Tren Positif! Perempuan Dominasi Pamong Kalurahan di Kulonprogo

Keterwakilan perempuan dalam politik - Ilustrasi/Freepik

Harianjogja.com, KULONPROGO— Peran perempuan dalam birokrasi pemerintahan kalurahan di Kabupaten Kulonprogo terus menunjukkan peningkatan signifikan. Meski posisi puncak sebagai lurah masih didominasi laki-laki, keterlibatan perempuan di level pamong kalurahan justru mengalami lonjakan yang cukup mencolok dalam beberapa tahun terakhir.

Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Kalurahan DPMK Dalduk KB Kulonprogo, Risdiyanto, menyebut dari total 87 kalurahan yang ada, baru tiga yang dipimpin lurah perempuan. Ketiganya berada di Kalurahan Purwosari, Temon Wetan, dan Wijimulyo.

“Untuk jabatan lurah memang masih sangat terbatas, baru tiga yang dijabat perempuan. Selebihnya masih didominasi laki-laki,” ujarnya, Rabu (10/6/2026).

Namun kondisi tersebut berbanding terbalik di level perangkat kalurahan. Jabatan strategis seperti carik, kaur, hingga dukuh kini banyak diisi oleh perempuan. Bahkan di sejumlah kapanewon, dominasi perempuan terlihat cukup kuat.

Di Kapanewon Wates misalnya, dari tujuh kalurahan, enam posisi carik dijabat perempuan. Sementara di Kapanewon Girimulyo, tiga dari empat kalurahan juga menempatkan perempuan sebagai carik.

Risdiyanto memperkirakan secara keseluruhan keterwakilan perempuan di jajaran pamong kalurahan telah mencapai sekitar 40 persen. Angka ini dinilai cukup tinggi, terlebih tanpa adanya kebijakan afirmasi khusus.

“Menariknya, tanpa dorongan khusus pun minat perempuan untuk menjadi pamong sangat tinggi. Bahkan tingkat kelulusannya juga cukup baik karena berbasis kompetensi,” jelasnya.

Ia menegaskan, proses pengisian jabatan pamong kalurahan dilakukan secara terbuka dan objektif melalui mekanisme seleksi. Tidak ada perbedaan persyaratan antara laki-laki dan perempuan, sehingga semua calon memiliki peluang yang sama.

Hal ini berbeda dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) yang memang memiliki aturan terkait kuota keterwakilan perempuan. Sementara untuk lurah, mekanismenya melalui pemilihan langsung oleh masyarakat.

Fenomena meningkatnya keterlibatan perempuan ini mencerminkan perubahan pola pikir masyarakat Kulonprogo yang semakin inklusif. Penilaian terhadap pemimpin lokal kini lebih menitikberatkan pada kinerja dan profesionalitas, bukan lagi pada faktor gender.

“Sekarang masyarakat melihat dari kemampuan kerja. Selama mereka cekatan dan mampu menjalankan tugas dengan baik, pasti akan didukung,” kata Risdiyanto.

Tren ini menjadi sinyal positif bagi kesetaraan gender di tingkat akar rumput. Ke depan, peluang perempuan untuk menduduki posisi strategis, termasuk lurah, diperkirakan akan semakin terbuka seiring meningkatnya kepercayaan publik terhadap kepemimpinan perempuan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.