Iran Ajukan 3 Syarat Pembukaan Selat Hormuz ke AS

Ilustrasi - Kapal patroli milik Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) di Selat Hormuz. (ANTARA/Xinhua/aa.)\r\n

Harianjogja.com, MOSKOW—Iran mengajukan sejumlah syarat kepada Amerika Serikat (AS) untuk membuka kembali Selat Hormuz. Syarat tersebut disampaikan Teheran melalui mediator, termasuk permintaan agar AS menghentikan agresi dan mengembalikan aset Iran yang dibekukan.

Sekretaris Dewan Keamanan Iran Mohsen Rezaei mengatakan persyaratan tersebut telah disampaikan kepada pihak AS. Pernyataan itu disampaikan pada Selasa (11/8).

"Amerika harus mengakhiri perang, mengembalikan aset Iran yang dibekukan, dan perang di seluruh kawasan, termasuk Lebanon dan Gaza, harus berakhir. Syarat-syarat ini beserta ketentuan lainnya telah disampaikan kepada mereka melalui mediator," kata Rezaei, sebagaimana dikutip penyiar Press TV.

Iran Minta Perang di Kawasan Diakhiri

Persyaratan pembukaan Selat Hormuz tersebut muncul di tengah konflik yang kembali memanas antara Iran dan AS. Pada 18 Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mengakhiri konflik yang sudah berlangsung sejak 28 Februari.

Namun, kesepakatan tersebut tidak bertahan lama. Pada 8 Juli, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa gencatan senjata yang telah disepakati tidak berlaku lagi.

Sejak saat itu, pasukan AS melancarkan serangkaian serangan terhadap Iran. Komando Pusat AS (CENTCOM) mengeklaim serangan tersebut merupakan tanggapan atas tindakan Iran terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz.

Iran kemudian membalas dengan menyerang pangkalan-pangkalan AS yang berada di negara Timur Tengah.

Selat Hormuz Kembali Ditutup Iran

Pada 12 Juli, Iran kembali mengumumkan penutupan Selat Hormuz. Teheran menyatakan jalur tersebut akan tetap ditutup hingga intervensi AS di kawasan berakhir.

Keputusan itu diambil setelah gelombang baru aksi saling serang antara pihak-pihak yang bertikai. Sehari setelah pengumuman tersebut, Trump mengatakan AS akan menjadi "penjaga" Selat Hormuz dan memberlakukan kembali blokade AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

Penutupan Selat Hormuz yang masih berlangsung turut mengganggu rantai pasokan energi global.

Iran Siapkan Aturan Kapal Negara Musuh

Di tengah situasi tersebut, Parlemen Iran juga menyiapkan rancangan undang-undang yang mengatur akses kapal militer dan komersial dari negara yang dianggap "musuh" ke kawasan Teluk.

Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran Ibrahim Azizi mengatakan rancangan itu menjadi salah satu undang-undang paling penting dan maju sejak nasionalisasi industri minyak Iran.

Menurut kantor berita pemerintah IRNA, Azizi mengatakan rancangan tersebut melarang kapal militer dan komersial milik negara-negara yang dianggap "musuh" melintasi Teluk tanpa persetujuan Iran.

Menurut dia, rancangan undang-undang itu ditujukan untuk memperkuat kewenangan dan kendali Iran atas Selat Hormuz.

Pada 9 Agustus, juru bicara komisi Hassan Ghashghavi mengatakan komisinya telah menyetujui rancangan undang-undang yang bertujuan menjamin keamanan Selat Hormuz dan Teluk serta mendorong pembangunan berkelanjutan di kedua wilayah tersebut.

Konflik Iran-AS Belum Berakhir

Situasi di kawasan masih tegang sejak perang AS-Israel terhadap Iran dimulai pada akhir Februari. Hingga kini, Teheran dan Washington belum mencapai kesepakatan final untuk mengakhiri konfrontasi.

Di tengah belum adanya kesepakatan tersebut, Selat Hormuz masih berada dalam kondisi tertutup. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik, tetapi juga terus mengganggu rantai pasokan energi global.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara