Kepala BPN Kota Makassar, Adri Virly Rachman saat Audiensi dengan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin memperlihatkan keseriusannya dalam menata dan menertibkan aset daerah.
Langkah ini ditempuh dengan menggandeng Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Makassar sebagai mitra strategis dalam penyelamatan aset.
Pertemuan resmi antara Munafri Arifuddin dan Kepala ATR/BPN Kota Makassar, Adri Virly Rachman, digelar di Balai Kota Makassar pada Jumat (03/10).
Data Pemkot Makassar mencatat, sedikitnya terdapat 24 aset pemerintah yang kini berstatus sengketa. Aset-aset tersebut sebagian besar diklaim bahkan dikuasai pihak ketiga tanpa dasar hukum yang jelas. Situasi ini mendorong Pemkot untuk memperkuat kolaborasi dengan BPN agar penyelamatan aset dapat berjalan cepat dan menyeluruh.
Kepala BPN Kota Makassar, Adri Virly Rachman, menegaskan lembaganya siap memberikan dukungan penuh.
“Yang pasti tetap berkomitmenlah, komitmen penuh kita dukung penertiban yang bermasalah. Aset-aset kita ini harus dipertahankan, tentunya dalam koridor hukum,” ucap Adri.
Ia menekankan, BPN tidak hanya hadir sebagai mitra administrasi, melainkan juga sebagai garda terdepan yang memastikan kepastian hukum setiap aset pemerintah. Menurutnya, koordinasi dengan Pemkot adalah kunci utama agar penyelamatan aset tidak terhambat ego sektoral.
“Semua harus dilaksanakan dengan koordinasi yang baik, tanpa ego sektoral. Intinya kita kolaboratif dengan Pemkot,” lanjutnya.
Adri juga menyoroti akar masalah yang kerap memicu sengketa, yakni miskomunikasi dan keterbatasan pemahaman dokumen.
“Belum tentu yang disampaikan di surat bisa langsung kita pahami. Karena itu, komunikasi harus terus dibangun, supaya kita bisa cari jalan keluar yang lebih baik,” jelasnya.
Langkah tegas ini diambil menyusul maraknya penyerobotan aset pemerintah. Kasus yang terjadi tidak hanya pada lahan kosong, melainkan juga pada gedung dan bangunan yang sah dimiliki Pemkot. Berbagai modus digunakan, mulai dari menduduki tanah hingga memasang plang klaim kepemilikan secara sepihak.
Untuk mencegah kondisi serupa berulang, Pemkot bersama BPN sepakat memperkuat inventarisasi. Adri memastikan, BPN juga siap memberikan kepastian hukum hingga ke ranah pidana jika terbukti ada pihak yang menyerobot aset pemerintah.
“Siapapun itu, kita harus memberikan kepastian hukum. Apalagi kalau menyangkut aset pemerintah, itu wajib dipertahankan. Tetapi tentu harus dilihat dasar hukumnya, duduk permasalahannya, dan siapa pemilik sahnya. Itu tugas kita,” tegasnya.
Kerja sama erat antara Pemkot dan BPN ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam perlindungan aset daerah. Fokus utama diarahkan pada percepatan penyelamatan aset sekolah rakyat, mengingat sektor pendidikan menjadi salah satu yang paling rawan klaim. Adri mengaku BPN akan segera membuka dan meneliti seluruh data aset untuk memetakan mana yang sudah berstatus clear and clean dan mana yang masih bermasalah.
“Kami akan panggil nanti dari pemerintah kota, bagian mana saja yang sudah clear and clean. Yang belum, akan kita komunikasikan bersama bagian hukum dan pihak terkait. Kita duduk bersama, cari pembelaan hukum terbaik untuk aset-aset ini,” pungkas Adri.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa saat ini tercatat ada 24 aset milik Pemkot Makassar yang sedang dalam status sengketa karena diklaim bahkan dikuasai oleh pihak-pihak tertentu.
“Kami mengajak ketemu karena ada persiapan krusial yang harus kami selesaikan. Salah satunya tanah sekolah rakyat yang harus dipastikan dulu status asetnya,” ujarnya.
Ia mengingatkan, persoalan ini tidak bisa ditunda karena sebentar lagi Pemkot akan masuk dalam pembahasan anggaran pokok 2026.
“Ada beberapa pembahasan yang menyangkut lahan aset. Kalau statusnya tidak jelas, otomatis bisa menghambat program pembangunan,” tegas Munafri.
Khusus di sektor pendidikan, jumlah aset yang rawan klaim sangat besar. Dari ratusan sekolah negeri yang ada, Pemkot mencatat ada ratusan sekolah dengan risiko klaim kepemilikan, bahkan beberapa di antaranya sudah mengalami gangguan langsung di lapangan.
“Kadang-kadang kami mikirkan, tiba-tiba sekolah didatangi orang lalu muncul papan bicara. Ini harus segera kita koordinasikan, jangan sampai mengganggu pelayanan pendidikan,” ungkapnya.
