BBM Terancam Mahal, Prabowo Kaji Kebijakan WFH dan Pangkas Hari Kerja

Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah menyiapkan langkah penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sebagai respons terhadap potensi dampak krisis global. Selain efisiensi energi, Presiden juga membuka kemungkinan penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai salah satu strategi mengurangi konsumsi BBM nasional.

Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara di Jakarta pada Jumat (13/3/2026). Dalam forum tersebut, pemerintah diminta menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menghadapi dinamika global yang berpotensi memengaruhi sektor energi dan ekonomi nasional.

Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh menganggap situasi global saat ini sepenuhnya aman meskipun Indonesia relatif stabil. Menurutnya, langkah penghematan energi harus mulai dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi menghadapi ketidakpastian global.

"Tentunya kami juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif, dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, ya kita bersyukur kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita," kata Prabowo.

Antisipasi Dampak Krisis Global

Presiden menjelaskan perkembangan situasi geopolitik di kawasan Eropa dan Timur Tengah berpotensi memengaruhi harga energi global, termasuk harga BBM. Kenaikan harga energi tersebut dinilai dapat berdampak pada berbagai sektor, termasuk harga pangan.

Dalam menghadapi situasi tersebut, pemerintah disebut telah menyiapkan sejumlah langkah, termasuk memastikan ketersediaan kebutuhan pangan strategis serta mempercepat rencana penguatan sektor energi nasional.

Meski demikian, Prabowo menilai penghematan konsumsi BBM tetap perlu menjadi perhatian utama sebagai langkah antisipatif menghadapi ketidakpastian global.

Contoh Kebijakan Penghematan di Negara Lain

Sebagai gambaran, Presiden menyinggung kebijakan efisiensi yang diterapkan sejumlah negara lain, salah satunya Pakistan. Negara tersebut menjalankan langkah-langkah penghematan energi yang cukup ketat.

Kebijakan tersebut antara lain penerapan kerja dari rumah bagi pegawai pemerintah maupun swasta hingga 50 persen serta pengurangan hari kerja menjadi empat hari dalam satu pekan.

Selain itu, pemerintah negara tersebut juga melakukan pemotongan gaji anggota kabinet dan parlemen, mengurangi penggunaan BBM untuk kendaraan pemerintah, membatasi penggunaan kendaraan dinas, serta menghentikan sejumlah belanja negara seperti pengadaan kendaraan, pendingin ruangan, dan perabot kantor.

Langkah lain yang diambil termasuk penghentian kunjungan luar negeri yang menggunakan dana pemerintah serta pembatasan anggaran untuk kegiatan seremonial.

Menurut Presiden, berbagai contoh kebijakan tersebut dapat menjadi bahan kajian bagi pemerintah Indonesia dalam menentukan langkah efisiensi yang tepat.

"Ini hanya contoh ya, ini contoh. Maksud saya ini ada berapa hari saya kira kita bisa mengkaji masalah ini ya kan. Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan. Saya percaya dua tiga tahun kita akan sangat kuat, tapi tetap kita harus hemat konsumsi," kata Presiden.

WFH Dinilai Bisa Hemat BBM

Presiden juga menilai pengalaman Indonesia saat menghadapi pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa kebijakan kerja dari rumah mampu meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi konsumsi BBM.

Karena itu, Prabowo meminta para menteri koordinator untuk membahas kemungkinan penerapan kembali kebijakan tersebut sebagai bagian dari strategi efisiensi energi nasional.

"Ini saya minta dibicarakan nanti ya mungkin oleh Menko-Menko nanti berapa hari ini kita lihat. Kita pikirkan. Dulu kita atasi COVID, berhasil kita. Dan kita mampu, banyak bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar," kata Prabowo.

Ia menambahkan pengurangan jumlah aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat yang datang ke kantor setiap hari dapat membantu menekan kemacetan sekaligus mengurangi konsumsi BBM.

"Umpamanya berapa ASN dan pejabat tidak usah ke kantor, mengurangi macet dan melaksanakan penghematan besar-besaran. Mengurangi hari kerja pun harus kita pertimbangkan dan langkah-langkah penghematan lainnya," imbuhnya.

Upaya Menjaga Stabilitas Fiskal

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan penghematan energi juga diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas fiskal negara sehingga defisit anggaran tetap terkendali.

Pemerintah disebut menargetkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih seimbang di tengah ketidakpastian global.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menyoroti masih adanya potensi kebocoran dan ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran negara, termasuk dalam proses administrasi.

Prabowo menyebut pengembangan sistem pemerintahan berbasis teknologi atau GovTech yang dikoordinasikan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) diperkirakan mampu menekan kebocoran anggaran hingga sekitar 40 persen dari total pengeluaran negara.

"Kita sudah lakukan langkah-langkah tadi oleh Ketua DEN masalah GovTech, sinkronisasi semua K/L menjadi satu jaringan GovTech. Ini diperkirakan bisa kurangi kebocoran sampai dengan 40 persen dari pengeluaran kita," ucapnya.

Di akhir pidatonya, Presiden mengingatkan pemerintah perlu tetap waspada terhadap berbagai kemungkinan terburuk yang dapat terjadi akibat dinamika geopolitik global. Ketidakpastian tersebut termasuk potensi konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah yang dapat berdampak luas terhadap ekonomi dunia.

"Kita walaupun merasa aman, tidak panik tapi kita juga tidak boleh terlalu lengah. Kita tidak boleh tidak mempersiapkan diri untuk kemungkinan paling jelek. Kita berharap skenario yang terburuk tidak terjadi di Timur Tengah, tapi ramalan-ramalan juga banyak mengatakan ini bisa jadi perang yang sangat panjang, perang yang sangat panjang," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara