Survei DEN: Program MBG Prabowo Dongkrak UMKM Lokal

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) bersama Sekretaris Eksekutif DEN Septian Hario Seto (kanan) dan Anggota DEN Chatib Basri (kiri) menyampaikan keterangan usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6/2026). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S.

Harianjogja.com, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah tak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga memberi efek berantai bagi pertumbuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini terungkap dalam hasil survei Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Selasa (9/6/2026).

Pertemuan tersebut dipimpin Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan bersama sejumlah anggota, termasuk Septian Hario Seto dan ekonom senior Chatib Basri.

Dalam pemaparannya, Luhut menjelaskan bahwa survei dilakukan secara profesional dengan metode sampling acak terhadap 800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari daerah terpencil hingga perkotaan.

“Data ini merepresentasikan kondisi riil di lapangan karena sampel dipilih secara random menggunakan sistem komputer,” jelasnya.

Hasil survei menunjukkan dampak signifikan program MBG terhadap penguatan ekonomi lokal. Sebanyak 86,9 persen SPPG diketahui telah menggandeng setidaknya satu pelaku UMKM sebagai pemasok bahan baku. Bahkan, rata-rata setiap SPPG bekerja sama dengan hingga tiga UMKM di sekitarnya.

Menurut Seto, kondisi ini menciptakan ekosistem rantai pasok baru yang langsung melibatkan pelaku usaha lokal. “Ini membuktikan bahwa program MBG tidak hanya soal pemenuhan gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Tak hanya itu, sekitar 64–65 persen UMKM yang terlibat berada di lokasi yang sama dengan SPPG. Artinya, program ini benar-benar memberdayakan pelaku usaha lokal, bukan perusahaan besar dari luar daerah.

Dampak lainnya terlihat dari sisi ketenagakerjaan. Survei mencatat hingga 99 persen tenaga kerja yang terserap dalam operasional SPPG berasal dari masyarakat sekitar. Hal ini memperkuat peran MBG sebagai program yang mendorong inklusi ekonomi berbasis komunitas.

Meski demikian, DEN juga memberikan sejumlah catatan penting. Salah satunya adalah perlunya dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas jenis komoditas yang disuplai ke SPPG.

“Dengan tambahan modal, UMKM bisa berkembang lebih cepat dan mendukung keberlanjutan program ini,” tambah Seto.

Program MBG menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam membangun sumber daya manusia sekaligus memperkuat fondasi ekonomi rakyat. Dengan dampak ganda yang dihasilkan, program ini dinilai mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara