Ketua DPD PKS Makassar sekaligus Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso (Dok: Sinta KabarMakassar).KabarMakassar.com — Ketua DPD PKS Makassar sekaligus Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan pemilihan RT/RW yang untuk pertama kalinya dilakukan secara serentak di Kota Makassar.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa banyak catatan penting yang harus segera dibenahi pemerintah kota, terutama pada aspek teknis dan kesiapan penyelenggara di lapangan.
Menurut Andi Hadi, pemilihan RT/RW merupakan langkah maju dalam memperkuat partisipasi warga, namun pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala yang terlihat langsung saat ia memantau proses pemilihan di beberapa kelurahan.
“Saya melihat sendiri bagaimana kertas suara diprint di kantor lurah dan warga harus menunggu lama. Harusnya buka jam 7, tapi saya baru terlayani jam 10 bahkan ada yang leb. Artinya memang ada ketidaksiapan,” ujarnya.
Ia menilai wajar jika sebagian warga menunjukkan kekecewaan, mengingat banyak TPS dan kelurahan mengalami hambatan teknis. Namun, ia meminta masyarakat tetap dewasa dalam berdemokrasi dan menjaga suasana kondusif menjelang hasil pemilihan.
“Dalam demokrasi ada yang menang dan ada yang kalah. Yang kalah jadikan pelajaran, yang menang jangan euforia. Masih banyak amanah yang harus dijalankan,” katanya.
Meski memberikan apresiasi atas upaya pemerintah, Andi Hadi mengingatkan bahwa prosedur dan standar pelaksanaan harus diperbaiki secara menyeluruh.
Ia menekankan bahwa pemilihan harus berjalan sesuai aturan, dan jika ditemukan kecacatan dalam proses, pengulangan pemilihan harus dilakukan tanpa ragu.
“Kalau perlu diulang ya diulang. Kalau ada yang salah, harus ditindak sesuai prosedur. Jangan ada yang bermain, dan kalau terbukti, jangan diikutkan lagi,” tegasnya.
Andi Hadi juga mengingatkan jajaran ASN, terutama lurah dan camat, agar menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pemilihan. Ia menilai peran ASN penting untuk memastikan kedamaian dan keadilan di tingkat akar rumput.
“Tolong jaga kedamaian di masyarakat bawah. Lurah dan camat harus komit pada sumpah netralitasnya,” ujarnya.
Ia kembali menekankan bahwa skema pemilihan seharusnya mempertimbangkan risiko konflik. Ia mengajak pemerintah kota untuk mengevaluasi metode pemilihan, termasuk kemungkinan kembali menggunakan sistem musyawarah warga untuk menghindari gesekan sosial.
“Dengan sejumlah catatan ini, PKS memberikan apresiasi terhadap inovasi pemilihan RT/RW yang dilakukan Pemkot Makassar tetap harus dibarengi koreksi dan penyempurnaan agar pelaksanaan di tahun berikutnya lebih efektif, adil, dan minim konflik,” Pungkasnya.
