16 hours ago
13
PADANG, KLIKPOSITIF — Hamparan sawah yang sempat terendam dan rusak akibat bencana hidrometeorologi pada Desember 2025 lalu, kini perlahan mulai kembali ditata. Di sejumlah daerah di Sumatera Barat, aktivitas petani berangsur pulih seiring bergulirnya program rehabilitasi dan optimasi lahan yang digencarkan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah.
Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumatera Barat, Afniwirman pada Sabtu (18/4/2026) di Padang, mengungkapkan bahwa upaya pemulihan difokuskan pada percepatan perbaikan lahan pertanian terdampak sekaligus mendorong peningkatan produktivitas. Hal ini merujuk pada hasil survei gabungan antara Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (Ditjen LIP) Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi Sumbar pascabencana.
“Dari hasil pendataan, terdapat sekitar 3.902 hektare sawah yang terdampak banjir dan membutuhkan penanganan cepat. Selain itu, total lahan terdampak mencapai sekitar 7.000 hektare, dengan rincian 2.802 hektare kategori rusak ringan dan 1.100 hektare rusak sedang. Sisanya masuk kategori rusak berat,” jelas Afniwirman.
Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian telah mengucurkan anggaran sebesar Rp228 miliar yang dialokasikan ke dalam DIPA satuan kerja dinas terkait di Sumbar pada tahun 2026. Kemudian Rp32 miliar dari anggaran tersebut, difokuskan pada rehabilitasi lahan sawah dengan tingkat kerusakan ringan hingga sedang di berbagai kabupaten dan kota.
Skema bantuan dilakukan melalui mekanisme APBN, dengan proses pencairan dana yang langsung menyasar kelompok tani. Tahapannya dimulai dari penetapan calon petani dan calon lokasi (CP/CL), penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS), penyusunan perencanaan, hingga pengajuan pencairan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di masing-masing daerah.
Afniwirman merinci, untuk lahan dengan kategori rusak ringan, pemerintah mengalokasikan bantuan sebesar Rp4,6 juta per hektare, ditambah biaya olah lahan Rp900 ribu per hektare. Sementara untuk kategori rusak sedang, anggaran yang disediakan mencapai Rp13,5 juta per hektare, juga dengan tambahan biaya olah lahan sebesar Rp900 ribu per hektare.
“Sebagian besar anggaran sudah dialokasikan dan dimanfaatkan untuk rehabilitasi lahan di daerah terdampak. Ini mencakup perbaikan saluran irigasi, normalisasi lahan, hingga penyediaan sarana produksi,” ujarnya.
Sejumlah daerah bahkan telah mencatat pencairan anggaran hingga 100 persen kepada kelompok tani, di antaranya Kabupaten Solok, Kota Padang, Tanah Datar, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman.
Namun secara keseluruhan, progres pencairan masih terus dikejar. Dari total anggaran khusus penanganan sawah terdampak bencana sebesar Rp32,97 miliar, baru sekitar Rp16,11 miliar atau 48,9 persen yang telah ditransfer ke rekening kelompok tani di berbagai kabupaten dan kota.
“Artinya, secara keuangan kita sudah hampir setengah jalan. Ini terus kita dorong agar percepatan bisa dilakukan di semua daerah,” kata Afniwirman.
Di sisi lain, perkembangan program Optimasi Lahan (Opla) juga menunjukkan tren positif. Dari total target 2.802 hektare, sebanyak 2.415 hektare telah masuk tahap kontrak (SPKS), sementara realisasi pencairan anggaran telah mencapai 2.129 hektare.
Kabupaten Solok menjadi daerah dengan luasan terbesar dalam program ini, yakni 1.247 hektare, yang seluruhnya telah masuk tahap kontrak hingga pencairan. Padang Pariaman juga mencatat capaian optimal dengan 446 hektare yang terealisasi penuh. Disusul Tanah Datar dengan 180 hektare dan Kota Padang seluas 210 hektare yang juga telah rampung hingga tahap pencairan.
Sementara itu, untuk program rehabilitasi sawah dengan target 1.100 hektare, progres juga terus bergerak. Hingga saat ini, 861 hektare telah berkontrak dan 794 hektare telah memasuki tahap pencairan anggaran.
Kabupaten Solok kembali mencatat realisasi penuh dengan 253 hektare yang telah selesai hingga tahap pencairan. Padang Pariaman menyusul dengan capaian 198 hektare, sementara Kota Padang dan Tanah Datar masing-masing telah menuntaskan seluruh volume yang direncanakan.
Meski demikian, masih terdapat beberapa daerah yang berada pada tahap awal pelaksanaan, seperti Limapuluh Kota dan Pasaman, yang diharapkan dapat segera mengejar ketertinggalan.
Afniwirman menegaskan, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi juga pada kecepatan administrasi di tingkat kelompok tani. Proses pembukaan rekening bank, penyusunan dokumen, hingga pengajuan pencairan menjadi tahapan krusial yang menentukan kelancaran program di lapangan.
“Kelompok tani harus aktif dan responsif dalam melengkapi persyaratan administrasi. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terus melakukan pendampingan agar proses ini berjalan cepat dan tepat,” katanya.
Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah optimistis lahan-lahan pertanian yang sempat lumpuh akibat bencana dapat kembali produktif dalam waktu relatif singkat. Lebih dari sekadar pemulihan, program ini juga diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan pangan daerah.
Di tengah tantangan perubahan iklim yang kian nyata, langkah percepatan rehabilitasi dan optimasi lahan ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjaga denyut sektor pertanian yang bagi sebagian besar masyarakat Sumatera Barat, bukan sekadar sumber penghidupan, tetapi juga bagian dari identitas dan tradisi yang terus dijaga.
