Ketua Pansus LKPJ DPRD Makassar, Hartono (Dok : Sinta KabarMakassar).
KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar tengah menggagas pembentukan dua Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) baru yang akan bergerak di sektor infrastruktur dan pangan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mendorong langkah ini sebagai bagian dari strategi memperkuat kontrol pemerintah terhadap sektor-sektor vital yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan optimalisasi aset daerah.
Namun, wacana ini memicu respons kritis dari legislatif. Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Hartono, mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak serta merta dilakukan tanpa kajian matang dan menyeluruh.
Ia menegaskan bahwa pembentukan dua perseroda itu tidak boleh sekadar menjadi proyek otak-atik birokrasi tanpa urgensi dan landasan yang kuat.
“Ini salah satu inovasinya Pak Wali yang boleh jadi lahir dari keprihatinan terhadap potensi PAD yang belum tergali maksimal. Tapi apakah betul itu permasalahannya? Jangan-jangan ini hanya permukaan saja,” ujar Hartono, melalui saluran telpon, Senin (26/05).
Menurutnya, pendirian perseroda khusus untuk infrastruktur dan pangan harus dilandasi dengan analisis yang mendalam.
Ia mempertanyakan, apakah Dinas Pekerjaan Umum (PU) selama ini memiliki kekurangan sebagai tulang punggung pembangunan fisik? Jika memang ada kekurangan, mestinya itu yang dibenahi lebih dahulu, bukan buru-buru membentuk badan usaha baru.
“Kita harus lihat, apakah membentuk perseroda dan melibatkan swasta itu akan lebih baik? Bagaimana regulasinya, apa plus-minusnya? Saya sendiri belum mendalami detailnya, tapi memang kita sudah dengar. Jangan sampai justru proyek-proyek pemerintah ini makin tidak efektif,” tegasnya.
“Jangan sampai kita hanya otak-atik birokrasi baru begitu-begitu saja ke badan usaha tanpa perbaikan sistem. Kalau Dinas PU punya keterbatasan, ya benahi dulu di situ. Temukan dulu di mana masalahnya. Baru kita bisa bicara soal alternatif seperti perseroda,” kata Ketua Pansus LKPJ DPRD Makassar itu.
Sementara di sektor pangan, Hartono menyampaikan bahwa Makassar bukanlah kota penghasil bahan pangan. Ketergantungan pada suplai dari daerah-daerah sekitar membuat persoalan pangan menjadi sensitif dan strategis.
Namun, ia meragukan efektivitas sebuah badan usaha daerah jika tidak didukung strategi dan kemampuan yang mumpuni.
“Kita memang butuh sistem pengelolaan pangan yang bisa diandalkan. Tapi apakah membentuk perseroda pangan menjawab masalah itu? Jangan sampai jawabannya malah tidak lebih baik,” kata Hartono.
“Jadi, kembali lagi harus ada diskusi mendalam dan kajian menyeluruh,” pungkasnya.
Hartono juga menyoroti soal dampak terhadap penyerapan aspirasi masyarakat jika nantinya urusan infrastruktur dialihkan ke perseroda. Ia menilai hal ini berpotensi mengaburkan fungsi DPRD sebagai penyambung lidah rakyat, khususnya dalam hal penyampaian laporan infrastruktur dari masyarakat saat masa reses.
“Kalau infrastruktur langsung ditangani oleh Perseroda, lalu bagaimana posisi kami sebagai wakil rakyat? Apakah masih relevan menyampaikan aspirasi warga ke Dinas PU? Kalau tidak, kita berisiko kehilangan jalur kontrol terhadap proyek-proyek tersebut,” ujar legislator dari PKS itu.
Hartono minta agar Pemerintah Kota betul-betul melakukan pengkajian dan ruang dialog sebelum diputuskan. Meski begitu, Ia tetap mengapresiasikan gagasan yang disampaikan oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, atas komitmennya membangun dan mensejahterakan masyarakat.
“Bahwa apa yang menjadi keinginan pak Wali kita tetap apresiasi tetapi setiap gagas perlu pengkajian mendalam karena ini pada akhirnya kita akan mempertanggungjawabkan di depan rakyat,” tutupnya.
