Menteri LH Tegaskan Pasar Karbon RI Harus Berbasis Aksi Nyata

Hutan - Ilustrasi Freepik

Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Lingkungan Hidup (LH) Moh Jumhur Hidayat menegaskan pengembangan pasar karbon Indonesia tidak boleh berhenti pada aktivitas perdagangan unit karbon. Menurutnya, pasar karbon harus bertumpu pada aksi iklim yang nyata, didukung bukti kredibel, tata kelola berintegritas, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Jumhur Hidayat dalam Indonesia Carbon and Biodiversity Summit 2026 di Bali, Rabu (9/9). Pernyataan itu kemudian dikonfirmasi dari Jakarta, Kamis (10/9).

Jumhur mengatakan pasar karbon semestinya menjadi instrumen untuk memperkuat pemulihan lingkungan. Karena itu, mekanisme perdagangan karbon tidak dapat dipisahkan dari persoalan lingkungan yang hendak diselesaikan.

"Karbon bukanlah titik awal, karbon adalah hasil. Titik awalnya adalah tantangan nyata yang kita hadapi, mulai dari emisi aktivitas ekonomi, degradasi ekosistem, pengelolaan sampah yang belum memadai, hingga tekanan terhadap hutan, gambut, wilayah pesisir, dan ekosistem laut," kata Menteri LH Jumhur Hidayat.

Pasar Karbon Harus Berangkat dari Masalah Lingkungan

Menurut Jumhur, pembangunan ekonomi tetap harus berjalan. Aktivitas ekonomi dibutuhkan untuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut harus berlangsung bersamaan dengan upaya mengurangi emisi, melindungi ekosistem, dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim.

Dengan pendekatan tersebut, pasar karbon Indonesia tidak hanya ditempatkan sebagai mekanisme ekonomi. Instrumen tersebut juga diarahkan untuk mendukung aksi nyata dalam menghadapi tantangan lingkungan dan perubahan iklim.

Jumhur juga menekankan bahwa aksi iklim perlu berjalan beriringan dengan perlindungan keanekaragaman hayati. Keterkaitan keduanya dinilai penting karena sejumlah ekosistem memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan.

Hutan hingga Ekosistem Laut Jadi Perhatian

Ekosistem hutan, gambut, mangrove, dan ekosistem laut disebut sebagai modal alam yang berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus mendukung kehidupan masyarakat.

Karena itu, investasi dan kerja sama internasional di bidang karbon menurut Jumhur harus diarahkan pada kegiatan yang menghasilkan manfaat lingkungan secara nyata.

Ia menegaskan orientasi pengembangan pasar karbon tidak semestinya hanya mengejar nilai ekonomi dari unit karbon.

Indonesia, lanjutnya, tetap membuka ruang bagi pengembangan teknologi dan investasi yang mendukung penguatan aksi iklim. Meski demikian, pengembangan tersebut tetap harus memperhatikan kepentingan nasional.

Bukan Sekadar Banyaknya Unit Karbon

Jumhur menilai keberhasilan pasar karbon Indonesia pada masa mendatang tidak cukup diukur dari jumlah unit karbon yang diterbitkan ataupun seberapa cepat transaksi dilakukan.

Kualitas aksi iklim menjadi salah satu faktor penting yang menentukan masa depan pasar karbon. Selain itu, kredibilitas bukti, akuntabilitas tata kelola, perlindungan ekosistem, serta manfaat yang diterima masyarakat juga menjadi bagian penting.

Dengan demikian, pengembangan pasar karbon Indonesia diarahkan agar memiliki keterkaitan langsung dengan aksi lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menteri LH menekankan bahwa nilai karbon seharusnya muncul sebagai hasil dari upaya menghadapi persoalan lingkungan, mulai dari pengurangan emisi hingga perlindungan berbagai ekosistem.

Arah tersebut menjadi bagian dari upaya menempatkan pasar karbon sebagai instrumen yang mendukung aksi iklim sekaligus memberikan manfaat lingkungan dan sosial, bukan semata-mata sebagai ruang transaksi ekonomi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara