2 hours ago
3
Sungai Code di Kota Jogja. - Antara
Harianjogja.com, JOGJA — Upaya normalisasi sungai di Jogja tahun ini menghadapi tantangan serius. Pemangkasan anggaran yang terjadi berulang kali membuat sejumlah rencana penanganan sungai, termasuk Kali Code, terancam tidak berjalan optimal.
Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO) mengakui kondisi anggaran 2026 cukup berat. Akibatnya, pengerjaan normalisasi tidak bisa dilakukan secara menyeluruh seperti yang direncanakan sebelumnya.
Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan BBWSO, Vicky Aryanti, mengungkapkan saat ini pihaknya hanya mampu memastikan pekerjaan di Sungai Winongo. Sementara penanganan Kali Code masih menunggu kepastian anggaran.
“Tahun ini memang agak ruwet menurut kami karena ada banyak pemotongan. Kemarin sepertinya anggaran kami baru saja dipotong lagi,” ujarnya saat kegiatan susur Sungai Code, Jumat (22/5/2026).
Kondisi tersebut membuat BBWSO mulai mengandalkan pola kolaborasi dengan Pemerintah Kota Jogja melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP). Skema ini sebenarnya sudah diuji sejak tahun lalu dengan pembagian titik penanganan di Sungai Winongo, Gajah Wong, dan Code.
“Kolaborasi dengan PU Kota itu sudah semenjak setahun kemarin. Tahun lalu kami mencoba masing-masing satu titik, di Winongo, Gajah Wong, dan Code,” kata Vicky.
Dalam skema kerja sama ini, BBWSO berperan memberikan pendampingan teknis, sementara dukungan alat berat dimungkinkan berasal dari pemerintah kota. Jika Pemkot ingin melakukan pengerukan lebih dulu, tetap harus mengantongi izin dari BBWSO sebagai pemegang kewenangan pengelolaan sungai.
“Kalau PU Kota mau kerja duluan, nanti mereka berizin ke balai. Selama galian sedimen hanya ditata di kanan-kiri dan tidak diperjualbelikan, sepertinya aman,” ujarnya.
Dari hasil peninjauan lapangan, kondisi Kali Code dinilai membutuhkan penanganan segera. Selain pendangkalan, ditemukan pula kerusakan tanggul, material sisa banjir, hingga aktivitas warga di bantaran sungai yang berpotensi mengganggu aliran air.
Variasi kedalaman sungai juga menjadi perhatian, mulai dari yang dangkal setinggi mata kaki hingga mencapai dua meter di beberapa titik. Penataan ulang kedalaman ini dinilai penting untuk menjaga aliran air tetap stabil.
“Ada yang hanya semata kaki sampai selutut, ada juga yang kedalamannya sampai dua meter. Nanti yang terlalu dalam bisa diratakan dan yang terlalu dangkal diperdalam agar aliran sungai lebih ideal,” kata Vicky.
Di sisi lain, Pemkot Jogja telah menyiapkan dukungan anggaran sebesar Rp200 juta untuk normalisasi tiga sungai, yakni Code, Gajah Wong, dan Winongo. Dana tersebut difokuskan untuk menyewa alat berat guna mempercepat pengerukan sedimen.
Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase DPUPKP Kota Jogja, Rahmawan Kurniadi, menyebut pelaksanaan akan mengikuti arahan teknis dari BBWSO agar penanganan tepat sasaran.
“Kita sudah anggarkan Rp200 juta untuk tiga sungai, bentuknya sewa ekskavator,” ujarnya.
Menurutnya, sedimen hasil pengerukan tidak dibuang, melainkan dimanfaatkan untuk memperkuat talud agar tidak mudah tergerus arus sungai.
“Kita lebih pada sedimen dipaparkan untuk menutup bagian talud dengan tanah atau sedimen sungai setebal 1,5 sampai 2 meter agar fondasi talud tidak langsung tergerus,” katanya.
Program ini ditargetkan mulai berjalan pada Juli 2026, namun realisasinya tetap bergantung pada ketersediaan anggaran. Jika dana habis sebelum seluruh titik tertangani, maka pengerjaan akan dihentikan sementara.
Situasi ini menunjukkan bahwa normalisasi sungai di Jogja kini tidak hanya soal teknis, tetapi juga sangat bergantung pada kemampuan fiskal dan kolaborasi lintas instansi. Tanpa sinergi yang kuat, upaya menjaga fungsi sungai sebagai pengendali banjir berpotensi tidak maksimal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
