Presiden Prabowo Subianto saat Menyampaikan Pandangan di Rapat Paripurna DPR RI (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada aparatur sipil negara (ASN), pejabat kementerian, hingga pimpinan lembaga yang dinilai lamban bekerja atau terlibat praktik korupsi praktis.
Dalam pidatonya di Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Prabowo menegaskan tidak ada pejabat yang kebal dari pencopotan jika gagal melayani rakyat.
Menurut Prabowo, Indonesia tidak akan menjadi negara maju jika birokrasi lemah, pelayanan publik buruk, dan kepastian hukum tidak terjamin. Karena itu, ia menuntut reformasi menyeluruh di tubuh pemerintahan.
“Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha,” kata Prabowo di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/05).
Ketum Gerindra itu juga menyoroti lambannya proses perizinan usaha yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Ia membandingkan Indonesia dengan negara lain yang mampu menuntaskan perizinan dan analisis dampak lingkungan hanya dalam hitungan minggu.
“Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha dalam tiga minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan tiga tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti,” tegasnya.
Peringatan paling keras diarahkan kepada ASN yang merasa aman karena status kepegawaiannya. Prabowo menegaskan aparatur yang tidak bekerja maksimal atau terindikasi korup tidak layak dipertahankan.
“Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN, tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah saja,” ujarnya.
Tak hanya menyoroti birokrasi lamban, Prabowo juga mengungkap keluhan dunia usaha terkait maraknya pungutan liar dalam proses pelayanan publik. Ia memerintahkan seluruh menteri, kepala badan, dan pimpinan lembaga segera membersihkan institusinya masing-masing.
“Para pengusaha mengeluh mengalami pungli yang terlalu banyak. Yang melanggar, tindak,” katanya.
Sorotan khusus juga diarahkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Prabowo meminta evaluasi total dilakukan jika persoalan pelayanan dan tata kelola tidak kunjung membaik.
“Kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti,” katanya.
Di sisi lain, Prabowo menyebut pemerintah telah menaikkan kesejahteraan aparatur penegak hukum, termasuk hakim, sebagai bagian dari upaya memperkuat integritas lembaga negara.
Menurutnya, peningkatan penghasilan dilakukan agar aparat penegak hukum tidak mudah tergoda praktik suap.
“Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli,” ujarnya.
Tak hanya itu, Prabowo juga memperingatkan kepala daerah agar tidak merasa aman dari pengawasan pusat. Ia menegaskan perkembangan teknologi memungkinkan pemerintah melacak berbagai bentuk penyimpangan, termasuk dugaan penyembunyian aset.
“Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan,” katanya.
Ia bahkan mengajak masyarakat ikut mengawasi aparat yang menyalahgunakan wewenang. Jika menemukan pelanggaran, warga diminta mendokumentasikan dan melaporkannya.
“Kalau ada kelakuan aparatnya nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Lapor langsung ke saya,” tukas Prabowo.
