Erla Topang ibu dari Vepgiovangalo Oteanly Abell Gosal Siswa Asal Soppeng yang Tak Lulus Seleksi Paskibraka Sulsel (Dok: KabarMakassar).KabarMakassar.com — Proses penetapan tiga pasang calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Sulawesi Selatan (Sulsel) yang diusulkan mengikuti verifikasi tingkat pusat menuai perhatian publik.
Hal tersebut karena diduga ada kejanggalan hingga diskriminasi dalam proses seleksi Paskibraka Sulsel.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A DPRD Sulsel, orang tua salah satu peserta meminta panitia seleksi membuka data peringkat dan hasil penilaian secara transparan guna menjawab dugaan kejanggalan dalam proses seleksi.
Permintaan itu disampaikan Erla Topang, orang tua peserta asal Kabupaten Soppeng, saat menghadiri RDP yang membahas laporan dugaan pelanggaran dalam penetapan tiga pasang terbaik calon Paskibraka Sulsel, di gedung sementara DPRD Sulsel jalan AP Pettarani, Selasa (2/6).
Diketahui, Erla Topang ibu dari Vepgiovangalo Oteanly Abell Gosal, salah satu calon peserta paskibraka yang tak lulus seleksi.
Erla mengaku mempertanyakan mekanisme yang digunakan panitia saat menentukan peserta yang akan diajukan ke tahap verifikasi tingkat pusat. Ia menilai publik berhak mengetahui dasar penetapan tiga pasang peserta yang dinyatakan lolos.
“Kami hanya meminta transparansi. Kalau memang hasilnya berdasarkan nilai, tunjukkan peringkatnya. Paling tidak 10 besar. Jangan sampai muncul kesan bahwa penentuan dilakukan tanpa dasar yang jelas,” kata Erla di hadapan anggota Komisi A DPRD Sulsel.
Menurutnya, suasana saat pelaksanaan tahapan pantukhir sempat memunculkan tanda tanya. Ia mengaku menyaksikan adanya keributan di luar lokasi seleksi sebelum peserta dikumpulkan di lapangan.
Erla mengungkapkan bahwa dirinya mendengar adanya penyampaian mengenai kesepakatan panitia untuk memilih peserta terbaik dengan mempertimbangkan keterwakilan daerah sehingga tidak ada kabupaten atau kota yang terwakili lebih dari satu kali.
Pernyataan tersebut, kata dia, memunculkan pertanyaan apakah penetapan peserta benar-benar didasarkan pada hasil penilaian akhir atau mempertimbangkan faktor lain di luar nilai.
“Dari yang saya dengar saat itu, ada penyampaian bahwa jika sudah ada satu yang terpilih dari suatu daerah maka tidak boleh dobel. Nah, saya bertanya-tanya, apakah seleksi ini berdasarkan ranking nilai atau ada pertimbangan lain?” ujarnya.
Erla kemudian membeberkan hasil nilai yang diperoleh anaknya dalam tahapan seleksi. Berdasarkan transkrip yang diterimanya, nilai Samapta tercatat 86, Peraturan Baris Berbaris (PBB) 86, Kepribadian 92, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 95, dan Tes Intelegensia Umum (TIU) 75.
Menurutnya, nilai kepribadian menjadi salah satu aspek yang penting karena memiliki bobot penilaian terbesar dalam proses seleksi.
“Nilai kepribadiannya 92. Setahu saya itu termasuk tinggi. Karena indikatornya menyangkut kecerdasan, sikap mental, minat bakat sampai rekam jejak media sosial,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti sejumlah prestasi yang dimiliki putranya, termasuk pernah meraih gelar Duta Budaya Indonesia tahun 2025 dan aktif menjadi pembicara dalam berbagai kegiatan kepemudaan.
Karena itu, Erla mempertanyakan posisi peringkat anaknya dalam hasil seleksi keseluruhan dan meminta panitia menjelaskan indikator yang digunakan dalam menentukan peserta terbaik.
“Saya hanya ingin tahu, anak saya ini sebenarnya berada di peringkat berapa. Kalau ada peserta yang nilainya lebih tinggi, tentu kami ingin tahu indikatornya apa. Itu yang sampai sekarang belum dijelaskan secara terbuka,” katanya.
Tak hanya soal nilai, Erla juga meminta penjelasan terkait proses pantukhir yang menurutnya menjadi tahapan paling menentukan. Ia mempertanyakan apakah tim seleksi memegang data transkrip nilai peserta saat menetapkan nama-nama yang diajukan ke tingkat pusat.
“Apakah saat memilih peserta itu panitia melihat dan memegang transkrip nilai lengkap atau hanya berdasarkan penilaian visual dan pertimbangan lain? Ini yang perlu dijelaskan,” tegasnya.
Menurut Erla, peserta yang dikirim mewakili Sulawesi Selatan ke tingkat nasional seharusnya merupakan individu terbaik berdasarkan hasil penilaian objektif karena akan membawa nama daerah di tingkat pusat.
“Ini membawa wajah Sulawesi Selatan. Karena itu kami berharap yang dipilih benar-benar berdasarkan kualitas dan hasil seleksi yang terukur,” ujarnya.
Di hadapan Komisi A DPRD Sulsel, Erla kembali mendesak agar data peringkat peserta dibuka secara transparan agar polemik yang berkembang di masyarakat dapat diselesaikan secara objektif.
“Kami datang ke sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Kami hanya meminta transparansi. Kalau memang hasilnya sesuai aturan, tunjukkan datanya supaya semua pihak bisa menerima,” tukasnya.
