Tugu kawasan Malino di Kabupaten Gowa (dok. Ist)KabarMakassar.com — Wacana pemekaran wilayah dataran tinggi Kabupaten Gowa kembali mencuat. Dorongan pembentukan daerah baru ini menguat setelah warga pegunungan menilai pembangunan dan pelayanan publik masih timpang dibanding wilayah dataran rendah.
Salah satu tokoh masyarakat Tombolo Pao, A Haris Badeng, mengatakan isu pemekaran sudah lama bergulir, namun belum pernah benar-benar terwujud meski sempat muncul dengan berbagai nama seperti Gowa Raya hingga Kabupaten Malino.
Menurut Haris, masyarakat dataran tinggi selama ini merasakan ketidakadilan dalam pembangunan. Ia menilai kebijakan pemerintah kabupaten kerap menyamaratakan karakter pegunungan dengan wilayah bawah yang sebenarnya berbeda secara sosial dan ekonomi.
“Kalau memang ini betul-betul diwujudkan, itu satu kesyukuran besar buat warga pegunungan, karena selama ini kami merasa diskriminasi,” ujarnya, beberapa waktu lalu.
Dia mencontohkan pengelolaan sampah yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi wilayah. Sampah di dataran tinggi didominasi limbah organik pertanian, berbeda dengan perkotaan yang banyak menghasilkan sampah plastik, namun kebijakannya tetap disamakan.
“Pegunungan ini butuh konsep tersendiri, jangan diratakan,” ujar Ketua Kelompok Tani Desa Tonasa tersebut.
Keluhan warga juga mengarah pada rusaknya jalan tani di sejumlah desa di Tombolo Pao. Kondisi tersebut menyulitkan petani mengangkut hasil panen, sehingga banyak komoditas hortikultura mudah rusak sebelum sampai ke pasar.
Haris menyebut akses jalan tani jauh lebih dibutuhkan dibanding bantuan lain karena akan menekan ongkos produksi dan mempercepat distribusi hasil pertanian.
Namun keterbatasan anggaran desa menjadi kendala besar. Ia mengungkap dana desa mengalami penurunan drastis dari Rp1 miliar menjadi Rp300 juta disertai aturan penggunaan yang semakin ketat.
“Itupun diiringi dengan aturan-aturan yang sangat ketat, diiringi dengan program-program unggulan yang harus digolkan dari pusat. Sehingga kita bingung mau diapakan,” imbuhnya.
Selain infrastruktur, pelayanan pertanian juga dinilai belum optimal. Haris menyoroti minimnya pendampingan penyuluh pertanian di lapangan, yang membuat petani kesulitan meningkatkan produktivitas.
Di tengah berbagai persoalan itu, Haris menyatakan dukungan penuh terhadap wacana pembentukan kabupaten baru di dataran tinggi Gowa. Dia menilai pemekaran dapat mendekatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat pegunungan.
“Sebagai warga dan bagian dari BPD, kami sangat mendukung pembentukan kabupaten ini,” ucapnya.
Meski demikian, Haris berharap isu pemekaran kali ini tidak sekadar menjadi wacana yang berulang tanpa kepastian.
“Harapan kami sederhana, ini bukan lagi iming-iming,” pungkasnya.
