1 hour ago
12
Harianjogja.com, SLEMAN— UMKM tidak bisa diperlakukan dengan satu pola kebijakan jika ingin benar-benar menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Peneliti Senior Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Eddy Kiswanto, memetakan pelaku UMKM ke dalam tiga kategori berdasarkan karakteristik dan orientasi usahanya.
Pemetaan tersebut mencakup UMKM yang muncul karena melihat peluang, UMKM yang dijalankan sebagai strategi bertahan akibat keterbatasan memperoleh pekerjaan formal, serta UMKM yang telah berkembang menjadi wealth creator atau mesin pencipta kekayaan.
Menurut Eddy, perbedaan karakteristik tersebut penting menjadi dasar dalam menentukan bentuk intervensi. Dorongan terhadap UMKM tidak cukup berhenti pada penyaluran modal, tetapi perlu diarahkan untuk membangun ekosistem bisnis yang berorientasi pada profit dan penciptaan nilai.
Tiga Lapisan UMKM
Eddy menjelaskan kategori pertama merupakan UMKM yang dipilih karena pelakunya melihat adanya peluang. Kategori kedua adalah UMKM yang menjadi strategi bertahan hidup karena pelaku usaha memiliki keterbatasan dalam memperoleh pekerjaan formal.
Sementara itu, kategori ketiga merupakan UMKM yang telah berkembang menjadi wealth creator. Pada tahap ini, usaha tidak hanya mengejar omzet, tetapi mampu menghasilkan laba, mengakumulasi aset, meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan.
Kondisi tersebut berbeda dengan UMKM yang masih berada dalam fase survival. Pendapatan usaha pada kelompok ini cenderung digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional bisnis dan rumah tangga sehingga surplus yang dapat dialokasikan untuk investasi masih terbatas.
"Kalau survival itu mengejar omzet, sementara wealth creator itu mengejar profit dan nilai. Dari sisi pemilik, survival masih bekerja dalam usaha, sedangkan wealth creator membangun sistem usaha," jelas Eddy dikutip pada Jumat (28/8/2026).
Menurut Eddy, perpindahan dari fase survival menuju wealth creator dapat dilihat dari kemampuan pelaku usaha menginvestasikan kembali laba yang diperoleh. Pelaku usaha juga mulai mampu memperluas pasar, meningkatkan produktivitas, serta membangun sistem yang membuat bisnis dapat berjalan tanpa sepenuhnya bergantung kepada pemilik.
Keberhasilan Program Tak Cukup Diukur dari Pembiayaan
Dalam proses tersebut, tenaga kerja juga perlu ditempatkan sebagai human capital, bukan sekadar biaya usaha. Peran tenaga kerja dinilai penting dalam meningkatkan kapasitas dan produktivitas bisnis.
Karena itu, Eddy menilai keberhasilan kebijakan UMKM tidak cukup hanya dihitung berdasarkan jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan, pelatihan, sertifikasi, atau akses promosi.
“Ukuran yang lebih penting adalah dampak intervensi tersebut terhadap pertumbuhan usaha,” ujarnya.
Eddy mengatakan pemerintah sebenarnya telah memiliki berbagai program untuk mendukung UMKM. Dukungan tersebut mencakup pembiayaan, pengembangan kapasitas, akses pasar, penyederhanaan regulasi, hingga digitalisasi.
Namun, berbagai program tersebut menurutnya perlu terintegrasi dan disertai pemantauan dalam jangka panjang. Pemantauan dibutuhkan untuk melihat apakah intervensi benar-benar menghasilkan peningkatan omzet, laba, produktivitas, aset, tenaga kerja, maupun kenaikan kelas usaha.
Pemerintah Diminta Bangun Jalur Pertumbuhan UMKM
Eddy mendorong pemerintah membangun jalur pertumbuhan UMKM secara bertahap. Jalur tersebut dimulai dari formalisasi usaha, peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, peningkatan produktivitas, perluasan pasar, kemitraan, hingga ekspansi dan kenaikan kelas.
Pendekatan kebijakan juga dinilai perlu disesuaikan dengan karakteristik dan tahap perkembangan masing-masing UMKM. Dengan demikian, kebijakan tidak diterapkan menggunakan pendekatan one size fits all.
"Pertanyaannya jangan lagi berapa banyak UMKM yang dibantu, tetapi berapa banyak UMKM yang telah dibantu dan benar-benar tumbuh," tegasnya.
Dari sisi pelaku usaha, Eddy mendorong perubahan orientasi dari sekadar mempertahankan bisnis menjadi membangun usaha yang mampu tumbuh dan menciptakan nilai. Pelaku UMKM perlu mengenali pasar sebelum meningkatkan produksi, mengelola keuangan secara profesional, memanfaatkan teknologi, menginvestasikan kembali sebagian keuntungan, serta membangun sistem usaha yang tidak sepenuhnya bergantung pada pemilik.
Market First, Finance Follow
Menurut Eddy, dukungan pembiayaan juga harus berjalan beriringan dengan penciptaan pasar. Modal dinilai tidak akan cukup apabila pelaku usaha tidak memiliki ruang pasar yang memungkinkan bisnisnya berkembang.
"Pemerintah tidak hanya memberikan modal, tetapi juga harus memastikan adanya pasar. Ada istilah market first, finance follow. Artinya, ciptakan pasar terlebih dahulu, uang akan mengikuti," ungkap Eddy.
Lebih jauh, Eddy menilai paradigma terhadap UMKM perlu diubah. UMKM tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai objek pemberdayaan, tetapi sebagai subjek pembangunan sekaligus mesin pertumbuhan ekonomi.
"Kita tidak ingin UMKM di Indonesia hanya menjadi orang yang bekerja untuk usahanya sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri. Kita menginginkan UMKM tumbuh menjadi bisnis yang mampu menciptakan pekerjaan, membangun aset, menciptakan nilai, dan pada akhirnya menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat yang bergerak di bidang UMKM," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
