6 hours ago
4
Harianjogja.com, BANTUL – Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut akan fokus pada pembangunan sektor infrastruktur pada 2025 dan 2026. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan pembangunan di wilayah selatan sekaligus mendorong investasi tumbuh di wilayah setempat.
Bupati Abdul Halim Muslih menyebut anggaran Dinas Pekerjaan Umum yang tahun ini hanya sekitar Rp60 miliar, diproyeksikan melonjak menjadi minimal Rp150 miliar, bahkan bisa mencapai Rp180 miliar pada 2026 jika sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah berhasil.
BACA JUGA: Viral Video Kritik Layanan Uji Kir Bantul, Dishub Bantah dan Ungkap Fakta Lapangan
“Tahun 2026 kami akan menggenjot pembangunan infrastruktur. Ini lompatan yang signifikan. Kami sudah berketetapan hati, infrastruktur akan diprioritaskan,” kata Halim, Kamis (8/5/2025).
Untuk tahap awal, pembangunan infrastruktur akan mencakup perbaikan dan pelebaran jalan-jalan utama di kawasan Bantul, dari batas kota hingga perempatan Kasongan dan perempatan Palbapang.
Selain jalan, instalasi air bersih juga jadi fokus. Halim menyebut, banyak wilayah dengan krisis air bersih juga tercatat memiliki angka kemiskinan tinggi, seperti Selopamioro, Wukirsari, dan Muntuk.
“Kalau infrastruktur bagus, investasi pasti ikut tumbuh. Sudah terbukti di desa-desa yang kami bangun, mulai muncul usaha mikro seperti warung, tukang cukur, dan sebagainya,” ujarnya.
Anggota DPRD Bantul Arif Haryanto menyebut penguatan infrastruktur memang masuk dalam draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menjadi salah satu visi utama Bupati.
“Kami prinsipnya mendukung. Memang infrastruktur jadi prioritas dua tahun pertama masa jabatan ini. Tapi program lain tetap dapat porsi, meski menyesuaikan,” ujar Arif.
Ia juga menyinggung pentingnya sinkronisasi dengan rencana pusat dan peran RTRW dalam pengembangan kawasan, seperti Pantai Selatan dan wilayah industri di Piyungan.
“Kalau infrastruktur jadi kuat, investasi masuk, dampaknya menekan kemiskinan. Itu target kita bersama,” jelasnya.
Hanya saja dalam proses pembangunan itu, Arif menyebut ada beberapa wilayah yang status tanahnya merupakan Sultan Ground terutama di kawasan Pantai Selatan, sehingga perlu koordinasi dan tindak lanjut dari Pemda DIY maupun Keraton Yogyakarta.
"Dengan demikian ada peran masing-masing dan tahapan pembangunan itu bisa selaras dan fokus," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
