6 hours ago
4
Foto ilustrasi Koperasi Desa Merah Putih, dibuat menggunakan Artificial Intelligence.
Harianjogja.com, SLEMAN—Ketidakpastian kerja sama antara KDMP Tamanmartani dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sleman membuat koperasi memilih bergerak cepat secara mandiri. Alih-alih menunggu kejelasan regulasi, pendirian Klinik Pratama kini menjadi solusi konkret untuk menjawab kebutuhan layanan kesehatan warga setempat.
Ketua Forum Komunikasi KDMP Sleman, Mawardi, menjelaskan pihaknya sebelumnya telah mengusulkan nota kesepahaman (MoU) kepada Dinkes Sleman. Namun hingga kini, belum ada tindak lanjut yang jelas dari rencana integrasi tersebut.
“Karena belum ada kejelasan, akhirnya kami memutuskan untuk tidak menunggu integrasi, tetapi mendirikan Klinik Pratama secara mandiri,” kata Mawardi dihubungi, Rabu (15/4/2026).
Dari sisi kesiapan, KDMP Tamanmartani sudah mulai melengkapi berbagai kebutuhan dasar klinik. Peralatan medis menjadi prioritas utama, termasuk perangkat dental yang menyerap anggaran sekitar Rp90 juta. Sementara sarana pendukung lainnya diperkirakan mencapai Rp70 juta.
Jika dihitung secara keseluruhan, termasuk kebutuhan ruangan dan tenaga kesehatan, investasi awal klinik ini diperkirakan menyentuh angka Rp250 juta. Angka ini mencerminkan keseriusan koperasi dalam menghadirkan layanan kesehatan mandiri yang berkelanjutan bagi warga.
Sumber pendanaan berasal dari pinjaman Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) sebesar Rp750 juta. Dana tersebut tidak hanya difokuskan pada sektor kesehatan, tetapi juga digunakan untuk mengembangkan unit usaha lain seperti sembako dan sarana produksi pertanian (saprotan).
Rinciannya, unit sembako memperoleh Rp200 juta dan saprotan Rp100 juta. Sementara itu, sisa dana dialokasikan untuk berbagai kebutuhan lain, termasuk tahap kedua yang difokuskan pada pembangunan dan operasional Klinik Pratama.
Dalam waktu dekat, KDMP akan mengajukan proposal kepada dinas terkait untuk proses verifikasi. Tahapan ini menjadi penentu sebelum klinik dapat diresmikan dan mulai melayani masyarakat secara penuh.
“Setelah verifikasi dan administrasi selesai, baru bisa diresmikan,” katanya.
Jika terealisasi, klinik ini berpotensi menjadi pionir di Sleman karena belum ada koperasi serupa yang mendirikan Klinik Pratama secara mandiri. Kondisi ini membuka peluang baru bagi warga untuk mendapatkan layanan kesehatan yang lebih dekat dan mudah dijangkau.
KDMP juga menargetkan sebagian warga Tamanmartani beralih ke klinik tersebut sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama BPJS Kesehatan. Dengan skenario ini, keberlanjutan operasional klinik dinilai lebih terjamin.
“Kalau itu tercapai, klinik bisa beroperasi secara berkelanjutan,” kata Mawardi.
Komunikasi dengan berbagai pihak juga terus dilakukan, termasuk dengan BKAD Sleman dan BPJS, guna memastikan proses pengalihan fasilitas kesehatan berjalan sesuai ketentuan.
Di sisi lain, Dinkes Sleman masih menunggu kejelasan aturan teknis dari pemerintah pusat terkait integrasi Puskesmas Pembantu ke koperasi. Hal ini menjadi alasan utama belum adanya kepastian kerja sama hingga saat ini.
“Sampai sekarang Kementerian Kesehatan belum mengeluarkan juknis lanjutan, sehingga kami di daerah juga belum bisa memberikan kepastian integrasinya seperti apa agar aman dari sisi status kepemilikan aset, siapa yang akan mengelola biaya pemeliharaan aset,” kata Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Sleman, Seruni Angreni Susila.
Meski demikian, Dinkes melihat peluang bahwa unit usaha klinik yang dibangun KDMP dapat berkembang secara profesional, selama seluruh perizinan dan operasionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Hasil pengamatan saya seperti begitu. Itu kemungkinan yang paling bisa diambil,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
