Mahyeldi: Trase Tol Sicincin-Bukittinggi Masih Dikaji, Belum Diputuskan

KLIKPOSITIF- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menegaskan belum menetapkan trase baru ruas Jalan Tol Sicincin-Bukittinggi. Penegasan ini menyusul munculnya isu adanya perubahan jalur setelah trase sebelumnya di Nagari Kubang Putiah mendapat penolakan dari warga.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, usai mengikuti Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) 2026 bersama Kementerian Dalam Negeri, Selasa (21/7/2026).

“Sampai sekarang belum ada keputusan mengenai trase. Bupati dan wali kota masih turun ke lapangan untuk berkomunikasi dengan masyarakat serta berkoordinasi dengan kementerian terkait agar diperoleh keputusan yang tepat,” ungkap Mahyeldi.

Menurutnya, pemerintah daerah masih melakukan sosialisasi, komunikasi, dan menyerap aspirasi masyarakat sebelum menetapkan jalur tol. Penolakan yang terjadi sebelumnya dinilai sebagai dinamika yang wajar dalam proses pembangunan.

“Keputusan belum ada. Saat ini masih dalam proses penetapan. Dinamika itu biasa, yang terpenting nanti keputusan berada pada jalur yang tepat dan tidak menimbulkan persoalan,” tegasnya.

Mahyeldi juga membantah anggapan bahwa pemerintah telah menetapkan pengalihan trase. “Trasenya belum diputuskan. Sekarang masih dalam tahap negosiasi, sosialisasi, komunikasi, dan mendengar aspirasi masyarakat. Jadi jangan dipahami seolah-olah sudah ada keputusan,” terangnya.

Ia menambahkan, Pemprov Sumbar bersama pemerintah kabupaten/kota yang dilalui rencana jalur tol terus berkoordinasi dengan unsur Forkopimda untuk merumuskan keputusan terbaik.

“Pemerintah daerah sudah bekerja di lapangan. Kami juga difasilitasi oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan Forkopimda. Semua masukan akan menjadi bahan dalam pengambilan keputusan,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Agam bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan PT Hutama Karya tengah mematangkan usulan trase baru ruas Jalan Tol Sicincin-Bukittinggi.

Jalur yang diusulkan membentang dari Pasar Amor menuju Simpang Taluak hingga Jalan Bypass Bukittinggi sepanjang sekitar enam kilometer, setelah trase awal di Nagari Kubang Putiah mendapat penolakan warga.

Penyesuaian rute tersebut dilakukan untuk meminimalkan dampak sosial dan pembebasan lahan permukiman.

Pemerintah juga terus melakukan sosialisasi agar pembangunan infrastruktur berjalan selaras dengan aspirasi masyarakat dan kearifan lokal.