6 hours ago
5
Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap lemahnya sistem kaderisasi partai politik menjadi pemicu utama praktik mahar politik yang merembet ke penyalahgunaan wewenang saat menjabat. "Lemahnya integrasi antara proses rekrutmen dan sistem kaderisasi partai dinilai menjadi salah satu pemicu praktik mahar politik," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Sabtu.
Biaya politik tinggi mendorong transaksi kandidasi caleg hingga kepala daerah. "Tingginya biaya politik mendorong praktik transaksional dalam proses kandidasi calon anggota legislatif maupun kepala daerah, termasuk munculnya mahar politik dan potensi penyalahgunaan sumber daya setelah kandidat terpilih," tegas Budi.
Kajian Direktorat Monitoring KPK 2025 merekomendasikan reformasi tata kelola parpol. Temuan menunjukkan biaya masuk partai hingga jagongan pilkada memicu pemulungan modal korup saat jabatan publik.
Rekomendasi KPK Reformasi Kaderisasi:
- Perbaiki sistem rekrutmen tekan biaya masuk partai
- Kategorisasi anggota: muda, madya, utama
- Calon DPR dari kader utama parpol
- Calon DPRD provinsi dari kader madya
- Capres/cawapres dan kepilkada minimal kader senior
- Batas ketua umum maksimal 2 periode kepengurusan
Usulan ini menjawab maraknya politisi parpol terjerat korupsi setelah biaya pemenangan fantastis. Kaderisasi transaksional sejak awal menciptakan dinasti politik rentan korupsi. Pengaturan hierarki kader dan rotasi kepemimpinan cegah konsentrasi kekuasaan.
KPK melalui Pasal 6 huruf c dan Pasal 9 UU No. 19 Tahun 2019 berwenang monitor tata kelola parpol. Kajian pencegahan korupsi ini targetkan kualitas demokrasi sehat bebas mahar politik demi pemerintahan bersih bebas korupsi sejak akarnya.
Kaderisasi merupakan jantung bagi keberlanjutan sebuah partai politik guna mencetak calon pemimpin yang memiliki integritas dan kompetensi ideologis. Melalui proses pendidikan politik yang terstruktur, partai tidak hanya sekadar merekrut anggota, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebangsaan serta pemahaman mendalam terhadap persoalan rakyat.
Kaderisasi yang sehat menjamin ketersediaan stok pemimpin berkualitas untuk mengisi jabatan publik, sehingga kebijakan yang dihasilkan nantinya tetap berpijak pada kepentingan masyarakat luas. Tanpa kaderisasi yang kuat, partai politik berisiko terjebak dalam praktik pragmatisme yang hanya berorientasi pada kekuasaan jangka pendek tanpa memiliki dasar visi yang jelas bagi masa depan bangsa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
