KabarMakassar.com – Kota Makassar tengah bersiap menjalani tahap penting dalam program Kota Sehat 2025. Tim Validasi Lapangan Kabupaten/Kota Sehat Nasional mulai melakukan penilaian langsung di lapangan, setelah sebelumnya melalui proses panjang sejak pertengahan tahun.
Ketua Tim Validasi, Andi Anugera, menjelaskan bahwa validasi tidak dilakukan sekaligus, melainkan bertahap mulai dari verifikasi dokumen, klarifikasi daring, hingga kini kunjungan lapangan.
“Makassar adalah barometer pembangunan di Indonesia Timur. Karena itu, validasi ini penting untuk memastikan apa yang tertuang dalam dokumen benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” tegasnya, di Baru Angin Mamiri, Kamis (02/09).
Penilaian tahun ini disebut lebih komprehensif, karena mengukur sembilan tatanan dengan total 136 indikator. Hal ini sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat 2025.
“Kunjungan kali ini bersifat spesial. Selain membawa tim lintas kementerian, termasuk perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Kesehatan, saya juga punya keterikatan personal dengan Makassar. Jadi, tentu ada kebanggaan tersendiri bisa melihat langsung implementasi Kota Sehat di sini,” ucap Andi.
Ia menegaskan bahwa Makassar tidak bisa diperlakukan sama dengan kabupaten lain. Sebagai kota metropolitan dan pintu gerbang Indonesia Timur, Makassar, kata dia, harus dipandang setara dengan Jakarta, Surabaya, atau Medan.
“Kita pahami betul, pembangunan kota sebesar Makassar tidak mungkin sempurna. Namun kami ingin memastikan, apa yang tercantum dalam dokumen benar-benar menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Baik layanan kesehatan yang cepat, perlindungan sosial, hingga kesiapsiagaan bencana,” ujarnya.
Andi juga menambahkan bahwa ruang perbaikan tetap terbuka selama proses validasi berlangsung. “Kalau ada hal-hal yang masih bisa dilengkapi selama kunjungan, mohon agar bisa segera ditindaklanjuti. Nantinya hasil validasi ini akan kami bawa ke rapat pleno di pusat,” jelasnya.
Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa Kementerian tengah mengupayakan agar penyerahan penghargaan Swasti Saba 2025 dapat kembali digelar di lingkungan Istana Negara.
“Kami sedang mengupayakan agar penghargaan ini langsung diserahkan oleh Bapak Presiden. Tentu ini akan menjadi motivasi besar bagi kabupaten/kota penerima, termasuk Makassar,” tuturnya.
Kunjungan tim validasi dijadwalkan berlangsung selama dua hari, 2–3 September 2025, dengan agenda padat di sejumlah lokus, termasuk Kecamatan Panakukang.
“Walaupun KTP saya Jakarta, rumah orang tua dan mertua saya ada di Makassar. Jadi ini bukan hanya tugas, tapi juga kesempatan pribadi untuk melihat langsung bagaimana implementasi Kota Sehat berjalan di sini,” ungkap Andi dengan nada haru.
Menurutnya, tim pusat sadar bahwa tidak ada kota yang benar-benar sempurna. Namun, Makassar harus dinilai dengan perspektif yang berbeda dibanding daerah lain di Sulawesi Selatan.
“Memandang Makassar tentu harus sama ketika memandang Surabaya, Jakarta, atau Medan. Dinamika masyarakatnya berbeda, pelayanan publiknya kompleks, dan skala pembangunannya jauh lebih besar,” katanya.
Di hadapan Wali Kota Makassar dan Ketua TP-PKK, tim validasi menekankan pentingnya kesinambungan layanan publik.
“Ada atau tidak ada Swasti Saba, masyarakat harus tetap merasakan manfaatnya. Dari tatanan kehidupan sehat mandiri, layanan kesehatan yang cepat, perlindungan sosial, hingga kesiapsiagaan bencana, semua itu harus nyata,” ujarnya.
Kota Makassar sendiri sudah menyiapkan berbagai program dalam sembilan tatanan penilaian, mulai dari pelayanan kesehatan gratis, normalisasi drainase, sekolah ramah anak, pembenahan pasar dengan standar kebersihan dan pembayaran digital, hingga transportasi publik yang lebih sehat dan ramah lingkungan.
Tak hanya itu, kesiapsiagaan bencana, perlindungan sosial, dan penguatan ekowisata juga menjadi bagian penting dari strategi pembangunan.
Semua layanan tersebut terintegrasi dalam Makassar Apps For All, aplikasi yang menghubungkan masyarakat dengan layanan publik, kesehatan, pengaduan, hingga partisipasi warga.
“Kota Sehat bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi tentang keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bagi semua,” tutup Andi.
