Kasus Penyiraman Aktivis KontraS Dibahas DPR Setelah Lebaran

Harianjogja.com, JAKARTA—Kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus akan menjadi agenda pembahasan di DPR setelah libur Lebaran 2026. Komisi III DPR RI berencana memanggil sejumlah pihak terkait untuk mendalami proses penegakan hukum dalam perkara tersebut.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan rapat kerja kemungkinan digelar setelah masa libur Lebaran dengan menghadirkan Polri, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Kemungkinan raker terdekat setelah Lebaran. Kita akan undang Polri, kita undang pihak-pihak terkait, termasuk mungkin LPSK juga dan KontraS," kata Habiburokhman di kompleks parlemen di Jakarta pada Senin (16/3/2026).

Namun ia menegaskan rapat juga bisa dilakukan sebelum Lebaran apabila muncul situasi mendesak yang membutuhkan pembahasan lebih cepat.

Menurutnya, Komisi III DPR RI saat ini menaruh perhatian serius terhadap kasus yang menimpa aktivis KontraS tersebut. "Kami berikan ruang dan waktu kepada Polri, penyidik-penyidik Polri untuk melaksanakan tugas mereka," ujarnya.

Di sisi lain, Habiburokhman meminta aparat kepolisian aktif meluruskan informasi yang tidak akurat di masyarakat, terutama terkait foto pelaku yang beredar dan ternyata merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Ia mengaku banyak masyarakat yang sempat mengira foto tersebut merupakan gambar asli pelaku. "Saya saja sampai kemarin malam masih pikir itu gambar beneran, ternyata saya cek, saya telepon, 'oh itu AI pak', kata teman-teman di Polri," kata dia.

Sementara itu, Polda Metro Jaya menyatakan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyampaikan tim penyelidik masih bekerja intensif di lapangan untuk mengungkap pelaku.

"Fokus utama Kepolisian adalah mengungkap identitas serta menangkap pelaku di balik aksi kriminal yang mencederai demokrasi tersebut melalui pendekatan scientific crime investigation," kata Budi Hermanto dalam keterangannya di Jakarta pada Minggu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara