1 day ago
8
PADANG PARIAMAN, KLIKPOSITIF — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan rehabilitasi lahan pertanian kategori rusak ringan dan sedang akibat bencana hidrometeorologi telah rampung sepenuhnya. Keberhasilan itu menjadi tonggak penting dalam upaya pemulihan sektor pangan pascabencana yang sempat melumpuhkan ribuan hektare sawah dan lahan pertanian di berbagai daerah di Sumbar.
Kepastian tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, saat menghadiri kegiatan tanam padi serentak di sawah terdampak bencana di Korong Tanah Taban, Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Rabu (13/5/2026).
Di tengah hamparan sawah yang mulai kembali menghijau, Mahyeldi menyebut penanaman yang dilakukan hari itu menjadi simbol tuntasnya rehabilitasi lahan pertanian kategori rusak ringan dan sedang di Sumatera Barat.
“Alhamdulillah, sesuai arahan Pak Menteri, Sumatera Barat sudah selesai melakukan rehabilitasi terhadap lahan yang terdampak bencana kategori rusak ringan dan sedang. Hari ini adalah penanaman terakhir, artinya progres kita sudah 100 persen,” kata Mahyeldi.
Menurut Mahyeldi, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan penuh Kementerian Pertanian RI yang mempercepat alokasi dan pergeseran anggaran penanganan pascabencana di Sumbar.
“Komitmen Pak Menteri luar biasa. Anggaran sudah dialokasikan dan digeser untuk percepatan penanganan. Tinggal tahapan berikutnya yang sedang kita siapkan,” ujarnya.
Meski rehabilitasi tahap awal telah selesai, Pemprov Sumbar kini dihadapkan pada tantangan yang lebih besar, yakni penanganan lahan rusak berat dan sawah yang hilang akibat diterjang banjir serta longsor. Mahyeldi menyebut total lahan terdampak berat di Sumbar mencapai sekitar 7.000 hektare, termasuk lebih dari 4.000 hektare sawah yang hilang karena berubah menjadi aliran sungai atau tergerus longsor.
“Yang hilang itu ada yang sekarang jadi sungai, ada juga yang benar-benar tergerus. Karena itu penanganannya tidak bisa hanya Kementerian Pertanian, tapi juga melibatkan Kementerian PU dan kementerian lain,” tegasnya.
Ia mengatakan seluruh rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana telah dituangkan dalam dokumen R3P atau Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Pemerintah daerah kini menunggu kepastian dukungan anggaran dari pemerintah pusat agar proses penanganan lanjutan dapat segera dimulai.
“Kita sudah gerakkan semua simpul, mulai dari kabupaten, provinsi sampai kementerian. Tinggal sekarang kepastian anggaran. Mudah-mudahan Mei ini sudah mulai terlihat titik terang,” ucap Mahyeldi.
Di sisi lain, Mahyeldi juga mengingatkan ancaman baru yang mulai diantisipasi pemerintah daerah, yakni potensi musim kering dan dampak El Nino yang diperkirakan mulai terasa pada akhir Juni hingga Juli mendatang. Menurutnya, percepatan masa tanam menjadi langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan daerah.
“Kemarin Pak Sekjen menekankan kepada kami agar segera melakukan pemetaan dan langkah antisipasi menghadapi musim kering. Penanaman harus dipercepat supaya panen tidak terganggu dan stok pangan tetap aman,” katanya.
Ia turut mengingatkan bahwa ancaman banjir dan longsor masih membayangi sejumlah wilayah di Sumbar seiring tingginya intensitas hujan dalam beberapa pekan terakhir.
“Di Agam kemarin masih terjadi longsor, jalan putus dan area pertanian terganggu. Karena itu kita harus bergerak cepat sekaligus meminimalisir risiko banjir dan longsor berikutnya,” ujar Mahyeldi.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumbar, Afniwirman, menyebut keberhasilan rehabilitasi lahan pertanian terdampak bencana menjadi hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah bersama petani dan petugas lapangan yang bergerak tanpa henti sejak awal bencana terjadi.
“Ini bukan kerja satu pihak, tetapi kerja bersama. Kami bersyukur seluruh target rehabilitasi lahan rusak ringan dan sedang dapat dituntaskan sesuai arahan pemerintah pusat. Keberhasilan ini lahir dari kerja keras para petugas di lapangan yang terus mendampingi petani sejak masa tanggap darurat hingga proses tanam kembali,” kata Afniwirman.
Ia menambahkan, jajaran penyuluh pertanian, petugas teknis, hingga pemerintah kabupaten dan kota terus bekerja memastikan lahan-lahan terdampak bisa kembali produktif dalam waktu cepat demi menjaga stabilitas pangan daerah.
“Petugas kami turun langsung melakukan pendataan, verifikasi, pendampingan hingga memastikan bantuan tepat sasaran. Di tengah keterbatasan dan kondisi medan pascabencana yang berat, mereka tetap bekerja maksimal. Ini menjadi bukti bahwa semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sektor pertanian di Sumbar sangat kuat,” ujarnya.
Apresiasi terhadap percepatan pemulihan sektor pertanian Sumbar juga datang dari Kepala Pusat Pelatihan Pertanian RI, Tedy Dirhamsyah. Ia menyebut Sumbar menjadi provinsi dengan progres rehabilitasi terbaik secara nasional dibanding sejumlah daerah terdampak lain seperti Aceh dan Sumatera Utara.
“Total lahan rusak ringan dan sedang di Sumbar mencapai 3.902 hektare dan progresnya luar biasa. Secara nasional rata-rata baru sekitar 14 persen, tapi Sumbar sudah memenuhi target Pak Menteri. Ini juara satu,” kata Tedy.
Menurutnya, keberhasilan Sumbar tidak hanya terlihat dari percepatan rehabilitasi dan penanaman, tetapi juga dari kemampuan daerah tersebut mengembalikan produktivitas pertanian hingga mampu melakukan panen dan ekspor.
“Kemarin di Solok kami lihat sudah panen dan hasilnya diekspor. Jadi Sumbar bukan hanya tanam, tapi juga sudah panen. Ini yang menjadi perhatian Kementerian Pertanian,” katanya.
Tedy menambahkan, Kementerian Pertanian juga telah menyiapkan sejumlah program antisipasi kekeringan untuk menghadapi ancaman El Nino di Sumbar, mulai dari irigasi perpompaan hingga pembangunan sumur dalam.
“Kami siap memfasilitasi. Silakan segera diusulkan. Ada program irigasi perpompaan, sumur air dalam dan lainnya untuk menghadapi musim kemarau di Sumatera Barat,” ujarnya.
Di sisi lain, Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, mengungkapkan bencana banjir dan longsor memberikan dampak serius terhadap sektor pertanian di wilayahnya. Ia memaparkan total lahan sawah terdampak di Padang Pariaman mencapai 1.263,4 hektare.
Jumlah itu terdiri dari 446 hektare rusak ringan, 238,25 hektare rusak sedang, 450,7 hektare rusak berat, dan 100,5 hektare sawah hilang akibat terbawa arus sungai. Selain itu, lahan jagung terdampak mencapai 570,35 hektare dengan rincian 382,6 hektare rusak ringan, 71 hektare rusak sedang, 112,5 hektare rusak berat, dan 4,3 hektare lahan hilang.
“Untuk sawah rusak ringan seluruhnya sudah tertangani 100 persen. Sedangkan rusak sedang baru 198 hektare yang bisa dibantu. Masih ada sekitar 40 hektare yang belum tertangani karena terkendala syarat minimal hamparan,” kata John Kenedy Azis.
Ia berharap pemerintah pusat segera memberikan dukungan penanganan terhadap lahan rusak berat dan sawah yang hilang agar produktivitas pertanian masyarakat dapat kembali pulih.
“Untuk rusak berat dan lahan hilang sampai sekarang belum ada alokasi bantuan dari Kementerian Pertanian. Begitu juga lahan jagung yang terdampak,” ujarnya.
