
Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY meluncurkan program Masyarakat lan Pedagang Tanggap Inflasi (MRANTASI) PKK 2026 di Bangsal Mataram, Kantor BI DIY, Selasa (9/6/2026). Ist
Harianjogja.com, JOGJA — Upaya menekan inflasi pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus diperkuat melalui pendekatan berbasis masyarakat. Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY meluncurkan program Masyarakat lan Pedagang Tanggap Inflasi (MRANTASI) PKK 2026 dengan fokus pada penguatan ketahanan pangan rumah tangga melalui budidaya cabai.
Program ini diperkenalkan dalam kegiatan capacity building yang digelar di Bangsal Mataram, Kantor BI DIY, Selasa (9/6/2026). Kegiatan tersebut dihadiri ratusan peserta dari pengurus TP PKK kabupaten/kota, organisasi wanita, hingga pemangku kepentingan lintas sektor di DIY.
Kepala Perwakilan BI DIY, Sri Darmadi Sudibyo, menegaskan bahwa pengendalian inflasi, khususnya pada sektor pangan, tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Peran aktif masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga.
Ia menjelaskan, pada 2026 Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) bertransformasi menjadi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) dengan pendekatan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“Penguatan ketahanan pangan harus dimulai dari rumah tangga. Budidaya cabai menjadi langkah strategis karena komoditas ini sering memicu inflasi di DIY,” ujarnya.
Data menunjukkan bahwa hingga Mei 2026, inflasi DIY masih didominasi kelompok pangan bergejolak (volatile food), terutama cabai. Karena itu, program MRANTASI PKK diarahkan untuk mendorong pemanfaatan pekarangan rumah sebagai sumber pangan mandiri.
Sebagai bentuk dukungan konkret, BI DIY bekerja sama dengan Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang menyalurkan 10.000 bibit cabai rawit varietas Brengos ke 66 kalurahan/kelurahan yang menjadi proyek percontohan. Bantuan juga dilengkapi pupuk dan sarana pendukung lainnya.
Staf Ahli Gubernur DIY Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Noviar Rahmad, menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama. Sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas harga pangan.
Sementara itu, Wakil Ketua TP PKK DIY, GKBRAy Adipati Paku Alam, mengapresiasi kolaborasi lintas sektor tersebut. Ia menilai PKK memiliki peran strategis hingga tingkat rumah tangga dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus pengendalian inflasi.
“Gerakan ini harus menjadi aksi nyata di masyarakat, khususnya dalam memanfaatkan pekarangan rumah untuk kebutuhan pangan,” ujarnya.
Program MRANTASI PKK akan berlangsung hingga November 2026 dengan pendampingan teknis, monitoring berkala, serta kompetisi antarwilayah untuk memastikan keberlanjutan program.
Ke depan, program ini diharapkan tidak hanya mampu menekan inflasi, tetapi juga mendorong kemandirian pangan keluarga, memperkuat gotong royong, serta menjaga stabilitas harga bahan pokok di DIY secara berkelanjutan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Abdul Hamied Razak Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online

3 hours ago
2

















































