KabarMakassar.com — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Makassar menyatakan dukungan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025–2029.
Meski demikian, Fraksi PKB memberikan sejumlah catatan kritis terhadap implementasi tujuh program unggulan Pemerintah Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham (Appi-Aliyah), yang dinilai masih memerlukan penguatan dari segi akurasi data dan keadilan sosial.
Pandangan umum fraksi PKB tersebut disampaikan oleh Imam Musakkar dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (12/06). Menurutnya, RPJMD merupakan dokumen strategis pembangunan lima tahunan yang telah mencerminkan arah kebijakan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Namun, keselarasan visi pembangunan ini harus dibuktikan dengan kebijakan publik yang konkret, adil, dan berpihak pada kelompok rentan,” kata Imam, Kamis (12/06).
Imam menjelaskan, Fraksi PKB menyambut baik tujuh program unggulan yang tertuang dalam draf RPJMD, antara lain stadion bertaraf internasional, Makassar Creative Hub, Makassar Super Apps, program gratis instalasi air bersih, seragam dan peralatan sekolah gratis, gratis iuran sampah bagi warga prasejahtera, serta Makassar Berjasa (Berbagi Jaminan Sosial).
Namun, menurutnya, masing-masing program memiliki tantangan tersendiri yang perlu diantisipasi secara serius oleh Pemerintah Kota Makassar.
“Stadion bertaraf internasional bisa menjadi ikon baru dan pendorong pariwisata, tapi kami mempertanyakan urgensinya, besaran anggaran, serta manfaat langsung bagi masyarakat luas,” ungkap Imam. Ia menambahkan, pembangunan tersebut harus melibatkan tenaga kerja lokal dan memiliki mekanisme pemeliharaan yang jelas.
“Tanpa dasar kebutuhan masyarakat dan partisipasi publik, proyek ini bisa menjadi simbolik dan elitis,” tegasnya.
Sementara itu, inisiatif Makassar Creative Hub dinilai potensial dalam mendorong sektor ekonomi kreatif dan pengembangan generasi muda. Namun, Fraksi PKB mengingatkan agar manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh kalangan tertentu.
“Jangan sampai Creative Hub hanya dinikmati oleh startup elit kota. Harus ada inklusi untuk semua kalangan,” ujarnya.
Untuk program Makassar Super Apps, Imam menyebutnya sebagai langkah tepat menuju efisiensi dan transparansi layanan publik. Meski demikian, ia mengingatkan agar digitalisasi tidak menciptakan kesenjangan baru.
“Literasi digital, akses internet di kawasan padat dan prasejahtera, serta sistem pengaduan dan perlindungan data wajib diperhatikan. Jika tidak, digitalisasi hanya memperlebar jurang,” jelasnya.
Terkait program gratis instalasi air bersih, Fraksi PKB memberikan apresiasi karena menyentuh hak dasar warga. Namun, menurut Imam, pelaksanaannya harus disertai dengan sistem verifikasi penerima yang tepat, pemetaan teknis yang matang, dan keterlibatan warga dalam pemeliharaan jaringan.
“Tanpa kontrol sosial dan perencanaan yang matang, bisa terjadi konflik horizontal dan kebocoran anggaran,” ujarnya.
Untuk program bantuan seragam dan peralatan sekolah gratis, Fraksi PKB menyatakan dukungan karena melibatkan UMKM penjahit lokal. Tetapi, mereka meminta adanya evaluasi berkala terhadap kualitas barang, keberlanjutan anggaran, serta pengawasan distribusi.
“Jangan sampai program ini jadi ladang rente baru bagi oknum yang tidak bertanggung jawab,” kata Imam.
Hal serupa disampaikan terkait program gratis iuran sampah bagi warga prasejahtera. Fraksi PKB menilai langkah tersebut sejalan dengan prinsip keadilan fiskal dan perlindungan sosial. Namun, menurut mereka, validitas data, keterlibatan RT/RW, dan penegakan bagi warga mampu harus dijaga agar sistem tetap adil.
“Sampah adalah urusan bersama. Jangan sampai program gratis ini justru merusak ekosistem tata kelola,” imbuh Imam.
Sementara untuk Makassar Berjasa (Berbagi Jaminan Sosial), Fraksi PKB menyebutnya sebagai program yang sangat pro-rakyat karena menyentuh langsung kelompok rentan. Mereka menuntut integrasi data dengan DTKS, BPJS, dan PKH yang benar-benar presisi, serta membuka akses pengaduan dan koreksi data seluas-luasnya.
“Partisipasi komunitas sipil dan transparansi adalah kunci agar bantuan sosial tidak salah sasaran,” tegasnya.
Lebih jauh, Fraksi PKB menilai keberhasilan pelaksanaan tujuh program unggulan dalam RPJMD 2025–2029 sangat bergantung pada empat hal mendasar: ketepatan sasaran dan validitas data, kesiapan regulasi teknis di level SKPD, transparansi dan akuntabilitas anggaran, serta sistem monitoring partisipatif.
“Semua program harus menyasar penerima yang benar-benar membutuhkan, dengan basis data yang terintegrasi dan terkini,” ujar Imam. Ia menambahkan, penggunaan APBD harus terbuka dan dapat diawasi publik, serta dilaporkan secara berkala.
Fraksi PKB pun menutup pandangannya dengan komitmen untuk terus mendukung seluruh kebijakan pembangunan yang berpihak pada rakyat.
“Sepanjang dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial, kami siap mengawal dan mendukung,” tandasnya.
Imam juga mengajak seluruh elemen untuk menjadikan RPJMD sebagai alat perjuangan kolektif menuju Kota Makassar yang lebih maju dan berkeadilan.
“Dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi, visi pembangunan ini bisa diwujudkan secara nyata di tengah masyarakat,” pungkasnya.
