1 hour ago
3
Petugas menyiapkan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Cimahi, Jawa Barat. ANTARA - Lintang Budiyanti Prameswari.
Harianjogja.com, BANTUL—Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan Trimurti, Kapanewon Srandakan, Bantul, masih menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) meski menghadapi kendala pada instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Pemerintah Kabupaten Bantul mengaku telah melaporkan kondisi tersebut kepada Badan Gizi Nasional, termasuk persoalan IPAL dan perizinan sanitasi. Namun hingga kini belum ada keputusan penghentian operasional dari pihak berwenang.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bantul, Hermawan Setiaji, menyebut kewenangan penutupan berada sepenuhnya di tangan pemerintah pusat.
“Situasi di lapangan sudah kami sampaikan ke BGN, mulai dari persoalan limbah hingga belum adanya SLHS. Tapi sejauh ini belum ada keputusan penutupan,” ujarnya, Jumat (8/5).
Meski demikian, Pemkab Bantul meminta pengelola SPPG segera melakukan pembenahan, terutama pada sistem IPAL, menyusul keluhan warga terkait dugaan pencemaran air sumur di sekitar lokasi.
Perbaikan diminta diselesaikan dalam waktu maksimal 10 hari sejak aduan pertama muncul. Selain itu, penggunaan sumber air dari sumur setempat untuk memasak juga diminta dihentikan sementara hingga masalah terselesaikan.
Pemkab juga mulai mendorong keterlibatan sekolah dalam pengawasan program MBG, khususnya terkait menu makanan yang diberikan kepada siswa.
“Selama ini sekolah hanya menerima makanan jadi. Sekarang kami dorong agar ikut mengetahui dan berkomunikasi soal menu,” kata Hermawan.
Di sisi lain, warga terdampak masih menunggu tindak lanjut dari pengelola. Salah satu warga Mangiran, Agus Indriyanto, mengaku kondisi air sumur bor pengganti mulai membaik meski belum layak konsumsi.
“Airnya sudah agak jernih dan busanya berkurang, tapi masih belum bisa untuk minum atau memasak. Baru untuk mandi dan mencuci,” ujarnya.
Ia juga menyebut pihak pengelola belum kembali melakukan pemantauan setelah pembuatan sumur bor. Meski begitu, bantuan air galon untuk kebutuhan konsumsi masih rutin diberikan kepada warga.
“Bantuan galon masih ada, tapi belum ada tindak lanjut lain sejak sumur bor dibuat,” katanya.
Dengan kondisi ini, Pemkab Bantul menegaskan akan terus memantau perkembangan di lapangan sembari menunggu keputusan dari pemerintah pusat terkait kelanjutan operasional SPPG tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
