Anggota Komisi A, dr. Udin Saputra Malik, (Dok: Sinta KabarMakassar).
KabarMakassar.com — Langkah Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam melakukan mutasi dan rotasi pejabat di lingkup Pemerintah Kota mendapat dukungan dari Komisi A DPRD Kota Makassar.
Anggota Komisi A, dr. Udin Saputra Malik, menilai kebijakan tersebut merupakan pendekatan taktis untuk menyegarkan tata kelola birokrasi serta menghidupkan kembali semangat kerja di lingkungan organisasi perangkat daerah.
Menurut Udin, keputusan Wali Kota menempatkan figur-figur baru di posisi strategis menunjukkan adanya itikad untuk menciptakan suasana kerja yang lebih segar dan produktif, terutama di unit-unit yang selama ini telah terbentuk budaya kerja tertentu, baik positif maupun negatif.
“Kalau saya lihat, memang Pak Wali dan jajarannya sudah memikirkan ke depan bagaimana orang baru di tempat yang baru bisa membawa pemikiran-pemikiran yang baru,” ujar Udin saat ditemui usai rapat bersama Komisi A, Sabtu (14/6).
Ia menjelaskan, kebaruan dalam struktur birokrasi sangat penting untuk menata ulang pola kerja, termasuk menyaring dan mempertahankan budaya kerja yang positif serta menghilangkan praktik-praktik lama yang tidak efektif. Hal ini, kata dia, bisa menjadi titik awal reformasi birokrasi yang lebih menyeluruh di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri.
“Tujuannya supaya tata kelola bisa lebih fresh. Budaya bagus dipertahankan, yang kurang baik dihilangkan. Dan tentu saja, formasi ini harus jadi kendaraan untuk mencapai program-program prioritas Wali Kota,” tegas legislator dari Fraksi PDIP itu.
Terkait penunjukan sejumlah pejabat sebagai pelaksana tugas (Plt), termasuk jabatan sekretaris dinas, Udin menilai langkah itu merupakan strategi yang bijak. Ia menyebut model Plt memberikan ruang uji adaptasi bagi para pejabat baru, sebelum mereka diberi penugasan definitif di posisi strategis.
“Kalau langsung definitif di tempat strategis, sementara proses adaptasi gagal, itu akan susah dimutasi lagi. Tapi dengan status Plt, ini semacam tes air dulu. Kita bisa lihat bagaimana mereka beradaptasi dengan tupoksi dan dinamika di lapangan,” ungkapnya.
Udin menambahkan bahwa rotasi berbasis evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi adalah bagian penting dari sistem manajemen ASN yang sehat. Ia pun mendorong agar penempatan pejabat selanjutnya tetap mempertimbangkan kompetensi dan integritas.
“Yang terpenting, penempatan ini bukan sekadar mengisi kekosongan, tapi betul-betul untuk memperkuat pencapaian target pembangunan yang sudah dirancang dalam RPJMD,” pungkasnya.
Tak hanya dr Udin, dukungan serupa juga datang dari Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham (Appi-Aliyah) melakukan mutasi dan pelantikan pejabat eselon 2 di lingkungan Pemkot Makassar.
“Secara pribadi kami mendukung langkah pemerintah kota dalam melakukan mutasi dan pelantikan pejabat eselon 2,” ujar Supratman di Gedung DPRD Makassar, Jalan A.P. Pettarani, Rabu (11/6).
Politisi NasDem yang akrab disapa Supra itu menilai, langkah Appi-Aliyah sangat penting untuk menjawab dua persoalan utama dalam birokrasi Pemkot saat ini, kekosongan jabatan dan lemahnya kinerja anggaran.
“Banyak jabatan strategis yang masih diisi pelaksana tugas (Plt), sehingga perlu segera didefinitifkan. Kalau tidak, transisi ini membuat kinerja SKPD ragu-ragu dan tidak maksimal,” ungkap Supra.
Menurutnya, situasi ini membuat sejumlah kepala OPD bekerja dalam ketidakpastian. Mereka, kata dia, menjadi setengah hati karena tidak tahu apakah masih akan dipertahankan atau digantikan.
“Bayangkan seorang camat atau kepala dinas yang merasa dirinya hanya menunggu waktu diganti. Ini membuat mereka tidak maksimal dalam melaksanakan tugas,” tegasnya.
Lebih jauh, Supra juga menyoroti rendahnya realisasi anggaran sejumlah OPD sebagai salah satu indikator perlunya perombakan struktural. Hasil monitoring dan evaluasi (Monev) DPRD menunjukkan banyak OPD yang kinerjanya jauh dari harapan.
“Seharusnya menjelang pertengahan tahun ini, realisasi anggaran sudah menyentuh 45 hingga 50 persen. Tapi faktanya masih banyak yang di bawah 15 persen, seperti di Dinas PU dan beberapa dinas lainnya,” jelasnya.
Menurut Supra, pelantikan pejabat definitif adalah langkah cepat yang bisa mempercepat kinerja OPD, termasuk dalam serapan anggaran.
Meski mendukung, Supratman menegaskan bahwa DPRD Makassar tidak akan ikut campur dalam proses mutasi. Penempatan pejabat, menurutnya, adalah kewenangan penuh kepala daerah.
“Itu hak prerogatif wali kota. Kami hanya berharap, pelantikan ini bisa memperkuat efektivitas pemerintahan. Apalagi sekarang sudah ada tim transisi yang mendampingi,” tutup Supra.
