Sri Marlina ( Pekerja Sosial dan aktivis perempuan)Oleh: Sri Marlina (Pekerja Sosial dan Aktivis Perempuan)
KabarMakassar.com — Kita bangsa yang jago bikin statistik. Angka kemiskinan turun, angka sekolah naik, IPM merangkak. Tapi di balik grafik itu ada manusia yang tak pernah masuk slide presentasi. Mereka ada di kolong jembatan, pinggir rel, gang sempit, sudut dusun di perbatasan desa, balik gunung, bahkan di parkiran pasar yang sibuk. Tangan mereka menenun harapan: seteguk air, segenggam beras, kantong plastik di tangan untuk para pengunjung pasar.
Namanya tidak ada di data, suaranya tidak ada di rapat, nasibnya tidak ada di agenda. Mereka adalah The Invisible People. Bahkan untuk bersuara pun tidak bisa, apalagi menuntut hak yang dijanjikan negara: “masyarakat adil makmur”.
Dan di situlah kegagalan paling memalukan: kita bisa meluncurkan satelit, tapi gagal membuat anak-anak tak terlihat itu merasa layak duduk di bangku sekolah.
1. Pendidikan Berkualitas Bukan Hak, Kalau Hanya Dinikmati yang Terlihat
Hak macam apa yang hanya bisa diakses kalau orang tuamu punya KTP lengkap, alamat tetap, dan uang seragam? The Invisible People putus sekolah bukan karena malas. Mereka kalah oleh kisah panjang kemiskinan ekstrem yang mendarat ke pundak anak. Kepala mereka penuh beban: bertahan hidup sampai malam saja sudah syukur, bantu orang tua cari nafkah, jaga adik, pikul hidup yang bukan porsinya.
Sekolah Rakyat hadir sebagai tamparan halus: kalau sistem tidak datang kepada mereka, maka sekolah yang akan datang. Tidak tunggu berkas lengkap, tidak tuntut biaya, tidak tanya status sosial. Satu syarat: kamu manusia, kamu berhak belajar. Itu bukan amal. Itu keadilan.
2. Stop “Mengasihani”. Ini Afirmasi Negara untuk Memuliakan Wong Cilik
Mari jujur: selama ini kita “mengasihani” orang miskin. Kasihani = memberi dari atas. Kasihani = bikin mereka makin kecil. Kasihani = racun yang melahirkan ketergantungan.
Sekolah Rakyat menolak logika itu. Ini bukan belas kasihan. Ini kebijakan afirmasi pro-poor: kehadiran negara untuk mereka yang paling jauh dari negara. Afirmasi artinya: yang tertinggal paling jauh, harus dilangkah paling panjang. Yang tidak punya KTP, diberi akses. Yang tidak punya uang, dibebaskan biaya. Yang tidak punya jaringan, diberi guru dan kurikulum yang menumbuhkan.
Di Sekolah Rakyat, mereka diberi “karpet merah”. Bukan karena dikasihani, tapi karena itu kewajiban negara. Negara wajib memberi pendidikan layak, lingkungan sehat, fasilitas maksimal. Memuliakan = memperlakukan mereka sebagai manusia utuh, bukan objek CSR.
Ki Hajar Dewantara bilang: “Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani.” Guru bukan pengawas, tapi penumbuh. Ketika anak dari kolong jembatan, dari desa berlumpur, berani berdiri presentasi di depan kelas — saat itulah martabatnya dipulihkan. Negara hadir bukan untuk dikasihani, tapi untuk mengembalikan harga diri.
3. Aksi Nyata, Bukan Wacana + Bukan Tambal Sulam
Kebijakan bagus di atas kertas tidak mengenyangkan anak lapar. Sekolah Rakyat pilih jalan tidak glamor: turun ke bawah, buka kelas di tempat tidak layak, cari anak yang tidak dicari siapa-siapa.
Ini politik paling murni: bukan rebutan kursi, tapi rebutan masa depan. Paulo Freire menyebutnya pedagogy of the oppressed: pendidikan yang membebaskan bukan bikin orang patuh, tapi bikin orang sadar ia berhak mengubah nasib.
Sekolah Rakyat adalah bentuk konkret kehadiran negara. Negara tidak boleh absen di titik paling miskin. Kalau negara absen, jurang makin lebar. Generasi miskin ekstrem harus “dipaksa” sistem untuk memutus rantainya. Seperti kata Presiden: “Bapaknya tukang becak, anaknya harus lebih sukses. Tidak boleh jadi tukang becak lagi.”
4. Tantangan Sebenarnya Baru Dimulai
Memulai mudah. Mempertahankan butuh konsistensi, kolaborasi, dan tusi dengan hati. Pasti ada yang nyinyir: “Buat apa sekolahin anak jalanan? Nanti juga balik ke jalan. Orang tuanya saja tidak peduli pendidikan, anaknya malas.”
Di situlah kita diuji. Apakah kita percaya setiap anak, tanpa kecuali, adalah investasi bangsa? Tanpa melihat rapor, latar belakang, atau label negatif yang dilekatkan padanya?
Kalau kita gagal memuliakan The Invisible People, maka “Indonesia Emas 2045” hanya jadi poster. Emas sebuah bangsa tidak diukur dari gedungnya, tapi dari seberapa banyak manusia yang tadinya tak terlihat, akhirnya berdiri dan berkata: “Saya ada. Saya mampu. Saya layak.”
Sekolah Rakyat adalah cermin. Ia memaksa kita bertanya: selama ini kita buta, atau kita memilih memejamkan mata dan membiarkan the invisible peopletetap tak terlihat?
