9 hours ago
5
Gedung Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta. ANTARA - Aji Cakti.
Harianjogja.com, JAKARTA— Penggeledahan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) turut menyasar ruang kerja menteri hingga wakil menteri. Akses ke seluruh ruangan dibuka setelah mendapat izin langsung dari Presiden.
Peristiwa itu terjadi pada Kamis (9/4/2026) di sejumlah unit kerja, termasuk di Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Sejumlah dokumen hingga perangkat kerja dilaporkan ikut diamankan dalam proses tersebut.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyatakan dirinya memberi keleluasaan penuh kepada penyidik agar tidak muncul kesan tebang pilih dalam penanganan perkara.
"Jadi begini, saya memberikan izin kepada penyidik untuk menggeledah seluruh ruangan yang ada di Kementerian PU," ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (10/4/2026).
Ia menegaskan langkah tersebut juga sebagai bentuk komitmen jajaran kementerian untuk bersikap kooperatif dalam proses hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, seluruh pegawai di lingkungan Kementerian PU tidak keberatan jika ruang kerja mereka diperiksa.
Penggeledahan sempat mempertimbangkan aspek protokoler karena menyangkut ruang kerja menteri sebagai pembantu presiden. Dody mengaku terlebih dahulu meminta izin kepada Prabowo Subianto sebelum memberikan akses penuh kepada penyidik.
Dalam komunikasinya, Presiden disebut langsung menyetujui permintaan tersebut dan mendukung langkah keterbukaan yang diambil kementerian.
"Saya izin kasih keleluasaan kepada seluruh penyidik untuk masuk ruangan siapa pun. Nantinya memang saya salah, ya saya salah," kata Dody menirukan penyampaiannya kepada Presiden.
Meski ruangannya turut digeledah, Dody menegaskan tidak ingin mencampuri proses hukum yang sedang berlangsung. Ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional dan independen.
Ia juga mengaku tidak mengetahui secara rinci perkara yang sedang ditangani maupun barang-barang yang disita. Namun, ia menyebut sejumlah dokumen terkait audit dan catatan kerja di beberapa unit turut diambil, termasuk satu unit komputer di lantai tiga gedung Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Selain itu, penggeledahan juga menjangkau sejumlah ruangan lain di lingkungan kementerian sebagai bagian dari proses penyidikan.
Dody menambahkan pihaknya siap memberikan dukungan penuh terhadap kebutuhan penyidik, termasuk penyediaan data tambahan. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan anggaran negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
