3 hours ago
4
Berjalan di ruas jalanan Dili sekitar lima-enam tahun silam, saya merasa seperti tidak benar-benar meninggalkan Indonesia. Banyak bangunan di kiri-kanan jalan dengan model yang tidak jauh berbeda dari yang berdiri di sejumlah kota Indonesia masih mewarnai ibu kota Bumi Lorosae tersebut, hanya corak bendera saja yang membedakan bahwa mereka bukan lagi masuk wewengkon Republik Indonesia.
Di sejumlah media sosial beberapa waktu terakhir ini, sering mengemuka bahwa banyak warga Timor Leste kini menyesal telah memisahkan diri dari Indonesia, karena meskipun mereka menjadi bangsa berdaulat, tapi kehidupan rakyat negeri itu malah kian miskin dan cenderung makin melarat. Namun, jangan percaya dulu informasi tersebut, karena tidak sedikit di antaranya yang merupakan hoax, bukan berdasarkan kenyataan.
Saat berkesempatan ngobrol dengan Ramos Horta maupun Mari Alkatiri di Dili beberapa waktu silam, saya masih menangkap optimisme mereka bahwa Timor Leste akan tumbuh menjadi negara demokrasi yang sehat dan kuat sembari menepis tudingan bahwa Bumi Lorosae akan menjadi negara gagal/failing state seperti diprediksikan sejumlah pengamat internasional.
Pemerintah Timor Leste telah menunjukkan komitmen untuk reformasi dan meningkatkan keamanan nasional, seperti pembentukan Serviço Nacional de Inteligência (SNI) dan Serviço Nacional de Inteligência Estratégica (SNIE). SNI merupakan badan intelijen nasional Timor Leste yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi intelijen untuk mendukung keamanan nasional, sedangkan SNIE jawab mengumpulkan dan menganalisis informasi intelijen strategis untuk mendukung kebijakan luar negeri dan keamanan nasional.
Ketika memisahkan diri dari Indonesia, Timor Leste berhasrat untuk menjadi The Second Singapore. Ambisi ini dulu dibangun di atas bayang-bayang kertersediaan tumpukan dolar dari hasil minyak di celah Timor. Namun, ladang Bayu-Undan kini cenderung mengering. Padahal, negeri yang baru berusia ‘seumur jagung’ itu sangat mengandalkan Dana Perminyakan (Petroleum Fund), mengingat sebagian besar anggaran negara masih bergantung pada dana ini, sementara diversifikasi ekonomi ke sektor lain (pertanian/pariwisata) berjalan sangat lamban.
Seorang rekan anggota Dewan Pers Timor Leste sempat bercerita bahwa terdapat semacam kegalauan pada sebagian elit masyarakat di negeri itu bahwa mereka merasa 'dikadalin' oleh Australia yang ternyata tidak memberikan bagi hasil minyak sebagaimana ketika masih berada dalam wilayah hukum Indonesia, melainkan lebih kecil. Konon karena Australia berdalih bahwa Indonesia memiliki posisi tawar lebih kuat ketimbang Timor Leste.
Perasaan ‘dikadalin’, atau dalam bahasa yang lebih diplomatis sebagai asymmetrical bargaining, adalah realitas pahit yang dihadapi negara kecil dalam hukum internasional. Australia memang cenderung lebih ‘segan’ kepada Indonesia saat perjanjian Timor Gap diteken pada 1989. Saat itu, Canberra membutuhkan pengakuan Jakarta atas kedaulatan mereka di wilayah laut tersebut, sehingga bagi hasilnya dibuat 50:50.
Namun, ketika Timor Leste merdeka, Australia yang mungkin merasa kegeeran karena menganggap sebagai pendukung kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia itu sempat menarik diri dari yurisdiksi hukum laut internasional (ITLOS) tepat sebelum Timor Leste merdeka agar tidak dapat digugat soal batas wilayah. Mereka tahu Timor Leste adalah negara baru yang butuh uang cepat, sehingga posisi tawarnya lemah.
Australia selama bertahun-tahun bersikeras bahwa batas laut harus menggunakan landas kontinen (yang lebih menguntungkan mereka), bukan garis tengah (median line). Baru pada 2018 (setelah perjuangan panjang di Den Haag), batas laut baru ditetapkan di garis tengah. Ironisnya, saat kesepakatan itu tercapai, ladang minyak Bayu-Undan sudah hampir tiris. Australia sudah ‘kenyang’ menyedot hasilnya selama belasan tahun sebelumnya.
Merasa ‘Dikadalin’ Australia
Hal yang juga paling membuat rakyat Timor Leste ndongkol adalah Australia (bersama Woodside Energy) menginginkan gas dari ladang raksasa Greater Sunrise dibawa ke Darwin untuk diolah. Timor Leste (melalui Xanana Gusmao) bersikeras minyak itu harus dibawa ke pantai selatan Timor Leste (proyek Tasi Mane) agar menciptakan multiplier effect perekonomian bagi a.l. terbukanya lapangan kerja dan efek pengganda ekonomi lainnya bagi rakyat negeri itu.
Sementara, Australia berdalih bahwa pengolahan di Timor Leste tidak layak secara teknis/ekonomi. Di sinilah letak kesan bahwa Australia hanya ingin menyedot kekayaan alamnya tanpa peduli terhadap pembangunan industri di Timor Leste.
Timor Leste memisahkan diri secara resmi dari Indonesia pada 20 Mei 2002, setelah referendum kemerdekaan yang diselenggarakan pada 1999. Hasil referendum menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Timor Leste memilih untuk merdeka dari Indonesia. Setelah itu, Timor Leste menjadi negara merdeka dengan nama resmi República Democrática de Timor-Leste.
Wilayah yang dulu kita kenal sebagai Timor Timur alias Timtim itu hingga kini memiliki ketergantungan logistik akut kepada Indonesia. Hampir 80%-90% barang konsumsi dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari didatangkan dari Indonesia (Atambua dan Surabaya). Ini menunjukkan bahwa secara politik mereka berdaulat, namun secara ‘perut’, mereka masih sangat bergantung pada tetangganya.
Di rak-rak supermarket lokal, deretan mi instan, sabun cuci, hingga air mineral merek ternama dari Tanah Air berjejer rapi. Bahkan, di pasar tradisional, aroma kretek dan sapaan dalam Bahasa Indonesia masih begitu akrab di telinga. Namun di balik kedekatan kultural itu, tersimpan sebuah ironi besar tentang kemandirian sebuah bangsa.
Timor Leste memiliki ekonomi berpendapatan rendah dan menempati peringkat ke-133 (dari 189 negara) dalam Indeks Pembangunan Manusia. PDB Timor Leste sekitar US$1,92 miliar (nominal, 2022) dan US$4,57 miliar (PPP, 2022), membuatnya berada di peringkat ke-175 dan ke-171 secara global. Sebagai perbandingan, nilai PDB Indonesia yang diukur berdasarkan purchasing power parity alias kemampuan daya beli pada 2022 yang sudah mendekati US$5 triliun.
Dalam konteks Asean, Timor Leste memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah, dengan proyeksi pertumbuhan 2,3% pada 2023, dibandingkan dengan Malaysia (8,7%), Vietnam (8,02%), Filipina (7,6%), dan Indonesia (5,3%). Beberapa tantangan ekonomi Timor Leste meliputi kemiskinan (52,9%), penduduk hidup kurang dari US$1,25 per hari, pengangguran (20%), buta huruf (sekitar 50% penduduk), dan pembangunan infrastruktur yang tertatih-tatih.
Timor Leste yang sempat memperoleh julukan sebagai ‘Banana Republic’ itu kini seakan terengah-engah mengejar ketertinggalannya di Asean, paguyuban bangsa-bangsa Asia Tenggara, yang menerimanya sebagai anggota baru, (anggota ke-11) pada KTT ke-27 Asean di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 11 November 2022. Proses bergabungnya Timor Leste sebagai anggota Asean sebenarnya sudah berlangsung lama. Istilah Banana Republic merujuk pada negara yang ekonominya hanya bersandar pada satu komoditas tunggal dan rentan terhadap gejolak luar.
Status Timor Leste kini mulai terintegrasi ke Asean. Sebenanya, ini adalah peluang emas bagi mereka untuk tidak lagi hanya menjadi pasar bagi produk Indonesia, tapi juga mulai menarik investasi dari manapun. Sayangnya, iklim investasi di Timor Leste diistilahkan sebagai Tetuko—sing teka ora ndang tuku, sing tuku ora ndang teka/yang datang tak kunjung membeli atau berinvestasi, yang mau membeli atau berinvestasi tidak kunjung datang—sehingga nyaris tidak terjadi pergerakan ekonomi yang dapat menjadi andalan masyarakat.
Hubungan dengan Indonesia saat ini berada di level terbaiknya, bukan lagi sebagai mantan penguasa, tapi sebagai mitra strategis yang saling membutuhkan. Bahkan, puskesmas di wialayah perbatasan Indonesia-Timor Leste dikabarkan melayani juga warga negeri jiran itu apabila mereka sakit atau membutuhan bantuan medis.
Timor Leste kini berada di persimpangan jalan, yakni menunggu ‘keajaiban’ dari ladang gas Greater Sunrise yang masih disengketakan lokasinya dengan Australia, atau mulai serius membenahi sektor rill.
Sejarah memang telah memisahkan garis batas peta, namun ekonomi memiliki logikanya sendiri. Bagi Timor Leste, menjadi 'Singapura Kedua' mungkin masih berupa fatamorgana. Namun, bertahan hidup di tengah kepungan ketidakpastian global adalah perjuangan yang harus kita apresiasi. Pada akhirnya, kedaulatan bukan sekadar soal bendera yang berkibar, tapi tentang bagaimana sebuah bangsa mampu memberi makan rakyatnya tanpa harus terus-menerus menengadah ke luar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
