9 hours ago
5
Harianjogja.com, JOGJA—Kebijakan Sri Lanka membatasi pengisian daya mobil listrik (EV) pada malam hari menjadi sorotan. Langkah ini diambil untuk menekan beban listrik nasional yang melonjak sekaligus berdampak langsung pada kebiasaan pemilik kendaraan listrik.
Kebijakan pembatasan ini muncul setelah lonjakan konsumsi listrik malam hari dan dinilai membebani jaringan nasional dan memicu penggunaan energi berbasis fosil.
Presiden Anura Kumara Dissanayake mengungkapkan bahwa kebiasaan mengisi daya kendaraan listrik sepulang kerja meningkatkan permintaan listrik hingga 300 megawatt pada malam hari. Lonjakan ini memaksa pemerintah mengoperasikan seluruh pembangkit listrik yang tersedia.
“Pemilik mobil listrik mengisi daya kendaraan mereka saat pulang kerja. Hal ini memberikan beban tambahan pada jaringan listrik, dan kami terpaksa mengoperasikan seluruh pembangkit untuk memenuhi lonjakan ini,” ujar Dissanayake dikutip dari The Straits Times.
Ia menjelaskan, pasokan listrik pada malam hari masih didominasi pembangkit batu bara berkapasitas 900 megawatt serta tambahan sekitar 1.000 megawatt dari diesel. Kondisi ini bertolak belakang dengan tujuan penggunaan kendaraan listrik yang diharapkan menekan emisi karbon.
Bagi masyarakat yang beralih ke kendaraan listrik demi lingkungan, situasi ini menjadi ironi. Transisi energi tidak cukup hanya dengan mengganti kendaraan, tetapi juga memerlukan kesiapan infrastruktur kelistrikan yang memadai.
Di sisi lain, Sri Lanka belum memiliki sistem penyimpanan energi skala besar untuk menampung kelebihan listrik dari tenaga surya pada siang hari. Pemerintah pun mendorong pemilik EV untuk mengisi daya kendaraan pada siang hari saat pasokan listrik lebih melimpah.
“Isi daya mobil Anda siang hari saat kami memiliki kelebihan listrik dari tenaga surya,” kata Dissanayake.
Pemerintah juga tengah menyiapkan skema tarif listrik baru untuk menekan kebiasaan pengisian daya pada malam hari. Kebijakan ini menuntut perubahan pola konsumsi energi masyarakat, khususnya pemilik kendaraan listrik.
Lonjakan EV di Tengah Krisis Energi
Lonjakan kendaraan listrik di Sri Lanka terjadi setelah pemerintah mencabut larangan impor kendaraan selama lima tahun pada Februari 2025. Sejak kebijakan tersebut diberlakukan, lebih dari 10 persen kendaraan yang masuk merupakan mobil listrik.
Namun, peningkatan ini berlangsung di tengah krisis energi yang dipicu konflik di Timur Tengah. Pemerintah bahkan menerapkan pembatasan bahan bakar serta kebijakan empat hari kerja sejak 18 Maret guna menghemat energi.
Presiden Dissanayake juga mengungkapkan bahwa Sri Lanka gagal memperoleh dua pengiriman minyak mentah masing-masing 90.000 ton akibat dampak konflik tersebut. Pemerintah kini menjajaki kerja sama dengan India dan Rusia untuk menjaga pasokan energi nasional.
Dampak kebijakan ini terasa langsung bagi masyarakat. Pada 18 Maret, lalu lintas di Colombo terpantau lengang, sementara sekolah, kantor pemerintah, dan layanan perbankan ditutup sementara sebagai bagian dari upaya penghematan energi yang lebih luas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
