Ketua DPW PPP Sulsel, Ilham Ari Fauzi (Dok: Sinta KabarMakassar).KabarMakassar.com — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan mengingatkan seluruh jajaran pengurus daerah bahwa ancaman terbesar jelang Pemilu bukan sekadar perolehan suara, melainkan kemampuan partai lolos tahapan verifikasi.
Penegasan itu disampaikan Ketua DPW PPP Sulsel, Ilham Ari Fauzi usai membuka Musyawarah Cabang (Muscab) serentak DPC se-Sulsel secara virtual, Sabtu (25/04).
Diketahui, Muscab PPP Sulsel digelar serentak diikuti sekitar 20 DPC, sementara beberapa daerah seperti Toraja, Toraja Utara, Maros, dan Selayar memiliki mekanisme khusus dalam penentuan kepengurusan.
Ilham menekankan bahwa konsolidasi struktur menjadi kunci utama jika PPP ingin tetap menjadi peserta Pemilu. Ia menyebut, partai berlambang Ka’bah menghadapi ujian ganda yang tidak ringan.
“Ujian kita dua kali, bukan hanya mencari suara, tapi juga memastikan partai memenuhi syarat sebagai peserta pemilu,” tegasnya.
Menurut Ilham, kekuatan PPP sejauh ini masih bertumpu pada basis di tingkat kabupaten/kota, terutama melalui keberadaan fraksi di DPRD. Karena itu, kepengurusan hasil Muscab diminta tidak hanya fokus pada jabatan, tetapi mampu menjaga dan memperkuat basis tersebut.
“Kekuatan kita ada di daerah. Itu yang harus dijaga oleh kepengurusan selanjutnya,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Muscab bukan sekadar arena perebutan posisi Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Seluruh kandidat diwajibkan menandatangani pakta integritas sebagai komitmen untuk merangkul seluruh elemen partai.
“Yang mau memimpin harus siap menyatukan semua kekuatan PPP di kabupaten/kota,” katanya.
Lebih lanjut, Ilham membeberkan sejumlah syarat krusial yang harus dipenuhi DPC agar lolos verifikasi, mulai dari keberadaan kantor PAC, jumlah kader, hingga kelengkapan struktur organisasi.
“Struktur harus lengkap, kader harus jelas, dan semua siap diverifikasi. Itu harga mati kalau mau ikut pemilu,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, Ilham juga memperkenalkan konsep kepemimpinan EARN yang menekankan keseimbangan antara kerja dan penghargaan terhadap kinerja kader, termasuk dalam pengelolaan anggaran partai.
“Pengelolaan anggaran harus adil, tidak berlebihan, tapi juga tidak pelit. Harus sesuai dengan kontribusi kader,” ujarnya.
Terkait dinamika Muscab, ia mengungkapkan adanya sejumlah daerah yang membuka peluang kepemimpinan baru, termasuk figur eksternal. Meski begitu, keputusan akhir tetap berada di tangan formatur dan DPW.
Sebagai langkah penguatan, DPW PPP Sulsel juga menetapkan batas waktu tiga bulan bagi pengurus inti terpilih untuk memenuhi seluruh komitmen dalam pakta integritas.
“Kalau tidak terpenuhi dalam tiga bulan, tentu akan ada evaluasi dari partai,” tukas Ilham.
