Kekurangan Guru di DIY Masih Jadi Sorotan, PGRI Temui Wagub

PB PGRI melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X di Pareanom Kompleks Kepatihan, Rabu (22/7/2026). Anisatul Umah-Harian Jogja.

Harianjogja.com, JOGJA—Kekurangan guru di DIY masih menjadi persoalan yang disoroti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Isu tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam audiensi Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) dengan Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X di Pareanom Kompleks Kepatihan pada Rabu (22/7/2026).

Selain membahas kekurangan tenaga pendidik, PGRI juga menyampaikan aspirasi terkait pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), peningkatan kompetensi guru di bidang kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan coding, serta pengawalan anggaran pendidikan.

Sekretaris Jenderal PB PGRI, R. Kadarmanta Baskara Aji, mengatakan kekurangan guru masih menjadi persoalan yang perlu segera diatasi, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di DIY.

Menurutnya, PB PGRI memiliki program sejuta guru diangkat menjadi PNS atau PPPK yang hingga saat ini telah mencapai 744.000 guru. Upaya tersebut dilakukan melalui pendekatan kepada pemerintah, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

"Kami tadi juga menyampaikan beberapa permasalahan yang masih harus kita atasi, terutama masih banyaknya kekurangan guru. Bukan hanya di Indonesia tapi juga di Jogja," tuturnya.

Baskara Aji menuturkan Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X memberikan arahan agar guru tidak dibebani terlalu banyak tugas di luar kegiatan mengajar. Sejalan dengan hal tersebut, PB PGRI memiliki program sejuta guru mahir AI dan coding.

"AI dan coding itu dimanfaatkan pertama di untuk menyingkat waktu penyelesaian administrasi. Yang semula bisa seminggu, bisa dilaksanakan seperempat jam, setengah jam selesai," ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan PGRI terus mengawal alokasi anggaran pendidikan dalam APBN agar tetap memenuhi amanat konstitusi, yakni minimal 20 persen. Pengawalan dilakukan melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) serta advokasi kepada pemerintah untuk mencegah penurunan anggaran pendidikan.

"Supaya penurunan APBN terhadap pembiayaan pendidikan itu jangan sampai terjadi, gitu. Dan tentu bukan hanya persoalan jumlah, tetapi kita juga mengawal supaya tepat pemanfaatannya."

Ketua PGRI DIY, Didik Wardaya, mengatakan kekurangan guru masih terjadi di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Di Kabupaten Gunungkidul, misalnya, jumlah kekurangan guru mencapai sekitar seribuan.

Ia menjelaskan setiap tahun terdapat guru yang memasuki masa pensiun, sementara penambahan tenaga pendidik belum mampu mengimbangi kebutuhan yang ada.

PGRI DIY juga mendorong pemerintah untuk segera mengangkat guru honorer menjadi PNS atau PPPK. Namun, Didik mengaku belum mengetahui secara pasti jumlah guru yang belum diangkat karena tidak semua guru tercatat sebagai anggota PGRI.

"Di Jogja, itu guru-guru kita yang tergabung di PGRI itu ada sekitar 24.000-an. Memang masih ada guru-guru yang belum menjadi anggota PGRI," tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.