4 hours ago
1
PADANG, KLIKPOSITIF — Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat mendorong Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Padang untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Dorongan tersebut disampaikan dalam kegiatan Coaching PPID Keterbukaan Informasi yang berlangsung selama dua hari, Rabu-Kamis (24-25/6/2026), di Balai Kota Padang.
Kegiatan yang diikuti oleh perwakilan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang itu menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas PPID dalam memberikan layanan informasi yang cepat, mudah, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam kegiatan tersebut, Anggota Komisi Informasi Sumatera Barat, Mona Sisca, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik tidak lagi sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan harus terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Menurutnya, badan publik dituntut mampu menghadirkan berbagai terobosan agar akses masyarakat terhadap informasi menjadi lebih efektif dan efisien.
Ia menilai Pemerintah Kota Padang memiliki modal yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Pasalnya, pada tahun sebelumnya Pemko Padang berhasil meraih predikat “Informatif” dari KI Sumbar, sebuah penghargaan yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi.
“Kami yakin dengan predikat informatif yang telah diraihnya pada tahun lalu, pendampingan yang kami lakukan hari ini saya rasa itu sudah seperti makan nasi sehari-hari saja bagi PPID Pemko Padang,” ujar Mona Sisca di hadapan peserta coaching.
Meski demikian, Mona menegaskan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat badan publik berpuas diri. Justru sebaliknya, prestasi yang telah diraih harus menjadi pijakan untuk melahirkan inovasi-inovasi baru yang semakin memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi.
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi membuka banyak peluang bagi badan publik untuk menghadirkan layanan yang lebih modern dan responsif. Inovasi dapat dilakukan melalui penguatan sistem digital, pengembangan website yang lebih informatif, penyempurnaan kanal layanan daring, hingga pembenahan pola pelayanan informasi secara langsung kepada masyarakat.
“Kita mendorong untuk melakukan inovasi-inovasi dalam pengembangan pelayanan informasi publiknya. Jadi, yang kita harapkan ini bagaimana PPID di Pemko Padang melahirkan inovasi baru di dalam pelayanan informasi publiknya, baik itu melalui sistem digitalnya, website-nya, ataupun melalui pola pelayanan informasi publiknya,” katanya.
Kegiatan coaching tersebut juga menjadi forum untuk menyamakan persepsi seluruh perangkat daerah mengenai pentingnya tata kelola dokumentasi dan pengelolaan data yang baik. KI Sumbar menilai kualitas pelayanan informasi publik tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menjawab permohonan informasi, tetapi juga oleh ketersediaan data yang tertata, terdokumentasi, dan mudah diakses.
Melalui pendampingan ini, para pengelola PPID di setiap OPD diberikan pemahaman mengenai standar pelayanan informasi publik, pengelolaan dokumen, klasifikasi informasi, hingga strategi penyediaan informasi yang sesuai dengan regulasi keterbukaan informasi publik.
Kolaborasi antara KI Sumbar dan Pemerintah Kota Padang tersebut diharapkan mampu memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam membangun budaya keterbukaan informasi yang semakin baik. Dengan tata kelola informasi yang profesional dan inovatif, masyarakat tidak hanya memperoleh kemudahan akses terhadap informasi, tetapi juga dapat meningkatkan partisipasi dalam proses pembangunan daerah.
Di tengah tuntutan transparansi yang semakin tinggi, Pemko Padang diharapkan mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik yang telah dicapai selama ini. Berbekal predikat “Informatif” yang telah diraih, Kota Padang dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu daerah percontohan dalam pengembangan layanan informasi publik yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
