5 hours ago
3
PADANG, KLIKPOSITIF — Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) terus mengajak masyarakat yang menjadi sasaran survei untuk berpartisipasi dalam Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) Tahun 2026. Partisipasi masyarakat dinilai sangat penting karena hasil survei tersebut akan menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, tepat sasaran, dan berbasis Evidence-Based Data (EBD).
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Padang, Syahendri Barkah, di Padang, Selasa (7/7/2026), mengatakan bahwa Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia merupakan program nasional yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
Menurutnya, survei tersebut tidak sekadar menjadi instrumen pengumpulan data, tetapi juga menjadi tolok ukur sejauh mana pembangunan yang dilakukan pemerintah telah mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dari berbagai aspek.
“Indeks Harmoni Indonesia menggambarkan bagaimana pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah dari sisi sosial, ekonomi, budaya, serta keberagaman. Melalui survei ini, pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh program pembangunan telah melibatkan semua unsur masyarakat tanpa membedakan suku, agama, etnis, maupun golongan,” ujar Syahendri.
Ia menjelaskan, terdapat empat aspek utama yang menjadi indikator dalam pengukuran Indeks Harmoni Indonesia. Aspek ekonomi memiliki bobot penilaian sebesar 30 persen, diikuti keberagaman sebesar 25 persen, aspek sosial 23 persen, dan budaya sebesar 22 persen.
Keempat indikator tersebut menjadi parameter untuk mengetahui sejauh mana masyarakat merasakan manfaat pembangunan sekaligus melihat kualitas hubungan sosial yang terbangun di tengah keberagaman yang ada. Hasil survei nantinya akan menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Syahendri menyebutkan, pemerintah pusat menetapkan target sebanyak 1.250 responden dari berbagai unsur masyarakat di setiap daerah. Responden berasal dari beragam profesi dan kelompok, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), personel TNI dan Polri, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, pelaku UMKM, kelompok tani, buruh, hingga berbagai komunitas masyarakat lainnya.
Meski target yang ditetapkan pemerintah pusat telah terlampaui, Kesbangpol Kota Padang tetap menginginkan keterlibatan seluruh kelompok masyarakat agar hasil survei benar-benar mampu menggambarkan kondisi riil kehidupan masyarakat Kota Padang.
Data sementara hingga 6 Juli 2026 menunjukkan antusiasme masyarakat Kota Padang cukup tinggi. Jumlah responden yang telah mengisi survei mencapai 8.151 orang atau jauh melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat sebanyak 1.250 responden.
Capaian tersebut, menurut Syahendri, menjadi indikasi tingginya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan daerah. Namun demikian, pihaknya tetap mendorong seluruh responden yang menjadi sasaran agar tidak melewatkan kesempatan untuk ikut berpartisipasi.
“Target responden berasal dari berbagai kalangan agar hasil survei benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat secara menyeluruh. Karena itu, kami mengajak seluruh responden yang menjadi sasaran agar segera meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner Indeks Harmoni Indonesia sebelum batas waktu pengisian berakhir,” katanya.
Ia menegaskan bahwa kualitas hasil survei tidak hanya ditentukan oleh banyaknya jumlah responden, tetapi juga oleh keterwakilan seluruh unsur masyarakat. Semakin beragam latar belakang responden yang terlibat, maka semakin akurat pula gambaran tingkat keharmonisan yang diperoleh.
“Yang terpenting bukan hanya jumlah responden, tetapi keterwakilan seluruh unsur masyarakat. Semakin banyak elemen masyarakat yang berpartisipasi, semakin akurat pula gambaran tingkat harmoni di Kota Padang sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ke depan,” tambahnya.
Kesbangpol Kota Padang juga mengingatkan bahwa pengisian Survei Indeks Harmoni Indonesia masih berlangsung hingga 17 Juli 2026. Masyarakat yang menjadi responden dapat mengisi kuesioner secara daring melalui laman survei resmi yang telah disediakan pemerintah.
Melalui partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat, Pemko Padang berharap hasil Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia Tahun 2026 dapat mencerminkan kondisi keharmonisan Kota Padang secara utuh. Data tersebut diharapkan menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang semakin inklusif, adil, berkelanjutan, serta mampu memperkuat persatuan dan kebersamaan di tengah masyarakat yang majemuk.
