Menkeu Purbaya. (Dok: Ist)KabarMakassar.com — Pemerintah pusat merespons kritik terhadap proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Makassar yang dinilai berpotensi memboroskan anggaran akibat penempatan lokasi di Kecamatan Tamalanrea.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan proyek tersebut merupakan investasi strategis negara untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih bersih, bukan pemborosan.
Pernyataan itu disampaikan menyusul sorotan terhadap potensi biaya besar yang harus ditanggung akibat pembebasan lahan hingga operasional pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang menuju lokasi PSEL di Tamalanrea.
“Ini bukan pemborosan, memang investasi untuk membersihkan daerah supaya kita punya udara yang segar, kotanya bersih, dan ini kebutuhan negara,” kata Purbaya, Jumat (08/05).
Ia menyebut investasi proyek tersebut dalam jangka 25 tahun akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Makassar dengan nilai diperkirakan mencapai sekitar Rp3 triliun.
Namun menurutnya, skema pembiayaan yang kini digunakan telah dirancang agar percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah modern tetap berjalan tanpa menciptakan beban fiskal yang tidak terkendali.
“Tidak 25 tahun juga ya, kita akan lihat skema terbaik untuk menuntaskan lahan itu (Tamalanrea),” terangnya.
Purbaya menekankan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah modern menjadi bagian dari agenda prioritas nasional untuk memperbaiki kualitas lingkungan perkotaan.
“Yang penting ini bisa jalan dengan cepat,” ujarnya.
Sebelumnya, Anggota DPRD Makassar Nasir Rurung Tommo menilai penempatan PSEL di luar kawasan TPA Antang berpotensi menimbulkan inefisiensi baru.
Menurutnya, pengangkutan sampah ke lokasi proyek di Tamalanrea dapat menyedot biaya hingga Rp20 miliar per tahun.
“Kalau lokasinya di luar TPA, tentu ada tambahan biaya pengangkutan sampah setiap tahun. Itu bisa menjadi beban besar bagi pemerintah,” ujar Nasir.
Ia berpandangan pembangunan di kawasan TPA Antang akan lebih efisien karena dukungan lahan dan infrastruktur dasar dinilai telah tersedia.
Di sisi lain, proyek PSEL di Tamalanrea juga menghadapi penolakan warga yang mengkhawatirkan dampak lingkungan dan kesehatan karena lokasi pembangunan dinilai terlalu dekat dengan permukiman.
Meski demikian, pemerintah pusat tetap melanjutkan proyek tersebut melalui konsorsium PT Sarana Utama Synergy, Shanghai SUS Environment, dan PT Grand Puri Indonesia.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Makassar sempat mengusulkan relokasi pembangunan ke kawasan TPA Antang. Namun dengan skema baru berdasarkan regulasi nasional, proyek tetap diarahkan berjalan sebagai bagian dari program strategis percepatan pengelolaan sampah nasional.
