12 hours ago
3
PADANG, KLIKPOSITIF — Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan pentingnya perencanaan yang matang dalam setiap pelaksanaan program pemerintahan, khususnya di bidang pendidikan. Perencanaan yang baik dinilai menjadi salah satu kunci untuk mencegah terjadinya pelanggaran maupun temuan dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan satuan pendidikan.
Hal tersebut disampaikan Fadly Amran saat membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Bidang Pendidikan di Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center, Selasa (28/7/2026).
Kegiatan yang digagas Inspektorat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang tersebut diikuti kepala sekolah SD dan SMP, pengawas sekolah, serta bendahara dari sekolah negeri maupun swasta se-Kota Padang. Rakor dan evaluasi berlangsung selama tiga hari, 28 hingga 30 Juli 2026, dengan jumlah peserta mencapai sekitar 600 orang.
Dalam kesempatan tersebut, Fadly mengatakan evaluasi terhadap program-program prioritas pemerintah perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi bukan hanya untuk melihat capaian, tetapi juga memastikan setiap program berjalan sesuai perencanaan, aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan.
Menurutnya, sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang harus mendapat perhatian serius karena memiliki cakupan program dan pengelolaan anggaran yang besar serta bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Untuk mencapai sebuah tujuan perlu perencanaan baik. Seperti Program Unggulan yang disusun dua tahun lalu, melibatkan tim ahli dan diskusi alot, sehingga akhirnya melahirkan indikator pencapaian yang kini dijalankan,” kata Fadly.
Ia menjelaskan, berbagai program unggulan Pemerintah Kota Padang telah dirancang sejak sekitar dua tahun lalu melalui proses pembahasan bersama tim ahli dan berbagai pihak. Dari proses tersebut kemudian lahir sejumlah program unggulan yang menjadi bagian dari arah pembangunan Kota Padang, salah satunya Padang Amanah.
Fadly menekankan, Padang Amanah harus terus dijalankan secara konsisten hingga akhir masa jabatan wali kota dan wakil wali kota. Salah satu implementasi penting dari program tersebut adalah membangun pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta bebas dari praktik korupsi dan pungutan liar.
Untuk mewujudkan hal itu, kata Fadly, seluruh perangkat pemerintahan hingga satuan pendidikan harus memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya tata kelola dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Ia mengingatkan bahwa perencanaan kerja yang tidak disusun secara baik dan matang dapat membuka ruang terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan. Bahkan, celah tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran.
“Perencanaan kerja yang tidak baik akan dimanfaatkan oleh orang tertentu, kami minta Inspektorat dapat membantu supaya tidak terjadi pelanggaran,” ujarnya.
Karena itu, Fadly meminta seluruh kepala sekolah, pengawas maupun bendahara sekolah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh kehati-hatian. Setiap kegiatan harus direncanakan secara jelas, dilaksanakan sesuai ketentuan, dan dipertanggungjawabkan secara transparan.
Ia berharap penguatan perencanaan tersebut dapat mencegah munculnya persoalan di kemudian hari, termasuk kesalahan administrasi maupun temuan dalam pengawasan.
Fadly juga meminta forum evaluasi tersebut tidak hanya dipandang sebagai kegiatan formal, tetapi dimanfaatkan sebagai ruang konsultasi. Para peserta dipersilakan menyampaikan persoalan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas, termasuk hal-hal yang masih belum dipahami.
“Saat ini kita hadir dalam forum evaluasi, silahkan bertanya apa yang menjadi kekurangan dan masalah yang ada, semoga ke depan tidak terjadi kelalaian dalam pelaksanaan perencanaan,” katanya.
Menurutnya, komunikasi dan konsultasi menjadi penting untuk memastikan persoalan yang muncul di tingkat sekolah dapat segera dicarikan jalan keluar sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Ia menilai, kepala sekolah, pengawas, dan bendahara tidak perlu ragu untuk berkonsultasi apabila menemukan kendala dalam pelaksanaan program maupun pengelolaan anggaran. Dengan demikian, setiap permasalahan dapat dibahas bersama dan dicarikan solusi yang tepat sesuai ketentuan.
Sementara itu, Inspektur Pembantu 4 Inspektorat Kota Padang Perwita Sari mengatakan, Rakor dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Bidang Pendidikan merupakan bagian dari upaya memperkuat pemahaman aparatur sekolah terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurutnya, kegiatan tersebut diarahkan untuk mengetahui strategi sekaligus implementasi Program Unggulan Padang Amanah, terutama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari pungutan liar.
“Kegiatan ini untuk menambah pengetahuan kepala sekolah, pengawas maupun bendahara dalam melaksanakan tupoksi dan mampu mengelola dana BOS,” ujar Perwita.
Ia menjelaskan, pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian karena menyangkut penggunaan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan.
Melalui kegiatan tersebut, peserta diberikan ruang untuk memperkuat pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing, sekaligus meningkatkan kemampuan dalam mengelola anggaran secara tertib, transparan, dan sesuai aturan.
Perwita menyebutkan, kegiatan diikuti sekitar 600 peserta yang berasal dari sekolah negeri dan swasta di Kota Padang. Seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan mulai Selasa hingga Kamis, 28 sampai 30 Juli 2026.
Selain Fadly Amran dan Perwita Sari, kegiatan tersebut turut dihadiri Inspektur Kota Padang Sonny Budaya Putra, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Yopie Krislova, serta jajaran terkait.
Rangkaian kegiatan tersebut diharapkan tidak berhenti pada evaluasi terhadap hasil pengawasan sebelumnya. Lebih jauh, forum ini menjadi momentum memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada pencegahan, sehingga kepala sekolah, pengawas dan bendahara memiliki bekal yang memadai dalam menjalankan tugas.
Dengan perencanaan yang lebih baik, pemahaman regulasi yang semakin kuat, serta terbukanya ruang konsultasi antara sekolah dan perangkat pengawasan, Pemerintah Kota Padang berharap potensi kesalahan dapat ditekan sejak awal.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memastikan Program Padang Amanah benar-benar terimplementasi di lingkungan pendidikan, tidak sekadar sebagai program unggulan, tetapi menjadi budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
