Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto (Dok: Kabar Makassar).KabarMakassar.com – Keluarnya Surat Keputusan (SK) kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2025–2030 dari Kementerian Hukum dan HAM menjadi babak baru perjalanan politik partai berlambang Ka’bah.
SK yang ditandatangani Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, secara resmi menetapkan Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum dan Imam Fauzan sebagai Sekretaris Jenderal hasil Muktamar X.
Senior PPP, Amir Uskara, menilai keputusan pemerintah mempercepat pengesahan kepengurusan ini merupakan momentum penting untuk menyatukan seluruh kader.
Ia menegaskan, perbedaan pilihan saat muktamar tidak boleh lagi berlanjut menjadi perpecahan.
“PPP ini tidak boleh lagi terpecah. Saya senang mendengar pernyataan Gus Yasin saat mendaftar bahwa kita tidak boleh lagi terpecah, dan mengajak Pak Mardiono untuk bersama-sama. Saya kira Pak Mardiono juga sejak awal menyampaikan, siapapun mari kita sama-sama,” kata Amir melalui sambungan telepon, Kamis (02/10).
Menurut Amir, keluarnya SK lebih cepat dari perkiraan menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam mendorong konsolidasi PPP. Hal ini juga menjadi pelajaran dari pengalaman masa lalu ketika partai sempat terjebak dalam dualisme kepemimpinan.
“PPP ini sudah berpengalaman menghadapi dinamika seperti ini. Yang harus dijaga sekarang adalah jangan sampai ada dualisme lagi. Itu mungkin salah satu pertimbangan pemerintah mengapa SK dipercepat keluar,” ujarnya.
Amir menegaskan konsolidasi tidak hanya bertumpu pada pengurus struktural, melainkan juga harus merangkul tokoh-tokoh yang sebelumnya berada di barisan berbeda.
Ia bahkan mengungkapkan bahwa Ketua Umum terpilih, Mardiono, telah menitipkan pesan khusus untuk merangkul sejumlah figur penting, termasuk mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
“Pak Agus Suparmanto sudah diajak. Kemarin Pak Mardiono titip pesan kalau bisa segera bertemu Pak Agus untuk menyatukan kekuatan demi kebesaran partai dan cita-cita PPP bisa kembali masuk Senayan,” jelas Amir.
Meskipun tidak lagi masuk dalam jajaran pengurus DPP, Amir menegaskan dirinya tetap memiliki tanggung jawab moral sebagai senior partai.
Ia menekankan seluruh anggota fraksi, baik di pusat maupun daerah, harus tegak lurus mendukung kepengurusan baru demi kepentingan bersama.
“Seluruh anggota fraksi tentu harus mendukung keputusan pemerintah. Itu tugas saya sebagai senior, mengajak semua kader bersama-sama,” tambahnya.
Sebelumnya, Menkumham Supratman Andi Agtas memastikan telah menandatangani SK kepengurusan PPP hasil Muktamar X pada 30 September lalu.
“Maka kemarin pagi saya sudah menandatangani SK pengesahan kepengurusan Bapak Mardiono,” kata Supratman.
SK tersebut kemudian secara resmi diserahkan oleh Direktur Tata Negara Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Dulyono, kepada Imam Fauzan selaku Sekjen DPP PPP periode 2025–2030.
Dengan keluarnya SK ini, PPP diharapkan segera menutup buku konflik internal dan bersatu menghadapi agenda politik ke depan, termasuk Pemilu 2029.
