7 hours ago
5
Harianjogja.com, JOGJA—Realisasi belanja negara di Daerah Istimewa Yogyakarta hingga Februari 2026 masih berada di fase awal, baru mencapai Rp2.824,07 miliar atau 14,60% dari pagu anggaran. Di saat yang sama, aliran dana transfer ke daerah justru melesat dan menjadi penopang utama pergerakan fiskal di wilayah ini.
Pendapatan negara juga tercatat Rp1.492,10 miliar atau 13,71% dari target, menunjukkan kinerja penerimaan yang masih bertahap mengikuti siklus awal tahun anggaran.
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb DIY, Juli Kestijanti, menjelaskan belanja pemerintah pusat baru terealisasi Rp1.012,93 miliar atau 9,06%. Rinciannya meliputi belanja pegawai Rp711,16 miliar, belanja barang Rp256,13 miliar, dan belanja modal Rp45,63 miliar. Hingga akhir Februari, bantuan sosial belum tersalurkan.
Sebaliknya, dukungan APBN ke daerah melalui Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp1.811,14 miliar atau 22,20%. Kinerja ini ditopang dana alokasi umum Rp1.240,32 miliar, dana transfer khusus Rp559,97 miliar, serta dana bagi hasil Rp10,86 miliar.
“Sampai dengan akhir Februari 2026 belum ada penyaluran dana keistimewaan dan dana desa,” ujar Juli.
Dari sisi penerimaan, pajak menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp815,95 miliar atau 11,39%, didominasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), diikuti Pajak Penghasilan nonmigas dan pajak lainnya.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp141,81 miliar atau 15,25%, dengan kontribusi terbesar dari cukai hasil tembakau Rp140,57 miliar. Adapun penerimaan pabean tercatat Rp1,24 miliar.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menyumbang Rp534,34 miliar atau 19,17%, yang didorong pendapatan layanan pendidikan dan kesehatan melalui badan layanan umum. PNBP lainnya mencapai Rp96,86 miliar atau 36,49% dari target, terutama dari biaya pendidikan.
Selain kinerja fiskal, pemerintah juga mengalokasikan belanja tematik di DIY untuk berbagai sektor strategis, mulai dari swasembada pangan, infrastruktur, kesehatan hingga pendidikan.
Pada sektor pangan, program mencakup pengendalian penyakit hewan, pendidikan vokasi pertanian, hingga gerakan pangan murah. Dukungan TKD juga diarahkan untuk ketahanan pangan melalui Dana Desa.
Di bidang infrastruktur, proyek yang berjalan antara lain groundsill Sungai Srandakan, Bendungan Bener, preservasi jalan koridor logistik, sekolah rakyat, hingga pengendalian banjir kawasan strategis.
Untuk sektor kesehatan, program difokuskan pada penguatan laboratorium pengawasan obat dan makanan serta pengujian berbagai produk kesehatan sesuai standar.
Sementara di bidang pendidikan, dukungan mencakup pembangunan dan rehabilitasi sarana perguruan tinggi, tunjangan guru non-PNS, hingga pengembangan sekolah rakyat dan pendidikan teknologi nuklir.
Program nasional juga terus berjalan di DIY. Program Makan Bergizi Gratis kini menjangkau 828.488 penerima manfaat dengan dukungan 334 satuan pelayanan dan ribuan petugas serta pemasok.
Selain itu, program Koperasi Merah Putih yang telah diresmikan secara nasional pada 2025 mencapai 438 koperasi, termasuk di DIY yang didukung dana keistimewaan melalui inkubasi dan integrasi platform Sibakul.
Di sektor perumahan, permintaan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan tetap tinggi, terutama di wilayah di Bantul, Sleman, dan Kulon Progo. Hingga kini telah dibangun 592 unit rumah dengan 586 penerima manfaat.
Program pendidikan juga diperkuat melalui sekolah rakyat di Bantul dan Sleman, termasuk jenjang menengah atas dengan 275 murid.
Selain itu, hadir SMA unggul berbasis disiplin ala Taruna Nusantara yang dikelola Polri, yakni SMA Kemala Taruna Bhayangkara dengan 120 siswa menggunakan kurikulum International Baccalaureate.
Sementara itu, program revitalisasi sekolah di DIY terus berjalan dan telah menjangkau 211 sekolah melalui skema swakelola hingga ditargetkan selesai pada akhir 2025.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
