19 hours ago
8
Harianjogja.com, JAKARTA – Pemerintah akan menggandakan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Rp300 triliun pada 2026. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat ketahanan gizi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan peningkatan anggaran hampir dua kali lipat dari alokasi Rp171 triliun pada 2025 merupakan bagian dari perluasan program ke seluruh Indonesia. “Tahun depan akan menjadi Rp 300 triliun dan kami cukup percaya diri bahwa pertumbuhan 8% bisa tercapai,” ujarnya dalam rilis yang diterima Jumat (13/7/2025) pada agenda International Conference on Infrastructure (ICI) 2025.
Menurut Luhut, MBG tak hanya menyasar peningkatan kualitas gizi anak-anak dan kelompok rentan, tetapi juga diarahkan menciptakan simpul-simpul ekonomi baru di daerah melalui penguatan rantai pasok lokal. Namun, ia menekankan pentingnya pengawasan dan regulasi yang ketat agar program tidak keluar jalur.
“Dengan pelaksanaan yang terarah dan dukungan regulasi, kami yakin target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% bukan mustahil,” ujar Luhut.
Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menyebut kebutuhan dana MBG mencapai Rp28 triliun per bulan pada 2026 atau total Rp336 triliun dalam setahun. “Hitungannya Rp25 triliun per bulan untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada 2025, karena kami sudah menerima anggaran Rp71 triliun. Kalau tahun depan kami butuhnya Rp28 triliun per bulan,” jelasnya.
Namun, dari pagu indikatif belanja BGN dalam APBN 2026 sebesar Rp217,86 triliun, hanya Rp210,4 triliun dialokasikan untuk pemenuhan gizi dan Rp7,45 triliun untuk manajemen program. Realisasi sementara anggaran MBG baru menyentuh Rp3 triliun, dengan capaian sekitar 4 juta penerima dari target 17,9 juta hingga akhir 2025.
Untuk mengantisipasi lonjakan penerima, pemerintah telah menyiapkan cadangan anggaran tambahan sebesar Rp100 triliun dalam APBN berjalan.
Program MBG menyasar anak sekolah, ibu hamil/menyusui, dan balita. Selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia, program ini diharapkan menciptakan lapangan kerja baru, menghidupkan industri pangan lokal, dan mempercepat pemerataan pembangunan di pelosok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
