Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat saat menghadiri Sidang Senat Terbuka Luar Biasa dalam rangka pengukuhan Guru Besar Tetap di STAIN Majene. (Dok: Ist))KabarMakassar.com — Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, mewakili Gubernur Sulbar Suhardi Duka, menghadiri Sidang Senat Terbuka Luar Biasa dalam rangka pengukuhan Guru Besar Tetap di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, Rabu (29/4).
Dalam sambutannya, Junda menyampaikan harapan agar Sulawesi Barat terus tumbuh menjadi daerah yang maju dan sejahtera, terutama menjelang usia ke-22 tahun pada September mendatang. Namun, di balik capaian yang ada, ia mengingatkan masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan bersama.
Salah satu tantangan utama, kata dia, adalah kondisi geografis dan infrastruktur. Hingga kini, jalan provinsi yang tergolong layak baru sekitar 49 persen. Kondisi ini, menurutnya, masih menjadi kendala serius, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil.
“Masih ada kejadian ibu melahirkan di jalan karena akses yang sulit. Ini menyangkut hak dasar masyarakat yang harus kita jawab bersama,” ujarnya.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi Sulbar yang berada di atas rata-rata nasional, sekitar 5,35 persen, dinilai belum sepenuhnya inklusif. Hal ini terlihat dari angka kemiskinan yang masih berada di kisaran 10,1 persen, lebih tinggi dari nasional.
Meski demikian, Junda menilai ada progres signifikan jika dibandingkan dengan kondisi sebelum Sulbar terbentuk, di mana angka kemiskinan saat itu mencapai 19 persen.
Di sektor lain, persoalan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menjadi perhatian. Ia menyoroti masih tingginya angka kematian ibu dan bayi, kasus gizi buruk, serta prevalensi stunting yang saat ini berada di angka 35 persen.
“Artinya, dari 100 anak yang lahir, ada sekitar 35 yang berpotensi stunting. Ini tentu menjadi tantangan besar kita menuju Indonesia Emas,” jelasnya.
Ia juga menyinggung persoalan sosial dan budaya, termasuk potensi konflik horizontal serta dinamika politik yang perlu dikelola dengan baik agar tidak menghambat pembangunan.
Menurutnya, kompleksitas persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan cara instan. Dibutuhkan pendekatan yang komprehensif, berbasis data, dan didukung oleh kajian ilmiah.
Karena itu, Junda menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dan para akademisi dalam membantu pemerintah daerah merumuskan kebijakan yang tepat.
“Kami berharap para ilmuwan dan perguruan tinggi bisa aktif memberikan rekomendasi. Baik diminta maupun tidak, kontribusi keilmuan sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan daerah,” katanya.
Ia juga mengungkapkan kebanggaannya terhadap capaian sumber daya manusia Sulbar. Saat ini, tercatat ada sekitar 82 profesor asal Sulbar yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
“Ini potensi besar. Kami membuka ruang kerja sama seluas-luasnya, khususnya dalam penelitian untuk mendorong kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
