16 hours ago
4
JAKARTA, KLIKPOSITIF — Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus menunjukkan keseriusannya dalam mempercepat realisasi pembangunan Sekolah Rakyat (SR). Langkah konkret itu diwujudkan melalui koordinasi dan konsultasi langsung ke Kementerian Sosial (Kemensos) RI serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta, Kamis (23/7/2026), guna memastikan seluruh persyaratan administrasi dapat segera dipenuhi.
Rombongan Pemko Padang dipimpin Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, didampingi Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri, Kepala Dinas Pertanahan Desmon Danus, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Rina Melati, serta Kepala Subbagian Umum Dinas Sosial Kota Padang Erliza Putri.
Koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan pembangunan Sekolah Rakyat yang merupakan salah satu program strategis pemerintah pusat dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan layanan pendidikan berkualitas.
Kunjungan pertama dilakukan ke Kantor Kementerian Sosial RI. Di Ruang Rapat Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat, rombongan diterima Ketua Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Kemensos RI, Herman Koswara.
Dalam pertemuan itu, Herman Koswara mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Padang yang telah menyiapkan lahan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Menurutnya, kesiapan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mempercepat pelaksanaan program tersebut.
Namun demikian, Herman menegaskan masih terdapat sejumlah persyaratan administrasi yang harus segera dituntaskan, terutama terkait kejelasan status kepemilikan lahan yang akan diusulkan sebagai lokasi pembangunan.
“Alih fungsi lahan juga harus segera dituntaskan agar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dapat diterbitkan. Untuk mempercepat proses tersebut, Pemko Padang mesti berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN guna memperoleh rekomendasi sehingga pembangunan Sekolah Rakyat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dapat segera dilaksanakan,” ujar Herman.
Ia menjelaskan, kepastian legalitas lahan merupakan syarat utama sebelum lokasi dapat diserahkan kepada Kementerian Sosial sebagai dasar dimulainya proses pembangunan fisik oleh pemerintah pusat.
Usai melakukan koordinasi dengan Kemensos, rombongan melanjutkan agenda konsultasi ke Kementerian ATR/BPN. Di kementerian tersebut, mereka diterima Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I Direktorat Jenderal Tata Ruang, Rahma Julianti.
Pertemuan difokuskan pada percepatan pemenuhan dokumen tata ruang dan berbagai persyaratan administrasi untuk lokasi Sekolah Rakyat yang diusulkan di Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
Rahma Julianti menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN siap memberikan pendampingan sesuai kewenangan agar seluruh tahapan administrasi, khususnya yang berkaitan dengan tata ruang, dapat dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia berharap Pemerintah Kota Padang dapat segera melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan sehingga proses penerbitan rekomendasi maupun persetujuan tata ruang tidak mengalami kendala.
“Semoga Pemko Padang segera melengkapi dokumen yang diperlukan agar proses pembangunan dapat dipercepat,” kata Rahma.
Bagi Pemerintah Kota Padang, koordinasi langsung dengan dua kementerian tersebut merupakan strategi untuk mempercepat penyelesaian berbagai tahapan administratif sekaligus memastikan tidak ada hambatan yang dapat mengganggu pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menegaskan, kehadiran pihaknya di Jakarta merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penuh program prioritas pemerintah pusat tersebut.
“Kami datang untuk memastikan seluruh persyaratan administrasi dapat dipenuhi secepatnya. Pemko Padang berkomitmen mendukung penuh program Sekolah Rakyat karena manfaatnya sangat besar dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat,” ujar Maigus.
Menurutnya, Kota Padang sebenarnya telah memiliki rintisan Sekolah Rakyat yang menjadi modal awal dalam pengembangan program tersebut. Karena itu, pemerintah daerah optimistis pembangunan sekolah secara permanen dapat segera diwujudkan apabila seluruh persyaratan administratif berhasil dipenuhi.
Maigus menilai kehadiran Sekolah Rakyat nantinya tidak hanya akan membuka kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat, tetapi juga mampu memberikan dampak berganda terhadap pembangunan wilayah.
“Selain memperluas akses pendidikan, kami berharap pembangunan Sekolah Rakyat juga menjadi pengungkit pertumbuhan kawasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat menjadi kunci utama dalam mempercepat realisasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Padang. Dengan dukungan Kemensos RI dan Kementerian ATR/BPN, diharapkan penetapan lokasi pembangunan di Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, dapat segera diselesaikan sehingga proses pembangunan fisik dapat segera dimulai.
Langkah proaktif yang ditempuh Pemko Padang tersebut sekaligus menunjukkan komitmen daerah dalam menghadirkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas. Melalui percepatan pemenuhan aspek legalitas lahan, dokumen tata ruang, serta seluruh persyaratan administrasi, Pemerintah Kota Padang berharap Sekolah Rakyat segera berdiri dan menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi masyarakat Kota Padang.
