6 hours ago
1
Membanggakan, Pemko Padang Raih Indeks Reformasi Birokrasi Tertinggi di Sumbar
PADANG, KLIKPOSITIF — Pemerintah Kota Padang kembali menorehkan prestasi di bidang tata kelola pemerintahan. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Tahun 2025, Kota Padang berhasil meraih nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB) tertinggi di Provinsi Sumatera Barat dengan skor 87,31.
Capaian tersebut tertuang dalam Surat KemenPAN-RB Nomor B/194/RB 06/2026 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025. Hasil ini sekaligus menempatkan Kota Padang sebagai daerah dengan kinerja reformasi birokrasi terbaik di Sumatera Barat, sekaligus menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Wali Kota Padang Fadly Amran menyambut pencapaian tersebut dengan penuh rasa syukur. Menurutnya, keberhasilan itu merupakan hasil kerja kolektif seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Padang yang terus berkomitmen membangun birokrasi yang profesional, bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat Kota Padang dan seluruh perangkat daerah yang telah memberikan kontribusi terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, adaptif, dan melayani,” ujar Fadly Amran di Padang, Selasa (9/6/2026).
Prestasi tersebut semakin istimewa karena ditopang oleh capaian sejumlah indikator utama yang berhasil melampaui target nasional secara signifikan. Pada indikator Indeks Kualitas Kebijakan, Kota Padang berhasil mencatatkan nilai 91,00, jauh di atas target nasional yang ditetapkan sebesar 65,00.
Tak hanya itu, pada Indeks Reformasi Hukum, Kota Padang memperoleh nilai sempurna 100, sementara target nasional berada di angka 70,00. Capaian ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun sistem hukum yang kuat, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Kemudian pada aspek Sistem Merit, yang menjadi salah satu instrumen penting dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur, Kota Padang berhasil meraih nilai 270. Angka tersebut melampaui target nasional yang berada pada level 250.
Di bidang transformasi digital, capaian Kota Padang juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Indeks Digitalisasi Arsip tercatat sebesar 93,00, jauh di atas target nasional sebesar 60,00. Sementara itu, Standar Pelayanan Publik memperoleh nilai 93,67, melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 78,00.
Keberhasilan pada lima indikator strategis tersebut menjadi bukti bahwa reformasi birokrasi yang dijalankan Pemerintah Kota Padang tidak hanya berfokus pada aspek administratif semata, tetapi juga menyentuh peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, penguatan regulasi, pengembangan SDM aparatur, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan.
Jika melihat perjalanan lima tahun terakhir, capaian reformasi birokrasi Kota Padang menunjukkan tren yang terus meningkat. Pada tahun 2021, indeks RB Kota Padang berada pada angka 70,86. Nilai tersebut meningkat menjadi 75,10 pada tahun 2022. Meski sempat mengalami penyesuaian pada tahun 2023 dengan nilai 73,60, lompatan signifikan terjadi pada tahun 2024 dengan skor 85,92, sebelum akhirnya mencapai 87,31 pada tahun 2025.
Peningkatan yang konsisten tersebut mencerminkan keberhasilan berbagai program pembenahan birokrasi yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam beberapa tahun terakhir. Mulai dari penyederhanaan proses pelayanan, penguatan budaya kerja ASN, peningkatan kualitas kebijakan publik, hingga percepatan transformasi digital di berbagai sektor pemerintahan.
Meski demikian, Fadly Amran mengingatkan seluruh jajaran ASN agar tidak cepat berpuas diri atas capaian yang telah diraih. Menurutnya, penghargaan dan indeks yang tinggi harus menjadi motivasi untuk terus memperbaiki kualitas layanan dan menghadirkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita berharap seluruh ASN terus bekerja keras dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik demi memberikan pelayanan yang prima dan berdampak langsung bagi masyarakat Kota Padang,” tegasnya.
Fadly menambahkan, reformasi birokrasi bukan sekadar mengejar angka penilaian, melainkan upaya berkelanjutan untuk menghadirkan pemerintahan yang responsif, transparan, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.
