Pertamina Siapkan Perampingan Anak Usaha Sesuai Perintah Prabowo

Logo Pertamina Patra Niaga - ist

Harianjogja.com, JAKARTA— PT Pertamina (Persero) mengungkap langkah perampingan struktur usaha setelah Presiden Prabowo Subianto meminta perusahaan memangkas lapisan organisasi serta anak dan cucu perusahaan. Pertamina menyatakan penataan tersebut sejalan dengan program business streamlining yang telah dijalankan sepanjang semester I/2026.

Vice President (VP) Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan perusahaan mendukung penuh program penataan anak usaha BUMN sebagai bagian dari transformasi berkelanjutan. Menurut dia, langkah yang telah dilakukan Pertamina juga diarahkan untuk memperkuat rantai pasok energi nasional sekaligus meningkatkan efisiensi dan resiliensi bisnis.

"Program streamlining yang telah dilakukan di semester I/2026 dengan menggabungkan tiga entitas sektor hilir telah terbukti mampu memperkuat rantai pasok energi nasional, meningkatkan efisiensi, sekaligus resiliensi bisnis yang sesuai dengan arahan Presiden dalam Inpres No.7 Tahun 2026 tentang percepatan program penataan BUMN dan/atau anak usaha BUMN," tutur Baron kepada Bisnis, Selasa (11/8/2026).

Pertamina Gabungkan 3 Anak Usaha

Program perampingan yang telah dijalankan Pertamina salah satunya dilakukan melalui penggabungan tiga entitas sektor hilir. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT Pertamina Patra Niaga (PPN), PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan PT Pertamina International Shipping (PIS).

Ketiga anak usaha tersebut digabungkan menjadi satu entitas terpadu di bawah subholding downstream. Langkah tersebut resmi diambil pada Februari 2026.

Penggabungan itu ditujukan untuk memangkas inefisiensi antarperusahaan, mempercepat pengambilan keputusan, sekaligus menciptakan penghematan biaya operasional hingga puluhan triliun rupiah setiap tahunnya.

Selama proses integrasi, perusahaan memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK).

Prabowo Minta Struktur BUMN Dirampingkan

Arahan mengenai penyederhanaan struktur BUMN sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri. Pertemuan berlangsung di kediaman Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (9/8/2026) sore.

Pertemuan tersebut membahas dua agenda besar yang terus didorong Presiden Prabowo. Agenda pertama adalah membangun kemandirian energi dengan kekuatan sumber daya nasional, sedangkan agenda kedua memastikan BUMN dikelola semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan negara dan rakyat.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden Prabowo memberikan arahan terkait pembenahan tata kelola perusahaan negara. Arahan tersebut tidak hanya ditujukan kepada Pertamina, tetapi juga PLN dan BUMN lainnya.

“Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya,” ujar Teddy melalui keterangan resmi, Senin (10/8/2026).

Struktur Lebih Sederhana untuk Percepat Keputusan

Teddy menjelaskan penyederhanaan struktur usaha BUMN diarahkan untuk menciptakan perusahaan negara yang lebih lincah dan produktif. Pemangkasan rantai birokrasi diharapkan dapat membuat proses pengambilan keputusan berlangsung lebih cepat.

Selain mempercepat keputusan, penyederhanaan struktur juga ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga efisiensi di seluruh BUMN.

“Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga,” tutur Teddy.

Dengan demikian, langkah integrasi tiga entitas sektor hilir yang dilakukan Pertamina pada Februari 2026 menjadi bagian dari program streamlining perusahaan. Program tersebut dijalankan sejalan dengan arahan penataan BUMN dalam Inpres No.7 Tahun 2026 tentang percepatan program penataan BUMN dan/atau anak usaha BUMN.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com