KabarMakassar.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui UPT RSUD Haji Makassar berperan aktif dalam Gerakan Nasional Percepatan Penurunan Stunting bersinergi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar.
Wujud nyata program tersebut yakni dengan melakukan pendampingan medis dan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PKMK) berupa susu formula khusus bagi balita yang terindikasi mengalami stunting.
Direktur UPT RSUD Haji Makassar, Evi Mustikawati Arifin menyebut jika hal tersebut telah sesuai dengan arahan Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi.
“Dimana pencegahan dan penurunan angka stunting akan menjadi prioritas utama dalam lima tahun ke depan,” tukas Evi berdasarkan keterangan yang diterima Kamis (12/06).
Lebih jauh ia menyebut, jika program ini diawali dengan proses skrining oleh tenaga profesional agar balita mendapatkan intervensi sesuai kondisi kesehatannya.
“Nantinya, sebelum pemberian PKMK, kami akan melaksanakan skrining awal yang dilakukan oleh tim stunting profesional, yang terdiri dari dokter spesialis anak, dokter spesialis gizi klinik, dan tenaga kesehatan lainnya,” jelasnya.
Diketahui, skrining akan dilakukan di ruang vaksinasi UPT RSUD Haji Makassar, dimana sebanyak 200 balita dari wilayah kerja puskesmas sekitar dikirimkan untuk menjalani proses tersebut sebagai langkah awal sebelum mendapatkan PKMK.
Tujuan program ini, guna mempercepat penurunan angka stunting menuju target prevalensi nasional sebesar 14 persen pada tahun 2025, sebagaimana dicanangkan dalam agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Kami berharap, dukungan dari semua pihak dan kesadaran orang tua akan pentingnya gizi seimbang sejak dini dapat menjadi kunci utama mencegah stunting,” tuturnya.
Gerakan Nasional Percepatan Penurunan Stunting merupakan strategi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Intervensi sensitif seperti pemberian makanan tambahan bergizi menjadi salah satu langkah penting di samping edukasi dan peningkatan layanan kesehatan dasar.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Selatan (Sulsel) Fatmawati Rusdi menyatakan jika stunting masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan pendekatan kolaboratif lintas sektor.
Ia menilai, upaya percepatan penurunan stunting tidak bisa dilakukan oleh satu atau dua instansi saja, melainkan harus melibatkan berbagai pihak secara terintegrasi.
“Bukan hanya soal tumbuh kembang fisik anak, tapi berdampak pada kualitas sumber daya manusia ke depan. Ini adalah pekerjaan besar yang harus dikerjakan bersama, secara lintas sektor,” terangnya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Kota se-Sulsel di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (08/05).
Fatmawati menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga dalam menangani stunting, mengingat masih banyak daerah yang belum memahami sektor utama dalam upaya percepatan penurunan stunting serta peran TPPS.
“Tidak hanya Dinas Kesehatan atau Dinas Pemberdayaan Perempuan yang terlibat, tetapi ada setidaknya 14 dinas dan lembaga, termasuk BKKBN, BPOM, dan Kemenag, yang harus berkolaborasi,” terangnya.
Ia turut mengapresiasi peran aktif Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dalam mendukung penanganan stunting.
Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel memberikan bantuan kepada 10 daerah dengan angka stunting tertinggi pada peringatan Hari Kartini pekan lalu.
Pada kesempatan tersebut, Fatmawati menyinggung keberhasilan Kabupaten Takalar yang telah berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan.
Diharapkan agar strategi yang diterapkan Kabupaten Takalar mampu menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengatasi persoalan tersebut.
“Yang terpenting adalah tidak berhenti di angka. Saya ingin, bila survei selanjutnya keluar, angka stunting di Sulsel sudah satu digit. Saya yakin dan percaya, selama semangat itu ada, kita bisa wujudkan penurunan stunting yang nyata,” jelas Fatma.
Sebagai informasi, berdasarkan data SSGI 2023 menunjukkan prevalensi stunting di Sulsel mencapai 27,4 persen, sedangkan 2022 berada diangka 27,2 persen. Terbaru, SSGI 2024 turun signifikan dari 27,4 persen menjadi 23,3 persen.
Rakor tersebut, kata Fatmawati, menjadi momentum untuk menyamakan persepsi dan merumuskan langkah strategis antar daerah dalam percepatan penurunan stunting.
Ketua TPPS Provinsi Sulsel itu, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap aksi percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten kota. Evaluasi diawali dengan pemaparan dari sejumlah kabupaten yang masih memiliki angka prevalensi stunting tergolong tinggi, seperti Jeneponto, Enrekang, Takalar, Tana Toraja serta Maros.
Daerah-daerah tersebut menyampaikan identifikasi masalah yang dihadapi, termasuk tantangan dalam implementasi program percepatan penurunan stunting.
Tidak hanya itu, beberapa kabupaten dengan prevalensi stunting rendah, seperti Barru, Bone, dan Selayar juga memaparkan praktik baik yang telah diterapkan, sehingga dapat menjadi referensi bagi daerah lain dalam upaya penurunan angka stunting.
Wagub Sulsel mendorong agar kabupaten kota dengan angka stunting dua digit segera melakukan strategi optimal agar dapat mencapai satu digit.
