16 hours ago
8
PADANG, KLIKPOSITIF — Komisi X DPR RI mendorong pemulihan sarana pendidikan di Kota Padang yang terdampak bencana hidrometeorologi dilakukan secara terpadu dan tidak sekadar mengembalikan kondisi bangunan seperti semula. Infrastruktur pendidikan yang direhabilitasi dinilai harus sekaligus diperkuat agar lebih aman dan tangguh menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
Hal tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Kota Padang yang diterima Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Jumat (4/9/2026).
Rombongan Komisi X DPR RI dipimpin Ketua Komisi X Agung Widyantoro dan diikuti sejumlah anggota, yakni Muhammad Nur Purnamasidi, Rycko Menoza, La Tinro La Tunrung, Melly Goeslaw, Nilam Sari Lawira, Reni Astuti, serta Muslimin Bando.
Sebelum melakukan pertemuan, rombongan bersama Pemerintah Kota Padang terlebih dahulu meninjau kondisi dan proses rehabilitasi SDN 04 Baringin, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, serta SDN 32 Kuranji, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji.
Kedua sekolah tersebut merupakan bagian dari satuan pendidikan yang terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda Kota Padang pada November 2025.
Peninjauan tersebut menjadi bagian penting dari kunjungan Komisi X untuk melihat secara langsung kondisi sarana pendidikan sekaligus memastikan proses pemulihan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Bagi Pemerintah Kota Padang, rehabilitasi sekolah pascabencana bukan hanya menyangkut perbaikan fisik bangunan, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan proses belajar mengajar dan keselamatan warga sekolah.
Berdasarkan laporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, sebanyak 15 sekolah dasar (SD) mendapatkan bantuan revitalisasi pascabencana hidrometeorologi dari pemerintah pusat dengan total anggaran mencapai Rp7,74 miliar.
Pengerjaan revitalisasi tersebut mulai dilaksanakan pada April 2026. Bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan sekaligus memastikan peserta didik kembali memperoleh lingkungan belajar yang layak.
Namun, kondisi geografis Kota Padang yang memiliki sejumlah kawasan rawan banjir membuat persoalan pendidikan pascabencana tidak dapat dilepaskan dari aspek mitigasi. Sekolah yang berada di sekitar aliran sungai maupun kawasan yang berpotensi terdampak banjir membutuhkan pendekatan pembangunan yang lebih komprehensif.
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengatakan pemerintah daerah berharap dukungan pemerintah pusat tidak berhenti pada revitalisasi bangunan sekolah. Menurut dia, penanganan kawasan pendidikan yang rawan bencana juga membutuhkan dukungan terhadap normalisasi aliran sungai dan penguatan infrastruktur di sekitar satuan pendidikan.
“Sekolah-sekolah yang berada di pinggir sungai membutuhkan dukungan untuk normalisasi dan penguatan infrastruktur. Kami juga berharap Komisi X mendorong sekolah di Kota Padang menjadi prioritas revitalisasi pada 2026 maupun diusulkan untuk 2027,” kata Maigus.
Menurut Maigus, pembangunan infrastruktur pendidikan harus berjalan beriringan dengan penguatan kapasitas warga sekolah dalam menghadapi bencana. Upaya tersebut diperlukan agar sekolah tidak hanya memiliki bangunan yang lebih kuat, tetapi juga memiliki kesiapsiagaan ketika bencana terjadi.
Saat ini, penerapan program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) telah dilakukan di 130 sekolah di Kota Padang. Pendidikan mengenai kebencanaan juga terus didorong agar menjadi bagian dari proses pembelajaran dan membentuk kesadaran peserta didik sejak dini.
“Kita tidak hanya melakukan ikhtiar secara fisik, tetapi juga menyiapkan generasi melalui pendidikan mitigasi bencana. Sekolah dan rumah ibadah harus menjadi bagian dari upaya membangun masyarakat yang tangguh menghadapi bencana,” ujarnya.
Maigus mengatakan, penguatan sektor pendidikan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Padang membangun sumber daya manusia sekaligus memperkuat karakter generasi muda.
Sejumlah program unggulan daerah terus dikembangkan, di antaranya Padang Juara dan Smart Surau. Program Padang Juara diarahkan untuk membantu keluarga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, termasuk dukungan perlengkapan sekolah dan beasiswa pendidikan tinggi.
Sementara itu, Smart Surau dikembangkan sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter berbasis rumah ibadah. Program tersebut diharapkan dapat mengintegrasikan pendidikan keagamaan, pembentukan karakter, serta aktivitas sosial kemasyarakatan.
Di hadapan rombongan Komisi X DPR RI, Maigus juga menyampaikan bahwa pembangunan Kota Padang tidak hanya difokuskan pada sektor pendidikan. Pemerintah daerah juga terus mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing kota.
Salah satunya melalui program Jelajah Padang yang diarahkan untuk memperkenalkan sekaligus mengembangkan berbagai potensi destinasi di Kota Padang. Pemerintah juga mendorong revitalisasi sejumlah kawasan strategis, seperti Kota Tua, pasar, hingga kawasan Pantai Padang.
“Selain pendidikan, kita juga terus mengembangkan sektor pariwisata melalui program Jelajah Padang, termasuk revitalisasi kawasan Kota Tua, pasar, dan Pantai Padang. Upaya ini untuk memperkuat posisi Padang sebagai kota pendidikan, budaya, dan pariwisata sekaligus meningkatkan daya tarik sebagai pintu gerbang destinasi wisata Sumatera Barat,” kata Maigus.
Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro mengatakan pihaknya akan membawa berbagai aspirasi yang disampaikan Pemerintah Kota Padang dan pemangku kepentingan pendidikan dalam pembahasan di tingkat pusat.
Menurut Agung, kunjungan kerja spesifik tersebut menjadi momentum bagi Komisi X untuk melihat secara langsung kondisi sarana pendidikan yang terdampak bencana sekaligus menggali kebutuhan pemerintah daerah dalam proses pemulihannya.
“Kita siap mendorong pemulihan sektor pendidikan dilakukan secara terpadu, cepat, dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan pemerataan akses belajar serta mitigasi risiko bencana dalam pembangunan kembali sarana pendidikan,” ujar Agung.
Ia menegaskan, pembangunan kembali sekolah yang terdampak bencana harus menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif. Infrastruktur yang dibangun tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan pembelajaran, tetapi juga harus mempertimbangkan ancaman bencana yang berpotensi terjadi di wilayah tersebut.
Dengan demikian, rehabilitasi pascabencana diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas dan ketahanan fasilitas pendidikan, bukan sekadar memperbaiki kerusakan yang telah terjadi.
“Aspirasi ini akan menjadi bahan kami di Komisi X dalam menjalankan fungsi pengawasan dan merumuskan rekomendasi kepada pemerintah pusat guna memperlancar pemulihan pendidikan pascabencana. Infrastruktur sekolah yang dibangun kembali harus lebih tangguh dan aman terhadap potensi bencana di masa mendatang,” kata Agung.
Dalam kunjungan tersebut turut hadir Staf Ahli Bidang Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga Kemendikdasmen Biyanto, Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat Rahmat, Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Sumatera Barat Sri Yulianti, serta Kepala BBPMP Sumatera Barat Khairullah.
Dari Pemerintah Kota Padang hadir Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri, Kepala Pelaksana BPBD Hendri Zulviton, Kepala Dinas Sosial Eri Sendjaya, dan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ikhwansyah.
Kunjungan tersebut mempertegas pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemulihan sektor pendidikan di wilayah terdampak bencana. Selain memastikan proses rehabilitasi berjalan, kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk membangun sistem pendidikan yang lebih siap menghadapi risiko bencana.
Bagi Kota Padang, penguatan infrastruktur pendidikan dan mitigasi bencana menjadi dua agenda yang saling berkaitan. Ketika ancaman banjir dan bencana hidrometeorologi semakin membutuhkan kesiapsiagaan, sekolah dituntut tidak hanya menjadi ruang belajar, tetapi juga menjadi lingkungan yang aman sekaligus pusat pembentukan budaya sadar bencana bagi generasi mendatang.
