Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Appi, (Dok: Sinta KabarMakassar).
KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar segera melakukan perombakan besar-besaran terhadap struktur pejabat eselon II.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengonfirmasi bahwa seluruh proses administrasi dan penetapan nama-nama kandidat telah selesai, menyisakan satu tahap akhir yaitu pelantikan.
“Sudah semua. Sekarang tinggal tunggu prosesnya. Masuk ke gubernur, lalu diinput ke BKN, setelah itu kembali lagi untuk pelantikan,” ujarnya, Senin (09/06).
Pelantikan ini menjadi momen strategis pertama Munafri setelah resmi menjabat sebagai Wali Kota Makassar menggantikan Danny Pomanto.
Ia menegaskan bahwa pengisian jabatan kosong menjadi prioritas utama, terutama jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), yang lowong sejak Andi Zulkifly Nanda dilantik sebagai Sekretaris Daerah definitif.
“Bappeda itu akan langsung diisi dulu, setelah itu baru proses lelang jabatan dilakukan untuk jabatan lainnya. Jadi ada skema pengisian langsung, ada juga yang tetap lewat lelang,” jelas Munafri.
Pemkot Makassar sebelumnya mengajukan rotasi terhadap 24 posisi eselon II, termasuk sejumlah jabatan yang hingga kini belum terisi. Selain Kepala Bappeda, posisi strategis lain yang kosong antara lain Kepala Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Munafri menyebut, pengisian jabatan-jabatan ini tidak sekadar administratif, melainkan menjadi bagian dari restrukturisasi besar yang menyasar efektivitas organisasi.
Bahkan, ia mengisyaratkan bahwa hanya 15 hingga 20 persen pejabat yang akan tetap dipertahankan di posisi lama. Sisanya akan digeser atau mendapat penugasan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan tantangan kerja ke depan.
“Kalau tidak salah, kira-kira yang direkomendasikan untuk tetap itu sekitar 15 sampai 20 persen saja. Tapi kita akan kaji ulang, lihat mana yang memang benar-benar layak untuk bertahan,” tegasnya.
Di luar jabatan eselon II, kekosongan juga terjadi di ratusan jabatan eselon III dan IV. Pemerintah Kota tengah mempertimbangkan dua skenario pengisian: melalui asesmen ulang atau pelelangan jabatan. Keputusan akan bergantung pada perkembangan regulasi terbaru dari pemerintah pusat.
“Kita akan lihat apakah perlu dilelang ulang. Jika belum ada aturan baru, kita akan mengikuti regulasi yang ada untuk mencari solusi terbaik,” kata Munafri.
Menurut dia, restrukturisasi ini bukan sekadar mutasi jabatan, tetapi langkah strategis untuk membentuk birokrasi yang lebih responsif, adaptif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan Makassar dalam lima tahun ke depan.
Perubahan ini sekaligus memberi sinyal bahwa era baru kepemimpinan Munafri akan dibarengi dengan pendekatan tata kelola yang lebih tegas dan fokus pada hasil kerja nyata.
Langkah ini menjadi awal dari pelaksanaan visi Munafri sebagai Wali Kota Makassar yang mengusung efisiensi, akuntabilitas, serta optimalisasi SDM birokrasi. Ia ingin memastikan bahwa setiap jabatan diisi oleh figur yang tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga memiliki kapasitas dan semangat perubahan.
Sinyal perombakan menyeluruh ini juga menjadi perhatian di kalangan ASN Pemkot Makassar. Banyak yang mulai berspekulasi terkait arah rotasi dan siapa saja yang bakal tetap bertahan.
Namun, Munafri menegaskan, seluruh proses dilakukan secara profesional dan berdasarkan evaluasi objektif terhadap kinerja serta kebutuhan strategis perangkat daerah.
“Ini bukan soal kedekatan atau senioritas. Kita ingin birokrasi ini bekerja optimal dan mendukung program-program prioritas kota. Jadi semua pertimbangannya berdasarkan kebutuhan, kemampuan, dan kesiapan dalam menghadapi tantangan,” pungkasnya.
Dengan pelantikan dijadwalkan pasca-Iduladha, warga dan ASN Makassar kini menunggu gebrakan pertama Munafri dalam merapikan barisan birokrasi pemerintahan kota. Rombakan ini bukan sekadar penyegaran, tetapi bagian dari fondasi awal menuju pemerintahan yang lebih dinamis dan bertanggung jawab.
