4 hours ago
4
KLIKPOSITIF- Pembangunan Jalan Tol Padang–Bukittinggi dinilai bukan sekadar proyek infrastruktur untuk memangkas waktu tempuh dan biaya logistik. Kehadiran jalan tol tersebut berpotensi menjadi pemicu lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera Barat.
Hal itu disampaikan Guru Besar Teknik Industri dan Sistem Logistik Universitas Andalas, Prof. Dr. Ir. Rika Ampuh Hadiguna.
Menurutnya, pembangunan Tol Padang–Bukittinggi merupakan langkah geoekonomi yang strategis. Jalan tol tersebut dapat memperkuat konektivitas Sumatera Barat dengan wilayah Sumatera bagian tengah, terutama melalui koneksi menuju Pekanbaru.
“Pembangunan Jalan Tol Padang–Bukittinggi merupakan langkah geoekonomi yang sangat krusial karena tidak sekadar memangkas durasi logistik, tetapi juga menjadi stimulus bagi lahirnya episenter ekonomi baru di wilayah Sumatra bagian tengah,” ungkapnya diwawancara, Selasa (11/8/2026).
Ia menilai, penggunaan teknologi terowongan pada segmen Sicincin–Padang Panjang menjadi langkah penting untuk meminimalkan kerusakan bentang alam Bukit Barisan yang rawan bencana.
Selain itu, teknologi tersebut dinilai dapat mengurangi penetrasi fisik terhadap kawasan lahan produktif masyarakat adat.
Namun, ia mengingatkan agar percepatan proyek strategis tersebut tidak mengabaikan persoalan sosiokultural, khususnya terkait pelintasan tanah ulayat dan kawasan historis kenagarian.
Menurutnya, persoalan tanah ulayat tidak cukup diselesaikan dengan pendekatan legal-formalistik atau ganti rugi material.
Penyelesaiannya harus melibatkan pendekatan kultural melalui musyawarah mufakat bersama Ninik Mamak, Kerapatan Adat Nagari (KAN), serta tokoh masyarakat setempat.
Ia menawarkan sejumlah skema penyelesaian yang lebih inklusif.
Pertama, melalui skema wali amanat adat. Dalam skema ini, hak kepemilikan komunal tetap berada pada suku atau kaum, sementara pemerintah menyewa lahan dalam jangka panjang, misalnya 50 hingga 99 tahun.
Pembayaran dilakukan secara berkala dalam bentuk royalti kepada kas nagari atau suku. Dengan demikian, tanah tidak terlepas dari struktur kepemilikan adat.
Kedua, kompensasi kolektif non-tunai.
Kompensasi dapat diberikan dalam bentuk pembangunan fasilitas publik nagari, beasiswa berkelanjutan bagi anak kemenakan, hingga pemberian kuota kepemilikan saham atau rest area yang dikelola Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).
Ketiga, mediasi adat berjenjang atau tripartit. Tokoh adat tidak hanya ditempatkan sebagai objek sosialisasi, tetapi menjadi bagian dari pengambil keputusan.
Skema ini juga penting untuk memastikan kejelasan ranji atau silsilah waris tanah pusako tinggi sehingga konflik internal dalam kaum dapat dihindari.
Keempat, fleksibilitas trase. Pengalihan jalur secara mikro dapat dipertimbangkan apabila trase tol melewati kawasan tabu, makam leluhur atau pusat historis nagari.
Berpotensi Geser Peta Ekonomi Sumbar
Ia mengatakan, Tol Padang–Bukittinggi merupakan bagian integral dari Jalan Tol Trans-Sumatra (JTTS) menuju Pekanbaru.
Kehadiran jalan tol ini diyakini dapat mengubah peta ekonomi Sumatera Barat. Selama ini, interaksi ekonomi antarwilayah masih menghadapi hambatan geografis dan kerawanan bencana, terutama pada jalur konvensional di kawasan Lembah Anai.
Jika waktu tempuh dapat dipangkas secara signifikan, sejumlah kawasan di sepanjang koridor tol berpotensi berkembang menjadi pusat ekonomi baru.
Pertama, kawasan Sicincin dan Padang Pariaman berpotensi menjadi episentrum logistik komoditas agribisnis.
Produk sayur-mayur, buah-buahan dan hasil perkebunan dari Tanah Datar, Agam hingga Bukittinggi dapat dikumpulkan di kawasan pergudangan berpendingin atau cold storage cluster di sekitar pintu tol.
Komoditas tersebut kemudian dapat didistribusikan menuju Pelabuhan Teluk Bayur maupun ke Provinsi Riau.
Kedua, Padang Panjang berpotensi dikembangkan sebagai hub pariwisata dan ekonomi kreatif terintegrasi.
Kawasan tersebut dapat mendorong pertumbuhan resor, pusat kuliner dan destinasi wisata baru tanpa mengorbankan kawasan konservasi.
Dengan begitu, Padang Panjang tidak hanya menjadi kota transit, tetapi juga berkembang sebagai tujuan wisata budaya dan pendidikan.
Ketiga, kawasan Bukittinggi–Agam berpeluang menjadi aglomerasi perdagangan grosir regional.
Keberadaan interchange dan gerbang tol di kawasan tersebut dapat semakin memperkuat posisi Bukittinggi sebagai pusat perdagangan tekstil dan grosir di Sumatera bagian tengah.
Kondisi itu juga dapat mendorong modernisasi rantai pasok UMKM tekstil dan konveksi lokal.
Keempat, pengembangan smart rest area. Rest area tidak hanya menjadi tempat beristirahat, tetapi juga pusat pemasaran produk lokal.
Pengrajin tenun songket, perak, mukena sulam, hingga produsen kuliner khas seperti rendang dan keripik sanjai dapat difasilitasi melalui pengelolaan kolektif oleh nagari dan BUMNag.
Kelima, kawasan Tanah Datar berpotensi menjadi segitiga emas wisata agro dan ekominapolitan.
Kehadiran tol dapat membuka peluang pengembangan agrowisata premium, perkebunan modern, wisata peternakan hingga industri pengolahan pangan berskala menengah.
Keenam, konsep tunnel tourism and services. Terowongan yang menembus Bukit Barisan berpotensi menjadi ikon rekayasa teknik sekaligus objek wisata edukasi.
Kawasan di sekitar mulut terowongan juga berpeluang berkembang menjadi pusat layanan teknik, stasiun kontrol keselamatan serta zona komersial pendukung mobilitas logistik regional.
“Karena itu, pembangunan tol harus dilihat bukan hanya sebagai proyek jalan, tetapi sebagai instrumen untuk membangun ekosistem ekonomi baru dengan tetap menjaga lingkungan dan struktur sosial masyarakat adat,” terangnya.
