Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda (Dok: Sinta KabarMakassar)KabarMakassar.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama Tim Perwakilan Koordinator Wilayah 4 Komite Percepatan Transformasi Digital Daerah (KPTPD).
Agendanya, mematangkan persiapan pelaksanaan piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos) di Kota Makassar. Sejumlah tahapan telah dilalui, termasuk pembahasan lintas instansi hingga penerbitan surat keputusan (SK) tim pelaksana pembentukan agen.
Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, mengatakan progres persiapan saat ini telah mencapai sekitar 80 persen, termasuk proses perekrutan agen yang akan menjadi ujung tombak di lapangan.
“Sudah dibahas dalam beberapa pertemuan, dan terakhir kita sudah menyiapkan SK tim. Perekrutan juga sudah sekitar 80 persen,” ujar Andi Zulkifly, Minggu (17/05).
Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar mengakui, salah satu tantangan utama dalam digitalisasi bansos adalah rendahnya literasi digital masyarakat, khususnya pada kelompok ekonomi menengah ke bawah.
“Tantangan digitalisasi ini adalah masih banyak masyarakat yang belum melek teknologi, terutama di desil bawah. Semakin rendah desilnya, semakin rendah pula pemahaman digitalisasinya,” ungkapnya.
Untuk itu, Pemkot Makassar menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat, termasuk melalui pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Peran agen di lapangan dinilai strategis dalam membantu proses pendaftaran sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan digital.
“Kita ingin edukasi warga dimulai dari sini, termasuk penggunaan IKD. Agen ini nanti bisa membantu masyarakat mendaftar sekaligus memberikan pemahaman terkait digitalisasi,” jelasnya.
Mantan Camat Ujung Pandang itu menambahkan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan literasi digital masyarakat. Sementara itu, dari sisi pemerintah daerah, penguasaan teknologi menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar.
“Kominfo punya tugas bagaimana masyarakat bisa melek teknologi dan digitalisasi. Bagi Pemkot, teknologi itu sudah menjadi hal yang wajib,” tegasnya.
Andi Zulkifly juga menyatakan dukungannya terhadap skema perekrutan agen dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), karena dinilai lebih mudah dikontrol dan memiliki jalur koordinasi yang jelas.
“Saya setuju agen dari ASN dan PPPK, karena bisa dikontrol dan ada jalur koordinasinya,” katanya.
Selain itu, ia mengingatkan potensi risiko penyalahgunaan data kependudukan, termasuk oleh praktik pinjaman online ilegal, yang dapat berdampak pada validitas data penerima bansos.
“Kita juga harus waspada terhadap bahaya pinjol yang bisa mengacaukan data bantuan. Karena itu, perlu ada edukasi kepada masyarakat agar berhati-hati dalam penggunaan data kependudukan,” ujarnya.
Pemkot Makassar, lanjutnya, akan menindaklanjuti hasil audiensi dengan dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) guna menyukseskan pelaksanaan piloting digitalisasi bansos.
“OPD siap membantu dan kita akan tindak lanjuti agar piloting ini bisa berjalan sukses,” tutup Andi Zulkifly.
