RDP Komisi A DPRD Sulsel Terkait Dugaan Pelanggaran Penetapan Tiga Pasang Calon Paskibraka untuk Mengikuti Verifikasi Tingkat Pusat, (Dok: KabarMakassar).KabarMakassar.com — Proses seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Sulawesi Selatan terus menjadi sorotan hingga dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, digedung sementara jalan AP Pettarani, Selasa (2/6).
RDP tersebut membahas dugaan pelanggaran penetapan tiga pasang calon Paskibraka untuk mengikuti verifikasi tingkat pusat, seorang orang tua peserta mengungkap adanya keributan yang terjadi di lokasi seleksi sebelum penentuan peserta terbaik dilakukan.
Pernyataan tersebut disampaikan Erla Topang ibu dari Vepgiovangalo Oteanly Abell Gosal siswa asal Soppeng.
Menurut Erla, suasana saat tahapan pantukhir berlangsung tidak sepenuhnya kondusif. Ia mengaku menyaksikan adanya keributan di luar gedung tempat proses seleksi berlangsung, sementara kegiatan di dalam ruangan berlangsung secara tertutup.
“Saat kami datang, pelaksanaan pantukhir berlangsung tertutup. Di luar gedung sempat ada keributan. Saya tidak tahu persis penyebabnya, tetapi beberapa saat kemudian suasana mulai ribut dan banyak yang mempertanyakan hasil yang akan ditetapkan,” ujarnya.
Erla menjelaskan, setelah peserta dikumpulkan di lapangan, ia mendengar adanya penyampaian dari pihak panitia yang mengaitkan keputusan seleksi dengan upaya meredam situasi yang berkembang saat itu.
Menurut pengakuannya, panitia disebut menyampaikan bahwa pemilihan peserta terbaik dilakukan dengan mempertimbangkan keterwakilan daerah agar tidak terjadi dominasi dari kabupaten atau kota tertentu.
“Ada penyampaian bahwa untuk menghindari keributan, peserta yang dipilih harus memperhatikan keterwakilan daerah. Kalau sudah ada satu yang terpilih dari suatu daerah, maka tidak boleh dobel. Nah, di situ saya mulai bertanya-tanya, apakah yang menjadi dasar utama adalah nilai atau pertimbangan lain,” katanya mengulang pembicaraan yang ia dengar.
Pernyataan itu kemudian menjadi salah satu alasan dirinya meminta DPRD Sulsel menelusuri lebih jauh mekanisme penetapan tiga pasang calon Paskibraka yang diajukan ke tingkat nasional.
Erla mengaku semakin mempertanyakan proses tersebut setelah menerima hasil nilai anaknya yang dinilai cukup kompetitif dalam sejumlah aspek penilaian.
Berdasarkan dokumen yang dimilikinya, putranya memperoleh nilai Samapta 86, Peraturan Baris Berbaris (PBB) 86, Kepribadian 92, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 95, dan Tes Intelegensia Umum (TIU) 75.
Ia menyoroti khusus nilai kepribadian yang mencapai angka 92 karena komponen tersebut memiliki bobot terbesar dalam penilaian akhir seleksi.
“Nilai kepribadian mendapat bobot 40 persen. Karena itu saya ingin mengetahui sebenarnya anak saya berada di peringkat berapa dan bagaimana indikator yang digunakan untuk menentukan peserta yang lolos,” ujarnya.
Erla juga memaparkan bahwa putranya memiliki sejumlah prestasi di bidang kepemudaan dan kebudayaan, termasuk pernah meraih predikat Duta Budaya Indonesia tahun 2025. Selain itu, ia aktif sebagai pembicara dalam berbagai kegiatan generasi muda serta terlibat dalam aktivitas sosial dan budaya.
Menurutnya, rekam jejak tersebut semestinya menjadi bagian dari pertimbangan dalam aspek kepribadian yang dinilai selama proses seleksi.
Karena itu, ia meminta panitia memberikan penjelasan terbuka terkait metode penilaian, termasuk alasan peserta tertentu ditetapkan sebagai wakil Sulawesi Selatan untuk mengikuti tahapan berikutnya di tingkat pusat.
“Saya hanya meminta transparansi. Kalau memang hasilnya berdasarkan nilai, maka tunjukkan rankingnya. Setidaknya 10 besar supaya semua pihak bisa melihat dasar penetapannya,” tukasnya.
