Dukung Pembenahan MBG, HIPMI DIY Desak BGN Lindungi UMKM Mitra

Ketua Umum BPD HIPMI DIY, Ekawati Rahayu Putri. /Istimewa.

Harianjogja.com, JOGJA—Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) DIY meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan proses evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan secara adil dan terukur. HIPMI DIY menilai langkah pembenahan tata kelola perlu difokuskan kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, tanpa menimbulkan dampak negatif bagi ribuan pelaku UMKM yang selama ini menjadi mitra program di daerah.

Di tengah berlangsungnya evaluasi internal BGN pascapergantian kepemimpinan dan penanganan sejumlah persoalan hukum, HIPMI DIY menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pembersihan tata kelola program. Namun, organisasi tersebut mengingatkan agar kebijakan yang diambil tetap mempertimbangkan kondisi para pelaku usaha yang telah berinvestasi untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis.

Ketua Umum BPD HIPMI DIY, Ekawati Rahayu Putri, menegaskan pihaknya mendukung langkah penegakan hukum terhadap siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam pelaksanaan program nasional tersebut.

"HIPMI DIY mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis, dan kami mendukung penuh pembersihan tata kelolanya. Yang menyalahgunakan kepercayaan negara di level pengambil kebijakan harus diproses sampai tuntas," tegas Ekawati, Rabu (24/6/2026).

Meski demikian, Ekawati mengingatkan adanya potensi dampak berantai apabila kebijakan evaluasi diterapkan tanpa membedakan kondisi antara pelaku pelanggaran dan mitra usaha yang menjalankan program sesuai ketentuan. Menurutnya, banyak pengusaha lokal yang telah menginvestasikan dana hingga miliaran rupiah untuk membangun dapur dan fasilitas pendukung yang memenuhi standar operasional program.

Ia menilai sebagian besar mitra tersebut merupakan pelaku UMKM daerah yang mengandalkan pembiayaan perbankan untuk menjalankan usaha. Karena itu, ketidakpastian program berpotensi menimbulkan tekanan terhadap kondisi keuangan mereka.

"Pisau evaluasi yang seharusnya mengarah ke segelintir oknum di pucuk jangan sampai memotong ribuan pengusaha jujur di lapangan. Mereka ini bukan oligarki. Sebagian besar adalah pelaku UMKM yang menggadaikan aset dan menanggung cicilan bank demi membangun dapur," ujarnya.

Arus Kas UMKM Dinilai Rentan Terganggu

HIPMI DIY menilai penghentian distribusi atau jeda operasional program secara mendadak dapat memengaruhi stabilitas arus kas para mitra. Kondisi tersebut terjadi karena investasi yang telah dikeluarkan membutuhkan waktu panjang untuk kembali, sementara berbagai kewajiban operasional tetap harus dipenuhi.

Para pelaku usaha, kata Ekawati, masih harus menanggung cicilan kredit perbankan, membayar upah pekerja maupun relawan dapur, serta menjaga komitmen pembelian bahan baku dari petani dan peternak lokal yang menjadi bagian penting dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis.

Dorong Dialog dan Kepastian Bagi Mitra

Untuk mengurangi risiko yang lebih luas terhadap UMKM mitra, HIPMI DIY mendorong BGN membuka ruang komunikasi yang lebih intensif dengan asosiasi usaha dan pelaksana program di daerah. Organisasi tersebut juga menyatakan kesiapan untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan pelaku usaha selama proses pembenahan berlangsung.

"BGN tidak perlu memikul pembenahan ini sendirian. Buka meja dialog dengan mitra dan asosiasi pengusaha. Kami siap menjadi jembatan, bukan untuk melindungi yang bersalah, tetapi untuk memastikan yang taat tidak ikut menjadi korban," kata Ekawati.

Lima Rekomendasi HIPMI DIY untuk BGN

HIPMI DIY juga menyampaikan lima rekomendasi strategis guna memperkuat tata kelola kemitraan dalam Program Makan Bergizi Gratis.

Pertama, membentuk forum komunikasi dan dialog rutin antara BGN dan pelaku usaha untuk menyamakan persepsi terkait pelaksanaan program di lapangan.

Kedua, memberikan kepastian kontrak kerja sama dan sistem pembayaran guna menjaga stabilitas keuangan UMKM yang menjadi mitra program.

Ketiga, menyusun skema mitigasi dan masa transisi yang jelas apabila terjadi penghentian sementara atau penyesuaian program sehingga rantai pasok pangan lokal tetap terjaga.

Keempat, menerapkan sistem akuntabilitas yang objektif dengan membedakan penanganan terhadap mitra yang melanggar aturan dan mitra yang selama ini patuh terhadap ketentuan.

Kelima, melibatkan pengelola dapur dan pelaku teknis dalam penyusunan standar operasional prosedur (SOP) baru agar kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Ekawati menilai keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis dalam jangka panjang tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada kuatnya kolaborasi dengan sektor swasta. Menurutnya, menjaga kepercayaan para mitra usaha menjadi faktor penting untuk mempertahankan kapasitas produksi dan distribusi yang telah terbentuk.

"Kemitraan dengan dunia usaha itu tulang punggung program ini, bukan pelengkap. Menjaga kepercayaan mitra hari ini adalah ongkos paling murah untuk memastikan program ini sanggup tumbuh, bukan justru kehilangan kapasitasnya di tengah jalan," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.