ilustrasi proyek hilirisasi. (dok: ist)KabarMakassar.com — Pemerintah menyiapkan 13 proyek hilirisasi baru dengan total investasi sekitar Rp239 triliun sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi dan mendorong kemandirian ekonomi nasional.
Rencana tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai bertemu Presiden Prabowo Subianto, baru-baru ini.
Selain proyek baru, pemerintah juga melanjutkan pelaksanaan 20 proyek hilirisasi tahap pertama yang sebagian telah memasuki tahap peletakan batu pertama atau groundbreaking. Sementara itu, proyek lainnya dijadwalkan mulai berjalan pada bulan depan.
“Kemudian kita tambah lagi ada 13 item hilirisasi yang total investasinya kurang lebih sekitar Rp239 triliun dan akan kita bahas finalisasi,” ujar Bahlil.
Pemerintah juga menekankan pentingnya optimalisasi sumber energi domestik untuk mendukung swasembada energi nasional. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi serta memperkuat ketahanan energi jangka panjang.
Fokus optimalisasi energi domestik diarahkan pada pengembangan etanol serta biodiesel berbasis Crude Palm Oil (CPO). Pemanfaatan energi berbasis bahan baku dalam negeri dinilai menjadi salah satu solusi strategis dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional.
“Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi-potensi energi yang ada di kita baik itu etanol, baik itu biodiesel, dari CPO-CPO,” terangnya.
Dalam pertemuan tersebut, Bahlil juga melaporkan kondisi terkini harga komoditas energi dan mineral, khususnya batu bara dan nikel. Pemerintah hingga saat ini belum melakukan perubahan kebijakan terhadap pengelolaan kedua komoditas tersebut.
Meski demikian, pemerintah membuka peluang relaksasi produksi batu bara dan nikel dengan pendekatan yang terukur. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan di pasar global agar harga tetap stabil.
“Yang namanya relaksasi terukur, terbatas dan tetap menjaga supply & demand dan harga,” tambahnya.
Selain relaksasi produksi, pemerintah juga mempertimbangkan penyesuaian Harga Patokan Mineral (HPM) untuk komoditas nikel. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk memastikan negara memperoleh nilai yang lebih adil dari pemanfaatan mineral strategis.
“Kemungkinan besar HPM untuk nikel, saya akan naikkan,” ujarnya.
Presiden juga memberikan arahan agar pengelolaan sumber daya alam lebih mengutamakan kepentingan nasional. Pemerintah diminta memastikan sumber daya alam dikelola secara optimal sebagai aset strategis negara.
“Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk bagaimana memperhatikan kepentingan negara, prioritas di atas segala-galanya dan kita menjaga sumber daya alam kita, sumber daya alam kita ini merupakan aset negara dan karena itu bahkan Bapak Presiden tadi juga memerintahkan untuk mencari sumber-sumber pendapatan di sektor mineral yang selama ini belum adil bagi negara,” jelas Bahlil.
Pemerintah menargetkan tahun 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat kedaulatan mineral nasional. Melalui program hilirisasi, pemerintah berharap dapat meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sekaligus memperkuat daya saing industri nasional.
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin sumber daya alam dijual dengan harga rendah tanpa memberikan manfaat maksimal bagi negara. Kebijakan hilirisasi diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara harga komoditas dan volume produksi.
“Kita pengin yang ideal adalah harganya bagus, produksinya bagus, banyak. Tapi kalau tidak, jangan barang kita dijual murah,” tegasnya.
